Risma Dinilai Politisasi PKH

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 06 Okt 2020 18:58 WIB

Risma Dinilai Politisasi PKH

i

Koordinator Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono. SP/Alqomaruddin.

SURABAYAPAGI, Surabaya - Tudingan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menggunakan segala cara untuk memenangkan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwali Surabaya 2020 semakin nampak. Salah satunya peluncuran Program Bantuan Sosial Beras Kementerian Sosial di Kecamatan Gayungan yang dijadwalkan pada Rabu (7/10).

Acara launching ini akan dihadiri oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang notabene politisi PDI Perjuangan. Sebelum acara peluncuran, Mensos terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial beras dengan walikota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya Jalan Walikota Mustajab Surabaya pada Rabu (7/10) pagi.

Baca Juga: Prabowo Presiden, Gerindra Sapu Bersih 39 Pilkada di Jawa Timur

Sayangnya, dari informasi yang beredar, acara itu tidak mengundang perwakilan dari Pemprov Jawa Timur. Padahal, secara garis koordinasi, Surabaya dibawah Provinsi Jawa Timur. Karenanya, kuat dugaan dalam acara launching dan koordinasi PKH ini sarat dengan kepentingan politik Pilwali Surabaya. 

Koordinator Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono mengatakan, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung

 "Di setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang sepertinya sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping apalagi mensos berasal dari PDIP," ujarnya, Selasa (6/10).

Menurutnya, pendamping PKH ini yang bisa dipakai untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Eri-Armuji. Wali Kota Surabaya jangan sampai mempolitisasi PKH untuk kepentingan pemenangan Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya. 

Baca Juga: 15 PAC Gerindra Minta Hj Mimik Idayana Maju Jadi Cawabup Sidoarjo

"Pertarungan ini harus elegan. Walikota jangan sampai menciderai demokrasi," terang Hari.

Menururnya, setiap kelurahan ada 150 kepala keluarga (KK) hingga 250 KK penerima PKH. Artinya setiap pendamping PKH di setiap kelurahan bisa bertemu rata-rata 500 pemilih. "Tinggal dikalikan dengan 154 kelurahan di Surabaya, sudah berapa itu," tukasnya.Alq

 

Baca Juga: Rahmad Muhajirin Hingga Ahmad Dhani Ramaikan Bursa Pilwali Surabaya 2024

 

 

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU