•   Minggu, 17 November 2019
JawaTimur

RMJD Jatim 2019-2024 Segera digodok Pansus DPRD

( words)
Pimpinan DPRD Jatim bersama Gubernur Khofifah dan Wagub saat rapat perdana pembahasan RPJMD Jatim di Ruang Banmus Gedung DPRD Jatim, Jumat (8/3/2019).


SURABAYAPAGI.com - Rencana pembangunan Jawa Timur lima tahun yang akan datang mulai digodok antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan DPRD Jawa Timur. Akhir pekan lalu, Khofifah sudah melakukan rapat awal singkronisasi rencana pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 bersama pimpinan dan Ketua Fraksi di DPRD Jatim, Jumat (8/3/2019).
Dalam Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah menyampaikan secara garis besar dasar-dasar konsep pembangunan Jawa timur berdasarkan visi misi yang sudah dibuat saat Kampanye Pilgub Jatim lalu.
Gubernur Jatim Khofifah mengakui bahwa tahapan pembahasan RPJMD sudah mulai dilakukan. Meski seyogyanya RPJMD maksimal 6 bulan setelah dilantik namun disepakati dengan DPRD akan dipercepat. Bila RPJMD selesai dalam waktu dekat ini, maka KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk Perubahan APBD Jatim 2019 bisa segera dilakukan. Sehingga KUA PPAS (P-APBD 2019) akan di segerakan. Apalagi sebelumnya sudah ada koordinasi antara DPRD Jatim dengan Kemendagri, hasilnya diharapkan pembahasan KUA PPAS P-APBD 2019 dilakukan pada Anggota DPRD Jatim periode sekarang. “Jadi (RPJMD) bisa selesai sekitar April-Mei 2019,” jelas Khofifah, Jumat (8/3/2019).
Khofifah menjelaskan pembahasan KUA PPAS harus mengacu pada RPJMD. Nah saat rapat dengan DPRD Jatim, Khofifah menyebut nantinya pendalamannya detailnya akan dilakukan oleh Pansus RPJMD di DPRD Jatim. “Tadi kami sudah sampaikan buku besar dan saya sudah sampaikan summary-nya ke DPRD Jatim. pasti kita berangkat dari janji kampanye dulu yang sudah kita lakukan navigasi program bersama tim navigasi dan itu sudah kita singkrongkan dengan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat daerah),” papar ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Sedikit menceritakan, Khofifah mengaku proses navigasi dan sinkronisasi dengan p[rogram pemprov Jatim sudah jauh hari sebelum dilantik. Termasuk koordinasi beberapa kali dengan Gubernur Jatim sebelumnya Pakde Karwo. Terkait pembahasan APBD Jatim 2019. Misalnya koordinasi supaya OPD tertentu terkait program Pendidikan Tistas (Gratis dan berkualitas). “Ada Dinas pendidikan dan Dinas kesehatan. kita minta waktu koordinasi secara khusus, dan sebagian sudah terakomodir,” sebutnya. “Diluar itu, setelah kami dilantik. Maka kita segera mengkoordinasikan dengan seluruh OPD dan itu sudah selesai,” sahutnya.
Nah sekarang, lanjut Khofifah, hasil koordinasi dengan OPD itu disampaikan ke DPRD Jatim. Saat rapat dengan DPRD Jatim, banyak mendapatkan pengayaan dan pendalamannya yang perlu dilakukan. “Insya Allah RPJMD ini akan diperdalam melalui Pansus (panitia khusus),” terangnya.
Dari pansus RPJMD itu nanti, pihaknya berharap draft RPJMD betul-betul sesuai secara administratif dan dapat di aplikatifkan oleh Pansus. Maka setelah draft ini selesai, akan dibawa dulu ke kemendagri. Lalu setelah itu dibahas di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) bersama bupati/walikota se Jatim. “Kita ingin minta masukan dari masyarakat seperti akademisi dan elemen strategis atau stakeholder. Sehingga rencana Pembangunan Jangka Menengah di 5 tahun ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kami harus mengakomodir aspirasi strategis,” pungkas Gubernur perempuan pertama ini. Rko/**

Berita Populer