•   Senin, 16 September 2019
Pemkot Surabaya

Sang Pengganti Harus Bisa Tutupi Kelemahan Risma

( words)
Faza Dhora Nailufar


Hermi, Alqomar
Tim Wartawan SurabayaPagi

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang Faza Dhora Nailufar mengatakan, popularitas yang kini didapat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) bukan sepenuhnya berasal dari sejumlah prestasinya yang berhasil membawa Surabaya menjadi hijau dan bersih, melainkan lebih dipengaruhi oleh peran pembingkaian media.

Pasalnya sejak memimpin Surabaya hingga saat ini, Kota Pahlawan tersebut masih diliputi sejumlah permasalahan, seperti masih adanya pungutan liar di bidang pendidikan dan semakin layanan transportasi yang tetap buruk. Untuk itu, calon pengganti Risma tahun depan, harus sosok yang bisa menutupi kelemahan dan kekurangan selama Risma memimpin.

"Dia berhasil menjadi media darling karena sengaja dibingkai. Sebaliknya, segala kekurangan di balik semua kesempurnaan kinerjanya hampir tidak pernah diberitakan. Jadi pemberitaan tentang Risma cenderung tidak berimbang. Hal ini yang menyebabkan wali kota pertama Surabaya tersebut terbuai dengan pujian dan tidak lagi termotivasi untuk membenahi segala karut marut metropolitan," kata Faza dalam keterangan pers beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, sejumlah prestasi yang tidak sepenuhnya membuat warga asli Kota Pahlawan tersebut puas dengan kinerja Risma. Fakta itu dibuktikan dengan laporan penelitian yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) FISIP Unibraw. Hasil survei publik menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Risma.

Berdasar hasil survei, dari 250 responden yang merupakan warga asli Surabaya terdapat 57,3% menganggap kinerja Risma sudah cukup baik. Namun ada responden yang menganggap masih ada beberapa bidang yang belum dikerjakan Risma secara maksimal, di antaranya bidang kesehatan, administrasi, pendidikan, pariwisata, pemerintahan, tenaga kerja, dan infrastruktur.

Di bidang kesehatan, sebanyak 7% responden menilai kinerja Risma buruk karena pembagian kartu jaminan sosial masyarakat masih banyak kendala teknis. Selain itu, biaya pengobatan cenderung mahal karena tidak ada standar dari Pemerintah Kota Surabaya.

Sementera itu, sebanyak 8% responden menyatakan kinerja Risma dalam bidang pendidikan juga buruk. Para orang tua banyak yang masih menjumpai pungutan-pungutan liar oleh pihak sekolah. Masyarakat mengeluhkan biaya sekolah menjadi lebih mahal karena adanya pungutan tersebut, meski sebenarnya Pemkot Surabaya telah memberlakukan kebijakan sekolah gratis.

"Tidak adanya standar biaya sekolah dianggap responden sebagai kegagalan Risma di bidang pendidikan. Akibatnya, biaya sekolah swasta menjadi sangat mahal dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa menyekolahkan anaknya di situ," jelasnya.

Di bidang tenaga kerja, sebanyak 46% responden tidak puas atas kinerja Risma. Sebab tenaga kerja di Surabaya justru banyak yang berasal dari luar kota. Sehingga, tingkat pengangguran di kota tersebut masih cukup tinggi. Masyarakat menilai tidak ada perubahan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya.

Di bidang administrasi, banyak responden mengaku kecewa atas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, seperti di kelurahan atau kecamatan. Kekecewaan tersebut ditunjukkan oleh responden sebanyak 14%. Sedangkan, di bidang pariwisata, sebanyak 13% mengaku tidak puas atas kinerja pemerintah kota. Pasalnya, tempat hiburan untuk anak-anak dinilai masih sangat kurang terfasilitasi.

Senada, Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokhim Abdussalam,
Mengatakan, setiap pemimpin memang mempunyai plus minus. Semua warga berharap punya pemimpin yang ideal walau itu sulit dan berusaha mendekat dari ideal itu adalah hal bagus. Demikian juga Risma yang mempunyai kelemahan. Surokhim berharap, kekurangan Risma ini bisa dijadikan bahan perbaikan dan hikmah bagi para suksesor wali kota Surabaya kedepannya.

"Orientasi utama harus tetap pada outcome kebaikan publik dan warga kota. Sepanjang dedikasi utama masih pada kebaikan warga kota insyaallah semua akan baik. Menurut saya pemimpin visioner harus tetap berada pada virtue publik itu," terangnya.

Menurutnya, cawali Surabaya ke depan perlu konsen pada kebijakan kota yang lebih progresif. Karena hal itu untuk mengaktifkan semua kemampuan warga agar ikut jadi penggerak.

"Pada era disrupsi jelas butuh kecepatan dan itu intinya ada di kreativitas, inovasi, enterpreneur dan jiwa muda kebaharuan. Warga kota harus diberikan perhatian ke arah itu termasuk juga lingkungan hijau surabaya bisa berkelanjutan," tuturnya.

Image
Demikian juga disampaikan pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Suko Widodo. Dia menilai walikota kedepan harus walikota yang berkelas. Karena pada pemerintahan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini saat ini, Surabaya naik kelas dan diakui oleh dunia." Walikota kedepan harus berkelas, karena Surabaya sekarang naik kelas dan diakui oleh dunia," jelasnya.

Berkelas menurutnya yakni mempunyai visi yang global dan memiliki kemampuan memanage pemerintahan di Surabaya. Baik dari segi fisik maupun non fisik. Misalnya, lanjut dia, mulai dari infrastruktur, ekonomi, budaya hingga komunikasi yang baik.

Namun, kata Suko yang menjadi perhatian yakni soal kebudayaan, transportasi dan kehidupan pinggiran yang perlu ditingkatkan lagi. "Misalnya kehidupan kesenian yang belum hidup, transportasi publik, daerah pinggiran yang jadi perhatian. yang tengah sudah maju tinggal pinggiran perlu diperkuat," imbuhnya.

Image
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto enggan mengomentari terlalu banyak kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Karena menurutnya kurang baik waktunya untuk mengkritisi itu.

"Kurang pantas, Bu Risma baru sembuh dari sakit dan langsung dikritik, nanti dulu. Mengkritik kebijakannya saya kira bukan momen yang tepat," sebutnya.

Sedangkan untuk menyikapi cawali Surabaya ke depan, Herlina yang juga fraksi dari partai Demokrat ini, ia masih menunggu kebijakan dari DPP Partai Demokrat.
"Untuk Cawali gak berani komentar karena Demokrat sendiri belum menetapkan calon Walikotanya dan saya pikir terlalu dini ya itu, nunggu kebijakan partai nanti," sebutnya.

Senada dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono yang tidak terlalu banyak menyikapi soal cawali Surabaya 2020 mendatang. " Saya bukan cawali. Aneh-aneh Ya jangan bicara soal pilwali ke saya," ucap Awi pamggilan lekatnya.

Namun, dia menanggapi soal kebijakan pemerintah Surabaya yang kadang tidak sinkron dengan dewan. Dia menyampaikan perbedaan itu hal biasa. Antara pemerintah Kota Surabaya dengan dewan semua ada dasar hukumnya."Beda itu biasa, sama-sama punya dalil hukum," kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu.

Berita Populer