Surat Terbuka untuk Capres Jokowi-Prabowo, Peserta

Satgas Pangan juga Tangani Distorsi Informasi, Siapa yang Disasar....

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Selama saya menjadi wartawan sejak tahun 1977, Satgas Pangan yang berlaku secara nasional, diberlakukan jelang ramadhan.
Saya bisa mengerti, karena rakyat yang menyelenggarakan hajatan Idul fitri, bisa sampai 90 persen dari 260 juta jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan yang merayakan Natal dan tahun baru, tak sampai 9 persen. Dua perayaan ini juga berbeda. Kegiatan Ramadhan tidak hanya religi, tapi kultural sampai desa-desa. Sedangkan Natal, umumnya diselenggarakan di gereja dalam bentuk religi.
Menurut Akal sehat saya, distribusi pangan jelang Natal dan Tahun baru 2018 ini apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi menyangkut informasi tentang riil pangan yang dapat meresahkan masyarakat?.
Padahal saat saya ke beberapa kampung di Surabaya, tak mendengar warga kekurangan pangan. Apalagi di sebuah kampung.
Tapi ada apa Polri sampai membentuk Satgas Pangan se Indonesia? Bahkan akan dikembangkan sampai Polres. Apa benar rakyat Indonesia sekarang sudah mengalami kemiskinan dan kelaparan?
Akal sehat saya meraba-raba, jangan-jangan Satgas Pangan yang dikoordinasi Polri ini pada moment Natal dan Tahun baru, berbau politis. Termasuk isu-isu harga pangan yang diteriakan Sandiaga, Cawapres Anda Prabowo.
Untuk mengukur rakyat suatu negara sudah memasuki tingkat kemiskinan yang menyeluruh sekaligus kelaparan melanda rakyat dimana-mana, saya mencoba membandingkan dengan negeri Venezuela yang sedang dilanda krisis ekonomi. Saat ini rakyat di Venezuela, bergerak menentang kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro.
Praktis, dari bulan ke bulan, popularitas yang dimiliki Presiden Nicolas Maduro, di awal kepemimpinannya ternyata tidak cukup untuk mengendalikan kemarahan rakyatnya. Ini akibat kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Kekuasaan mutlak yang mulai dibangun bersama orang dekatnya membuat Maduro, lupa bahwa dia dipilih untuk menjadi presiden rakyat Venezuela, bukan menjadi presiden sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.
Maduro, dipilih rakyat bukan untuk melanggengkan kepemimpinan dan mengambil untung sebesar besarnya dari pemerintahannya bagi dirinya maupun kelompoknya.
Presiden Maduro, oleh pers setempat dituding sibuk membangun kepentingan kelompoknya. Eksesnya, Maduro, lupa akan kebutuhan paling mendasar rakyatnya, yaitu kepentingan perut alias makan.
Hal ini menurut pers setempat, karena kebijakan ekonomi Maduro, telah membawa Venezuela memasuki masa sulit.
Akibatnya harga-harga melambung. Dan banyak rakyat kecil kesulitan untuk makan. Malahan banyak bayi yang menangis kelaparan, karena orangtuanya tidak mampu membelikan susu.
Dalam situasi kegundahan seperti ini muncul kepentingan bersama di level akar rumput yaitu bagaimana cara menyelamatkan anggota keluarga dari krisis ekonomi yang semakin buruk. Kepentingan bersama ini yang membuat rakyat bergerak untuk melakukan protes dan menunjukkan kepada Maduro, bahwa rakyat kini sedang lapar.
Kejadian di Venezuela, wujud antara rakyat dan pemimpin tidak memiliki sinergisitas yang sama.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Kisah pilu di Venezuela ini, semoga tak menjangkiti rakyat Indonesia, sekarang dan akan datang.
Saya menulis surat terbuka kali ini menyinggung peristiwa kemiskinan dan kelaparan , karena membaca bahwa pada Rabu (21/11/2018) lalu Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Nico Afinta, memimpin rapat koordinasi ketersediaan dan stabilitas harga. Bahkan Satgas Pangan Daerah akan diperluas hingga tingkat polres.
"Melakukan pengamanan harga pangan, monitoring harga, ketersediaan, dan langkah preemtif-preventif solutif," kata Nico, yang juga menjabat Karobinops Bareskrim Polri, lewat keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).
Dalam rapat yang digelar di Aula Bareskrim di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, hadir seluruh Satgas Pangan Polda se-Indonesia, kementerian, dan dinas terkait.
Rapat ini membahas tiga poin untuk menjaga stabilitas harga pangan dan BBM. Poin pertama adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas bahan pokok. Terutama ketersediaan stok bahan pangan, BBM, dan gas; kelancaran distribusi; serta pemantauan fluktuasi harga di pasar.
Koordinasi dan monitoring oleh Polri ini untuk bisa menyelesaikan masalah dengan mengambil langkah solutif dalam menjaga stabilitas kebutuhan dan harga pangan.
Bahkan ada langkah penegakan hukum, meski berada pada langkah terakhir. Terutama bila ditemukan penyimpangan yang fatal.
Malahan, Satgas Pangan akan mengevaluasi setiap minggu dan mempublikasi terhadap perkembangan masalah pangan terkait persediaan, distribusi, dan fluktuasi harga.
Publikasi mingguan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi riil masalah pangan. Sekaligus untuk mencegah terjadinya distorsi informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Tugas Satgas Pangan kali ini, menurut akal sehat saya ada tumpang tindih antara urusan distribusi dan urusan isu soal harga pangan. Apalagi Satgas yang dikoordinasi oleh Polri berfungsi juga untuk mencegah terjadinya distorsi informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Nah, distorsi informasi ini menurut catatan jurnalistik saya tak bisa dilepaskan dari teriakan-teriakan Sandiaga, Cawapres Anda Capres Prabowo. Teriakan Sandiaga, selama ini telah menggema dimana-mana. Teriakan hasil blusukan ke pasar-pasar tradisional di beberapa kota di Jawa dan Sumatera.
Gema atau publikasi soal harga pangan di pasar-pasar tradisional ini tidak saja ditulis di media mainstream, online, radio dan TV, tapi juga diviralkan melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp (WA) dan pesan singkat (SMS).
Saya terus mengikuti dinamika blusukan ke pasar-pasar tradisional Anda berdua. Ternyata teriakan Sandiaga, yang semula, menurut saya, masih sebuah temuan lapangan yang validitasnya dangkal, malah menjadi isu besar. Dan digoreng melalui media sosial. Ini menurut saya, karena Anda Capres Jokowi, terlalu cepat bereaksi menanggapi teriakan Sandiaga (reaktif). Akal sehat saya bahkan menyimpulkan, komentar Anda Capres Jokowi yang terlalu reaktif soal tempe, harga beras dan sayur selama ini, makin meningkatkan elektabilitas Sandiaga. Akal sehat saya mensinyalir Satgas Pangan kali ini seperti ada muatan politisnya. Berbeda dengan tugas
Satgas Pangan saat Ramadhan 2018 lalu. Tugasnya tak ada yang mengurus distorsi informasi soal pangan. Satgas Pangan yang lalu fokusnya mengawasi rantai distribusi bahan pokok, agar tidak ada spekulan pangan yang mengail kebutuhan sembako rakyat.
Maka itu, pemerintah memantau harga sembako di masyarakat. Paling tidak memonitoring gejolak harga sembako di pasar.
Makanya, kinerja Satgas Pangan bulan Ramadhan 2018, bisa mengungkap 421 kasus dengan 397 tersangka. Para tersangka ini disinyalir bagian dari mafia pangan.
Kini, Satgas Pangan yang juga menangani distorsi informasi, bisa jadi, setelah ini bakal ada tersangka ujaran kebencian terhadap pemerintah. Salah satu sangkaannya, menyampaikan informasi melalui Media Sosial tentang harga pangan yang ditemukan Sandiaga. Penyampaian harga pangan ini bisa dianggap telah menimbulkan keresahan masyarakat. Akal sehat saya menduga Satgas Pangan ini tidak hanya menyasar mafia distribusi pangan, tapi juga para penyebar harga pangan dari pasar tradisional yang belum divalidasi lebih dahulu. Astagfirullahaladzim. (tatangistiawan@gmail.com.bersambung).