SBY Peragakan Strategi Total Football
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kritik tajam Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara Rp 13 triliun, menjadi sorotan publik. Terlebih lagi, kritik itu dilanjut dengan sikap Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang ngotot pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya. Sedang fraksi pendukung pemerintah berpandangan, cukup membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membongkar skandal di BUMN asuransi itu. Manuver SBY dan Demokrat ini ada yang menilai sebagai serangan balik ke pemerintahan Jokowi. Namun ada juga yang berpendapat kasus Jiwasraya sebagai skandal besar, yang layak dibongkar melalui jalur hukum dan politik.
----
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Direktur Parliament Watch Umar Sholahudin, yang dihubungi terpisah, Rabu (29/1/2020).
Menurut Umar Sholahudin, kasus Jiwasraya ini bak skandal Bank Century jilid II. Pasalnya, nilai kerugian negara yang ditimbulkan Jiwasraya ini justru lebih besar dari Skandal Century. Oleh sebab itu, sambung Umar, ada dua pintu untuk menelisik lebih jauh tentang bagaimana sebuah perusahaan pelat merah raksasa bisa ambruk.
"Pintu pertama adalah pintu hukum dan pintu kedua adalah pintu politik," cetus Umar kepada Surabaya Pagi, Rabu (29/1).
Untuk diketahui, sebelumnya dana talangan yang digelontorkan pemerintah untuk menyehatkan kembali Bank Century tidak sedikit, yakni Rp6,76 triliun. Sementara di lain pihak, dalam penyidikan kasus Jiwasraya, potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.
Menurut dosen FISIP Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya ini, pintu hukum sudah dijalankan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) yang telah menetapkan lima tersangka. Mereka antara lain Yakni Dirut PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.
Kemudian mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
"Pintu hukum sudah berjalan. Kita lihat sampai mana? Soalnya ini lebih fantastis daripada Bank Century," papar Umar.
Sementara pintu politik, sambung Umar, mengingat yang mengalami masalah adalah BUMN dengan nilai kerugian yang mencengangkan, maka jalan membentuk pansus lebih baik dari pada sekedar panja. Soalnya, dengan dibentuknya pansus, maka penggalian masalah bisa lebih dalam.
Ini sejalan dengan usulan Demokrat dan PKS yang menghendaki adanya Pansus untuk membongkar skandal Jiwasraya. "Jadi, ini bukan soal balas dendam politik atau apa. Ini ada BUMN yang sakit. Karena nilainya yang luar biasa, mestinya dipansuskan. Soalnya, hasil akhirnya atau rekomendasi akan disampaikan langsung kepada pemerintah, bukan kepada antar komisi terkait seperti panja," tutur Umar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, punya pandangan lain. Ia menyoroti cara SBY membeberkan masalah Jiwasraya yang dipaparkan melalui artikel panjang berjudul Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Demokrat yang menghendaki dibentuk Pansus Jiwasraya.
Adi Prayitno menilai, ada komunikasi politik yang hendak disampaikan SBY dalam artikel tersebut. "Kalau dalam dunia sepak bola, SBY sedang memeragakan strategi total foot ball. Sebaik-baiknya bertahan ya menyerang," tutur Adi.
Menurut Adi, SBY tampak tak mau melulu jadi sasaran empuk kasus yang terjadi saat ini. Jiwasraya, misalnya. Ada kesan kerugian dimulai sejak sebelum periode Pemerintahan Jokowi. Menurut Adi, dengan begitu artinya periode Pemerintahan SBY yang dituding sebagai biang kerok isu gagal bayar perusahaan asuransi plat merah tersebut.
"Makanya SBY ke luar sarang nyerang balik dengan mengusulkan untuk mengusut tuntas soal Jiwasraya," tegas pengamat politik asal UIN Jakarta itu.n rga/jk
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
20 April 2024
20 April 2024
19 April 2024
19 April 2024
19 April 2024
