SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sejumlah pengembang di Lamongan, Senin (16/11/2020) melakukan penandatanganan komitmen bersama penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah yang diterimakan Bupati Fadeli.
Pengembang perumahan dan pemukiman yang menyerahkan tersebut yakni, Perumahan Jasmine Regency, Perumahan Sekar Tanjung, Perumahan Alam Gading 2, Perumahan Griya Tirta Asri, Perumahan Griya Pagerwojo Indah, Perumahan Istana Land, Perumahan Graha Samudra dan Perumahan Kusuma Bangsa Regency.
Baca Juga: 110 ASN Diambil Sumpah, Bupati Pesan Agar Pelayanan Publik Harus Berkualitas
Selain lakukan penyerahan PSU, juga dilakukan penyerahan penyelamatan aset dan penyerahan 25 sertifikat untuk 35 bidang tanah.
Acara yang kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi Kabupaten Lamongan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Lamongan.
Korsupgah menilai progres capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) TW4 sementara Pemkab Lamongan sudah cukup baik, yakni berada pada angka 82,96 persen dari skala 0-100 persen.
“Capaian sementara MCP 2020 Kabupaten Lamongan berada pada angka 82,96 persen cukup baik, namun masih terus dimaksimalkan” ungkap Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK Arief Nurcahyo.
Baca Juga: Warga Lamongan Selatan Kini Bisa Nikmati SPAM Mojolagres
Arief menerangkan ada delapan fokus area intervensi yang dimonitor dan dievaluasi, yakni perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Kesemuanya tersebut menurutnya harus memiliki progres yang semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Fadeli yang didampingi Pj Sekda Hery Pranoto menjelaskan prosentase capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi terus dioptimalkan.
“Terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD progresnya telah mencapai 94,30 persen, hampir selesai. Sementara pada area manajemen ASN telah mencapai 95,10 persen, kemudian pengadaan barang dan jasa progresnya 85,15 persen dan untuk TPSP mencapai 84 persen,” ungkap Fadeli.
Baca Juga: Lembaga Sosial Terus Diberdayakan Untuk Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
Pada area APIP, lanjut Fadeli progresnya mencapai 84,80 persen, optimalisasi pajak sebesar 61,40 persen, manajemen aset daerah 61,43 persen serta tata kelola dana desa telah mencapai progres 83,50 persen. jir
Editor : Moch Ilham
