Selama Kepemimpinan Jokowi-JK Ini yang Belum-Belum

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 14 Okt 2019 16:55 WIB

Selama Kepemimpinan Jokowi-JK Ini yang Belum-Belum

SURABAYAPAGI.com - Sejak lima tahun ada ditangan Jokowi-JK, Indonesia masih memilii PR yang belum tuntas digarap oleh Jokowi. Pertama ada pada sektor UMKM, menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), pihaknya telah mencatat ahwa sepanjang 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya berpihak kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Wakil Ketua KEIN RI Arif Budimanta menerangkan bahwa tumbuh kembang UMKM diperlukan dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, UMKM bagaimanapun merupakan elemen penting bagi perekonomian domestik karena kontribusinya terhadap PDB mencapai 60% dan serapan tenaga kerjanya juga mencapai 96%. Sesungguhnya, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan beberapa fasilitas kepada UMKM antara lain dengan adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5%, pemberian Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor atau KURBE, hingga fasilitas kepabeanan yakni kemudahan impor untuk tujuan eskpor bagi industri kecil dan menengah atau yang biasa dikenal dengan KITE IKM. Kedua ada pada sektor manufaktur, Kebijakan yang belum maksimal serta buruknya koordinasi antarinstansi pemerintahan merupakan faktor utama tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi selama 2014 hingga 2019. Dalam rentang 2015 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,88% hingga 5,17%. Angka tersebut terpaut cukup jauh bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2014-2019 pada angka 6% hingga 7%. Berdasarkan data PMI Manufaktur yang dirilis oleh IHS Markit pada Oktober 2019, PMI Manufaktur Indonesia per September 2019 masih berada di bawah angka 50, yakni 49,1. Angka tersebut naik 0,1 dari indeks PMI Manufaktur pada Agustus 2019 sebesar 49. Adapun rata-rata PMI Manufaktur per kuartal III/2019 berada pada angka 49,2. Nilai ini merupakan angka terendah yang dicatatkan industri manufaktur Indonesia sejak 2016. Dan ketiga, Pemerintah Jokowi-JK dinilai belum mampu melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dari pajak sehingga masih bergantung pada penerimaan dari sektor migas. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri mengatakan sejumlah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama periode pemerintahan pertama Presiden Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan target yang juga terarah. Yose menjelaskan, saat ini kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah sangat fokus untuk memperbaiki perekonomian Indonesia melalui konsumsi rumah tangga. Kenaikan konsumsi masyarakat tersebut membuat tingginya permintaan pasar akan barang dan jasa selama tiga hingga empat tahun belakangan. Apalagi sebelum ini, justru sektor fiskal Indonesia yang lebih sering bermasalah dibandingkan sektor lain, ungkap Yose saat dihubungi beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Yose berpendapat pemerintah belum mampu melakukan divesifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak. Indonesia masih mengandalkan sumber-sumber lama seperti pajak dari sektor migas. Padahal, saat ini harga komoditas tengah mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU