Skandal PT Jiwasraya Relevankah Kaitkan dengan Jokowi

Skandal PT Asuransi Jiwasraya, sampai Januari 2020 ini masih terus bergulir liar. Isunya menyinggung banyak pihak, bahkan sampai ke lingkaran Istana Presiden.
Ada yang menghembuskan isu bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya keuangan Jiwasraya hingga Rp 13,7 triliun.
Malahan menurut penuturan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi diisukan mengambil untung di skandal Jiwasraya.
Erick pun menampik isu tersebut. Dia justru mencium adanya oknum yang ketakutan skandal Jiwasraya dibongkar.
Lalu, benarkah Jokowi ambil keuntungan dari Jiwasraya?
Erick malah menuding ada pihak yang menggiring isu bahwa pihak Istana turut mengambil untung dalam skandal Jiwasraya.
"Yang kita stop oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Ya mohon maaf banyak diplesetkan dibilang Pak Jokowi yang ambil, istana yang ambil," ungkap Menteri BUMN saat ditemui di Posko Pengungsi Teluk Naga, Tangerang, Minggu (5/1/2020).
Malahan, menurut Erick, pemerintah saat ini terus berupaya melakukan bersih-bersih di tubuh Jiwasraya dan akan membongkar kasus tersebut.
Diantaranya, Kementerian BUMN akan membenahi Jiwasraya yaitu dibentuk holdingisasi. Holding Jiwasraya diharapkan bisa mengalirkan dana untuk menyelamatkan nasabah. Antara lain bisa mendapatkan cash flow sekitar Rp 1,5-2 triliun. Ini untuk membayar sebagian dana nasabah.
Benarkah tudingan skandal PT Jiwasraya sampai menyisir Istana? Menteri BUMN Erick menuding ada pihak yang mulai kegerahan, permainannya takut dibongkar.
Nah, sadar atau tidak, itu isu politik yang tidak jelas sumbernya. Artinya skandal ini telah menciptakan isu yang semakin liar.
Pertanyaannya, adakah media mainstream maupun sosial yang terseret pada pusaran goreng isu skandal ini?
Kita catat, setiap ada Megaskandal keuangan selalu menjadi isu politik. Apalagi pasca Orde Baru. Setiap skandal selalu dijadikan isu yang dibesar-besarkan oleh lawan politik. Contoh skandal Century dan BLBI. Ada yang melebih-lebihkan dan menggoreng. Siapa, sejauh ini belum terungkap, siapa politisi itu.
Penebar isu semacam ini benarkah mereka para politikus yang mengedepankan cara berpolitik secara cerdas, santun dan berbudaya. Walahualam.
Sejauh ini, narasi isu keterlibatan istana dalam skandal ini belum disebarkan melalui media sosial secara masif. Politisi ini sepertinya belum melirik media sosial yang semakin terbuka dan terjangkau oleh semua kalangan secara cepat.
Tebaran isu masih dari kalangan elite dan sebagian media sosial tentang skandal ini gorengannya salah satunya bisa menggunakan teoriagenda setting.
Dengan teoriagenda setting, media massa yang mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat terpengaruh, bisa digunakan politisi tertentu. Mengingat teori ini memiliki keampuanwe judge as important what the media judge as important.Media dapat menilai sama pentingnya dengan apa yang dinilai oleh media.

Apalagi teoriagenda setting,memiliki keunikan yang mendukung dua asumsi dasar. Pertama teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat.
Kedua, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya kembali lagi kepada individu, dimana individu yang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima.
Sejauh ini kita tidak tahu siapa yang berkepentingan dalam skandal Jiwasraya ini. Hal yang pasti, Kejaksaan Agung sudah menangani skandal ini, sebelum KPK dan Mabes Polri turun tangan.
Kejaksaan Agung, menjanjikan akan mengungkap skandal gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya Persero, secara transpara. Ada dugaan, skandal ini berindikasi korupsi yang melibatkan 13 perusahaan. Ke-13 perusahaan ini diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance) sejak 2018.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, pernah mengatakan, dugaan korupsi pada Jiwasraya tengah disidik Kejaksaan Agung sejak pertengahan Desember lalu. Sampai kini sudah ada beberapa nama masuk target penyidikan Kejagung.
Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo. Disamping Komisaris Utama PT Jiwasraya Djonny Wiguna, Direktur Pemasaran Jiwasraya De Yong Adrian dan Plt Direktur Utama Jiwasraya Muhammad Zamkhani. Termasuk mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya Asmawi Syam.
Juga ada nama Kepala Pusat Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya Eldin Rizal Nasutio dan sejumlah pengusaha swasta yakni Chief of Executive Officer (CEO) Plaza Ummat Market Place, Getta Lenardo Arisanto. Selain komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro beserta presiden komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Mereka semua kini bestatus dicekal ke luar negeri.
Dan publik dibukakan mata bahwa Direktur Keuangan, Hary Prasetyo, dikenal juga sebagai profesional di bursa saham dan perusahaan sekuritas. Bersama beberapa rekannya, ia pernah mendirikan perusahaan sekuritas bernama PT Dhana Wibawa Arta Cemerlang.
Pemegang gelar akademik Master of Business Administration (MBA) General Business, dari City University, Portland-Oregon, Amerika Serikat ini juga pernah bekerja di PT Artha Graha Sentral, lalu ke PT Trimegah Securities Tbk., ke PT Batasa Capital, dan terakhir, sebelum bergabung dengan Jiwasraya, ia bekerja di PT Lautandhana Investment.
Kemudian menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, masalah yang menimpa Jiwasraya dan Hary Prasetyo, sama sekali tak ada kaitan dengan dirinya selaku Kepala Staf Presiden.
Nah, persoalan pokok skandal ini adalah terjadinya gagal bayar polis perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya dan ini menyita perhatian publik.
Secara hukum, bisa jadi skandal ini bukan sekedar buruknya kinerja perusahaan terkait kesalahan tata kelola. Ada dugaanfraudyang dilakukan para direksi. Selain isu yang berkembang adanya dugaan oknum direksi yang menjalankan praktik goreng-goreng saham yang pada ujungnya merugikan para pemegang polis Jiwasraya.
Kini ada desakan dari sejumlah pihak agar regulator seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan kasus ini demi memberi kepercayaan publik.
Desakan ini berharap agar penyelesaian tidak berbelit belit. Apalagi sampai lama. Hal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan yang sistemik ke seluruh sektor asuransi dan jasa keuangan di Indonesia. Artinya orang akan kapok membeli produk asuransi.
Riil, bila polis mereka tidak dibayarkan, banyak masyarakat Indonesia yang menjerit. Tentu terkait produk investasi, termasuk asuransi kematian maupun sakit.
Skandal ini adalah kasus korupsi, logika hukumnya, penangannnya harus dituntaskan. Tentu siapa pun yang terlibat, termasuk dugaan adanya keterlibatan orang di Istana kepresidenan. Penuntasan penanganan hukum skandal ini menjadi penting agar Indonesia tetap dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana UUD 1945 mengamanatkan.
Dengan adanya penuntasan secara hukum oleh Kejaksaan Agung, skandal ini bisa menjawab isu politik relevankah skandal ini dikait-kaitkan dengan kepentingan istana atau bahkan presiden Jokowi?. (tatangistiawan@.gmail.com)