Surabaya Kalah Makmur dari Kediri, Mana Prestasi Bu Risma

Fenomena Slogan “Selamatkan Surabaya” dari Bu Risma

Bu Risma, ini saya catat, semakin menjelang lengser, pikirannya kemrungsung. Saya hubungi pejabat di Kemendagri Jakarta, apa ada kepala daerah di Indonesia yang sudah menjabat dua periode menepuk dadanya, berjasa atas pengelolaan kotanya?

Pejabat ini tertawa. Ia mengatakan sudah menjadi tugas seorang kepala daerah untuk memajukan dan memakmurkan warga kotanya.

Saya jadi terheran-heran, mengapa Bu Risma, mau mengakhiri tugasnya, masih mau ribet berpikir ingin menyelamatkan kota Surabaya.

Apa dia tidak tega meninggalkan jabatan politiknya? Bila tidak tega, apa alasannya. Apakah kota Surabaya, hasil kerjanya sendiri?

Terkait urusan kota, ada buku Eco Cities: Ecological Economic Cities (2010) karya Hiroaki Suzuki. Dalam Max Weber, kota diartikan suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal.

Sedangan pengertian perkotaan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian.

Dengan dua pengertian itu, pemahaman saya, perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sebagai jurnalis muda, saya justru tertarik dengan tagline paslon no 02, ‘’Maju kotane, makmur rakyatnya”.

Pikiran paslon MA-Mujiaman ini runtun dan konkrit. Antara kemajuan kotanya dengan kemakmuran warganya memiliki korelasi.

***

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang dirilis pada 2019, Kediri menjadi kota paling makmur di Indonesia. PDRB perkapitanya menyentuh angka Rp 449,93 juta per tahun

Predikat ini diraih Kediri karena kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini ada pabrik rokok terbesar di Indonesia, yakni Gudang Garam.

Selain itu, Kediri ternyata juga menjadi tempat beroperasinya beragam industri pengolahan.

Kemudian kota termakmur kedua di Indonesia adalah Bontang. Ini kota yang menjadi tempat berdirinya perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara . PDRB per kapita sebesar Rp 337,95 juta.

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya justru menempati peringkat kelima. Tercatat, Surabaya memiliki nominal PDRB per kapita sebanyak Rp 188,73 juta.

Dengan data ini, kota Surabaya, kalah dari kota Kediri dan Bontang. Terutama urusan kemakmuran warganya. Lalu apa ada yang keliru dari Bu Risma, yang mengelola kota Surabaya, sampai dua periode.

Tidak salah bila paslon 02 MA-Mujiaman, ingin memakmurkan warganya. Ini karena selama dikelola Bu Risma, warga kota tidak menjadi makmur.

Padahal, di Surabaya, sejak tahun 1974-an telah dibangun SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut). Kawasan industry SIER di Rungkut ini memiliki area seluas 245 hektar.

Lokasi di Rungkut dipilih karena dianggap dekat dengan akses transportasi darat, laut, maupun udara. Sehingga memudahkan pengiriman barang melalui pelabuhan dan bandara.

Dalam laporan tahunan SIER sampai tahun 2017 diakui sebagai salah satu kawasan industri tertua di Indonesia. Dan modal pendiriannya dari patungan antara pemerintah Indonesia (50 persen), Jawa Timur (25 persen), dan Kota Surabaya (25 persen).

Bahkan kawasan ini pada tahun 1985, SIER memperluas bisnisnya ke wilayah selatan dengan membeli lahan seluas 87 hektare di Berbek, Waru. Kawasan baru itu menyambung dengan kawasan di Rungkut, sehingga SIER membentang dari Jalan Rungkut Industri di Surabaya hingga Jalan Brigjen Katamso di Sidoarjo.

Dalam laporan keuangan, kawasan SIER menampung sekitar 267 perusahaan, yang terdiri dari: 21 PMA dan 246 PMDN. Sekaligus menyerap tenaga kerja sekitar 50.000 orang. Sementara kawasan industri Berbek yang memiliki kuasan 87 Ha menampung 103 perusahaan. Industri yang yang terdiri 14 PMA dan 89 PMDN ini menyerap tenaga kerja sekitar 20.000 orang.

Mengapa Bu Risma, tidak bisa kelola SIER agar bisa menyerap tenaga kerja dan mendapatkan PDRB mendekati kota Kediri? Dengan fakta ini, ada pertanyaan besar, dimana prestasi bu Risma di bidang memakmurkan warganya?

***

Dato’ Seri Abdullah bin Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, pernah bicara mengenai tata kelola kota metropolitan.

Saat menyampaikan pidato pembukaan World Urban Development Congress ke 28 yang diselenggarakan oleh The International Network for Urban Development (INTA) di Kuala Lumpur, Senin (6/9/2004) Badawi mengatakan, kota-kota metropolitan yang ingin bersaing di tingkat dunia membutuhkan pengelolaan organisasi yang bagus. Disamping tenaga kerja terbaik. Ini agar suatu kota tidak terlempar dari orbit jaringan perekonomian global.

PM Malaysia Ahmad Badawi, berharap organisasi yaitu pengelola kota harus memiliki visi yang jelas, inovatif dan pro-aktif. Terutama dalam perencanaan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan.

Ini pidato yang saya catat pada tahun 2004. Sekarang sudah tahun 2020. Bu Risma, menjabat wali kota sejak tahun 2010.

Lha, saat mau lengser, kok bicara ‘’selamatkan Surabaya?” . Mengapa tidak titip pesan agar kota Surabaya setelah ia tidak menjabat ditingkatkan menjadi kota metropolitan. Sebagai jurnalis muda, saya tersenyum kecut membaca narasi bu Risma di baliho-baliho yang bertebaran di beberapa jalan di Surabaya. Pertanyaannya apa yang mesti diselamatkan? Mengapa Bu Risma, tidak meninggalkan Surabaya sebagai kota yang memiliki visi jelas, inovatif dan proaktif dengan perencanaan matang untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Minimal Wali Kota Baru jadikan kota Surabaya kota Metropolitan, sebab saya tidak kober. Saya masih urus pot-pot bunga dan taman, jambatan yang masih mangkrak serta ijin pemukiman mewah di Surabaya Timur dan Barat.

Salah satunya, ada apa Bu Risma, sampai akhir jabatannya dikenal hanya kelola taman bunga, pengembangan pemukiman mewah bersama pengembang-pengembang papan atas. Tetapi tidak menyentuh kawasan Industri SIER, dimana kota Surabaya, memiliki saham sebesar 25%.

Teman sekolah SMA saya yang studi di ITB menilai Bu Risma, bukan wali kota yang memikirkan lapangan kerja dan kemakmuran warga kotanya.

Sebagai arek Suroboyo yang kini bekerja di Pemprov DKI Jakarta, bila teman saya pulang ke Surabaya mengkritik Bu Risma, cenderung tidak menerapkan pendekatan inovatif dengan mengutamakan akses layanan dan perluasan wilayah perkotaan, seperti di kota-kota Meksiko, Brasil dan Afrika Selatan.

Kota-kota yang pernah dikunjunginya itu wali kotanya berusaha menggeser pembangunan baru ke wilayah-wilayah yang telah terhubung dan memiliki akses layanan yang baik. Dibandingkan membangun secara horizontal ke pinggiran kota. Bahkan kota-kota di Kolombia, Korea Selatan dan India secara bertahap menambah lahan baru di lokasi yang telah terhubung dan memiliki akses layanan yang baik dengan menggandeng sarana publik dan perusahaan swasta. Hal ini untuk mendukung pembiayaan.

Teman saya mengakui sejumlah kota yang telah bekerja sama dengan masyarakat di pemukiman informal, bisa menjaga kepadatan penduduk yang masuk akal dengan standar perencanaan dan upaya peningkatan yang lebih fleksibel. Termasuk pekerja di industry. Bu Risma, tidak memikirkan ini. Pengamatannya, Bu Risma, cenderung menggandeng pengembang papan atas di Surabaya Barat dan Timur.

Saat bertemu suatu malam di Hotel Mercure Surabaya, pekan lalu, teman saya ini tidak bisa menyalahkan bila ada warga yang menuding cara pengelolaan Bu Risma, lebih berorientasi oligarki.

Ia memberi contoh Lagos, sebuah ibukota di Nigeria dengan populasi 22 juta jiwa. Dalam beberapa dekade lalu, Lagos hanya sebuah kota pesisir kecil. Kini, Lagos telah berkembang menjadi sebuah megacity seluas 727 km2.

Atas pertumbuhan yang begitu pesat, kota ini mengalami penurunan kualitas sarana dan prasarana yang signifikan. Saat ini kurang dari 10 persen rumah memiliki saluran pembuangan; kurang dari 20 persen rumah memiliki akses ke air leding. Ditambah, semakin menjamurnya rumah-rumah yang terletak di pemukiman kumuh dan informal di pinggiran kota. Beda dengan di Surabaya, kawasan pinggiran kota bertumbuhan rumah mewah dan lapangan golf.

Sekarang, Lagos tumbuh dua kali lipat lebih besar. Lagos, dinilai sebagai salah satu kota dari sekian banyak kota di dunia yang akan tumbuh pesat dalam tiga dekade mendatang. Pertumbuhan dari segi populasi maupun luas wilayah.

Saya termasuk kagum dengan pemikiran paslon 02, MA-Mujiaman yang bertekad memajukan kota Surabaya to the Next Level, melalui visi “Maju Kotane, Makmur Rakyatnya”.

Tagline dari paslon 02, ini sayang kurang dikomunikasikan secara intensif ke berbagai lapisan warga kota, dengan bahasa sederhana, yang mudah dicerna warga kota yang heterogen.

Visi paslon MA-Mujiaman seperti ini, saya amati telah ditumpangi dengan gaya siksak Bu Risma, melalui narasi bombastis, baik pidato, baliho dan direct mail. Cara marketing politik Bu Risma yang semacam ini malah menarik publik.

Dalam catatan saya, gaya kampanye Bu Risma, lebih “mbodrek” dibanding MA-Mujiaman. Gaya “mbodrek” Bu Risma, diikuti oleh paslon 01, Eri- Armuji.

Ini saya catat saat debat publik dari layar TV. Eri, meski tidak didukung data akurat, berani bicara ceplas-ceplos meniru orasi Bung Karno.

Kesan saya, saatnya di sisa kampanye akhir minggu ini, gaya ‘mbodrek’ khas arek Surabaya, perlu digencarkan oleh MA, yang adalah arek Suroboyo asli. ([email protected]

Editor : Redaksi