•   Jumat, 28 Februari 2020
Ekonomi NKRI

Tak Hanya Memantau, Pemerintah Juga Luncurkan Strategi Kiat Kendalikan Transaksi E-Commerce

( words)
ilustrasi SP/Anx


SURABAYAPAGI.com - Pemerintah akan memantau para pelaku, transaksi, volume, hingga nilai penjualan dari aktivitas bisnis perdagangan dalam jaringan (online). Aktivitas perdaganganonline (e-commerce) yang akan dipantau baik yang berupa layananmarketplacemaupun pedagang yang memiliki situs mandiri.

Pemantauan aktivitas bisnise-commerce ini dilakukan agar pemerintah bisa memperhitungkan seluruh aspek perdagangan di dalam negeri. Pengawasan ini juga ingin menghitung perdagangan yang berasal dari Indonesia namun menyasar pasar internasional. Sehingga, perdagangan tersebut bisa terekam dan diperhitungkan sebagai perdagangan nasional.

Selain itu, untuk mengimbangi aktivitas pemantauan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan strategi untuk mengendalikan transaksi perdagangan lintas batas negara melalui platform perdagangan elektronik,

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, kebijakan tersebut akan dilakukan dengan sejumlah cara, antara lain pengenaan bea masuk, pengenaan pajak dan bahkan kebijakan nontarif.

“Kita akan lihat dari berbagai sisi, kebijakan atau strategi mana yang pas, supaya kita tidak kebanjiran impor dari transaksie-commercelintas batas negara tersebut,” katanya, Rabu (17/72019).

Di sisi lain, kebijakan pengendalian impor melalui transaksie-commerce lintas batas negara tersebut akan menciptakanlevel of playing field yang setara antara perusahaan dagang-el dengan pelaku usaha atau peritel modern di dalam negeri.

“Kalau tidak diberi rambu-rambu sejak awal, akan semakin sulit dikendalikan jika terus meningkat volumenya pada masa depan,” tegasnya.

Kendati masih memiliki porsi yang kecil, pemerintah akan tetap membuat peraturan atau skema untuk mengendalikan transaksi tersebut. Pasalnya, transaksi dagang-el lintas batas negara itu, berpotensi terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

“Informasi yang kami dapat, transaksie-commerce yang langsung mengimpor dari luar negeri hanya 5% dari total perdagangan daring yang terjadi di Indonesia. Namun, itu masih informasi awal, belum detail,” jelasnya.

Berita Populer