Tanggungjawab Menkes Sangat Besar, Termasuk Lakukan Promosi Kesehatan

Dr. H. Tatang Istiawan

 

Surat Terbuka untuk Presiden Dalam Tangani Pandemi Corona

 

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Dalam menangani pandemi corona di Indonesia, pilihan Anda ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sadar atau tidak, Anda sepertinya tidak mempercayai Menteri Kesehatan, Dr. Terawan.

Bila benar, mengapa Anda membiarkan Terawan, tetap menjadi Menkes? Mengapa ia tidak Anda reshuffle? Adakah kesalahan fatal dari seorang Terawan atau institusi Kementerian Kesehatan, sehingga urusan peredaman penularan virus corona Anda limpahkan ke kementerian lain? Bukankah Terawan adalah dokter kepresidenan?

Sejauh ini, Anda belum terbuka pemicu utama  kasus positif mengalami penambahan. Hingga  Senin (21/09) total kasus positif sudah mencapai 248.854 kasus,  180.797 orang diantaranya dinyatakan telah sembuh dan 9.677 orang meninggal dunia.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan penyebab terus bertambahnya kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, disebabkan perubahan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan belum maksimal.

Satgas Penanganan Covid-19 menuding sebagian masyarakat belum menyesuaikan diri dengan era adaptasi kebiasaan baru. 

 Nah, bila ini merupakan kesimpulan dari pemerintahan yang Anda pimpin, logika saya, bertanya mengapa Anda tidak fokus menertibkan masyarakat yang masih belum berperilaku ngikuti protokol kesehatan dengan pendekatan kesehatan? Pertanyaannya, ada apa Anda untuk urusan ini tidak membebankan tanggung jawabnya ke Menteri Kesehatan?

Bukankah dalam tupoksi Kemenkes, dalam keadaan darurat Menkes bisa koordinasi dangan kementerian dan institusi lain seperti TNI-Polri? Adakah Anda menunjuk Menko Kemaritiman menjadi koordinator penanganan peredam penularan Covid 19, Anda mengabaikan tupoksi Menkes?

Sadarkah Anda bahwa untuk urusan protocol kesehatan karena perilaku masyarakat Anda sampai membentuk penitia yang bersifat a hoc. Pembentukan panitia mengatasi protocol kesehatan bisa dituding oleh siapapun termasuk  kelompok oposisi Anda sedang menghambur hamburkan keuangan negara?

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Hampir semua pejabat di Kementerian Kesehatan, tahu sejak tahun 1975 kementerian ini memiliki program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Program ini diakui sampai tingkat Internasional melalui  Deklarasi Alma Ata tentang Primary Health Care tahun 1978. Deklarasi ini  sebagai tonggak sejarah cikal bakal Promosi Kesehatan (Departemen Kesehatan, 1994).

Istilah Health Promotion (Promosi Kesehatan) sudah amat kental dengan semua pejabat Kemenkes. Maklum, program promosi kesehatan dicetuskan  ketika diselenggarakannya Konferensi Internasional pertama tentang Health Promotion di Ottawa, Canada pada tahun 1986.

Pada waktu itu dicanangkan ”the Ottawa Charter”, yang didalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar Promosi kesehatan. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti sekarang. Pada masa itu, istilah yang cukup terkenal hanyalah Penyuluhan Kesehatan, selain itu muncul pula istilah- istilah populer lain seperti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Social Marketing (Pemasaran Sosial) dan Mobilisasi Sosial.

Saya menilai pemerintahan yang Anda pimpin belum menjalankan promosi kesehatan. Salah satunya, karena tak  ada political will bahwa penanganan pandemi Covid-19, diserahkan ke Menteri Kesehatan.

Bila sejak awal political will ini Anda lakukan, Kemenkes bukan saja melakukan pemberdayaan kearah mobilisasi massa,  tetapi juga bisa menjalin kemitraan dan politik kesehatan (termasuk advokasi) dengan lembaga swadaya masyarakat dan media. Sehingga sasaran Promosi Kesehatan tidak hanya perubahan perilaku masyarakat yang tak taat mengggunakan masker tetapi perubahan kebijakan atau perubahan menuju perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan.

Perubahan kebijakan dan perilaku masyarakat juga telah diidentifikasi  oleh LIPI mengapa Covid-19 menjadi masalah yang sulit selesai khususnya di Indonesia. Penyebabnya tiga faktor yang saling terkait yaitu  faktor  internal, eksternal, dan institusional (periksa tulisan saya yang pertama).

Dalam promosi kesehatan, ketiga faktor ini menurut penalaran saya, bisa ditangani oleh Menkes bersama jajarannya.

Nalar saya ini terkait dengan salah satu rumusan yang dilahirkan dalam ‘‘The Jakarta Declaration’’ tahun 1997, yang mengacu pada  Piagam Ottawa (Ottawa Charter, 1986).

Dinyatakan bahwa  Promosi Kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.

Nah untuk ini mesti memakai strategi, taktik dan teknik menjalankan promosi kesehatan. Akal sehat saya mengatakan  tentu yang mengetahui hal ini adalah pejabat Kemenkes, bukan pejabat Kementerian Maritim, BUMN dan perekonomian.

Mengingat dalam promosi kesehatan terdapat dua dimensi yaitu kemauan dan kemampuan mengubah perilaku masyarakat. Tak salah pejabat Kemenkes dituntut untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Termasuk menciptakan suatu keadaan, yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan mereka.

Operasionalisasi ini tentu bersentuhan dengan ilmu Public Relations dan Marketing Public Relations. Dua hal ini bila diterapkan secara benar, kekhawatiran penularan pandemi corona bisa teredam. Termasuk memperkecil politisasi penanganan Covid-19.

Pengalaman dari Negara lain, ada Menkes yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan policy kepala negaranya. Ia adalah  menteri kesehatan Brasil.

Selama  menghadapi pandemi Covid-19, Brasil  kehilangan dua menteri kesehatan. Pertama, Nelson Teich memilih mundur dari jabatannya sebagai Menkes Brasil hanya dalam sebulan setelah menjabat. Dia mundur karena tidak setuju dengan kebijakan Presiden Jair Bolsonaro yang ingin membuka ekonomi saat negaranya menghadapi peningkatan kasus dan kematian akibat Covid-19.

Teich menggantikan Luiz Henrique Mandetta yang sebelumnya juga mundur pada 16 April, karena berselisih dengan Bolsonaro. Setelah itu, Bolsonaro memilih pejabat militer untuk menduduki posisi menteri kesehatan. Brasil sendiri memiliki jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi ketiga di dunia.

Tekanan saat menghadapi pandemi Covid-19 memang menjadi faktor utama para pejabat medis memilih mundur tidak hanya di Brasil saja.

Menurut data Kaiser Health News dan kantor berita Associated Press (AP)  pada bulan Agustus 2020 sudah ada 49 pemimpin departemen kesehatan negara bagian Amerika Serikat yang mengundurkan diri. Selain dipecat selama pandemi Covid-19.

Maklum, dalam masalah pandemic, keahlian mengatasi wabah sekelas Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, menjadi Menkes saat pandemic Covid-19, memerlukan tanggungjawab yang besar.

Hal ini didasarkan latar belakang virus Corona (COVID-19), yang kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019.

Dan kemudian menjadi pandemi atau epidemi global  yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona.

Faktanya, peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.

Dan WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat  dibanding China. Jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, kini lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan.

Dan sejak bulan Juli 2020, tren peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kasusnya sudah melampaui China, negara tempat pandemi virus corona bermula. Hal ini yang membuat Indonesia 'dituduh' berpotensi menjadi episentrum Covid-19 di Asia.

Ini karena pemerintah yang Anda pimpin kadang ragu atas dilema antara pemulihan ekonomi dan kasus pasien yang terus meningkat.

Data yang memprihatinkan bahwa China menemukan 83.644 kasus infeksi setelah mengetes 90 juta warganya. Sedangkan Indonesia baru mengetes 697.043 orang dengan 1,2 juta spesimen untuk menemukan 84.882 kasus positif.

Data ini saya kutip  dari data Kementerian Kesehatan RI. Apabila diambil perbandingan, bahwa Indonesia baru melakukan 4.389 tes per 1 juta populasi, sementara China telah melakukan 62.814 tes per 1 juta populasi. Tampaknya kasus meninggal

di Indonesia saat ini cenderung akan semakin naik, karena Indonesia masih dalam proses masih aktif menyebar.

Melihat kasus infeksi indonesia yang melampaui China, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama mengatakan, peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia memang sudah diprediksi sejak lama. Maklum, penanganan Covid-19 di Indonesia masih tidak bagus, terutama dalam hal testing, tracing, isolate, dan treat. Masya Allah. (tatangistiawan@gmail.com).