SURABAYA PAGI, Jakarta - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyayangkan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang tidak mempersoalkan pemindahan kantor Kedutaan Besar (kedubes) Australia di Israel ke Yerusalem. Sikap itu dinilai mengingkari nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagaimana disebut dalam UUD 1945.
"Saya sangat menyayangkan statement capres Prabowo Subianto yang menganggap rencana salah satu negara untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem sebagai hak dan kedaulatan negara tersebut, yang dengan demikian harus dihormati," ujar TGB pada keterangannya Jumat (23/11) malam.
Pernyataan itu menafikan jalinan sejarah perjuangan Palestina yang erat dengan perjuangan bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar masalah kedaulatan suatu negara sahabat, tetapi ini isu kebangsaan dan keumatan yang selalu menjadi perhatian kita sebagai bangsa.
"Tidak boleh ada pernyataan yang secara langsung maupun tidak langsung melegalkan kondisi yang ada di Palestina. Apapun, pernyataan itu tidak boleh melemahkan semangat kita untuk memperjuangan hak saudara kita di Palestina untuk merdeka. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah SWT Sang Pencipta, kepada diri kita sebagai manusia yang merdeka, sebagai bangsa dan kepada sejarah," ungkap dia.
Menurutnya secara kemanusiaan, tidak ada seorang pun yang masih memiliki nurani tidak terusik terhadap apa yang puluhan tahun diderita warga Palestina. Tanah mereka dirampas, sumber kehidupan mereka dipotong bahkan nyawa mereka hilang. Hak menentukan hidup bebas tidak mereka miliki. Nurani kemanusiaan ini juga tergambar dalam beragam Resolusi PBB terkait Palestina.
Secara kebangsaan, posisi Indonesia jelas sebagaimana yang termaktub dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan". Setiap pemerintahan tanpa kecuali menganggap ini garis merah yang tidak boleh dilampaui. Tidak ada kompromi terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina.
Ia meyakini tidak ada agama yang membolehkan penganiayaan kolektif berkelanjutan yang sistemik sebagaimana yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan bahwa Palestina melalui Mufti Besar Syekh Muhammad Amin Husaini adalah salah satu bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. "Kita senasib dan sepenanggungan dengan rakyat Palestina. Jadi saya sangat menyesalkan pernyataan tersebut," tutup dia. Jk
