Trust Menjadi Kunci Utama
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 berbasis zonasi di Jawa Timur, yang berujung protes wali murid di sejumlah lokasi, masih menyisakan perdebatan publik. Salah satunya, Harun, pemerhati pendidikan Jatim yang juga mantan kepala Dinas Pendidikan Jatim. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor terpenting dalam suatu negara. Sebab kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara ditentukan seberapa berkualitasnya sistem pendidikannya. Lantas, apa kaitannya dengan PPDB sistem zonasi?
----------
Solihan Arif,
Wartawan Surabaya Pagi
"Pendidikan merupakan sektor penting di republik ini. Ada variabel-variabel penting yang mendukung kualitas pendidikan, tanpa sektor-sektor tersebut tidak akan bisa," ungkapnya pada Surabaya Pagi, Kamis (27/6).
Sebagai sektor penting, tambahnya, anggaran pemerintah untuk pendidikan cukup tinggi, yaitu 20%. Jadi anggaran 20% dari pusat itu harus benar-benar bisa bermanfaat. Ketika anggaran sudah digelontorkan maka semua konsekuensinya harus diberikan, standart dan tanggung jawab mutu, profesionalisme dalam segala hal.
Menyikapi polemik kebijakan zonasi dalam PPDB tahun ini, Harun mengatakan bahwa PPDB adalah program pemerintah pusat yang tahun ini diterapkan secara nasional. PPDB adalah kebijakan pusat yang diterapkan di daerah, artinya bahwa pengimplementasiannya haruslah mempertimbangkan otonomi daerah di Indonesia.
"Saat ini, apalagi di Jatim, Provinsi menangani SMA/K dan sederajat, Kota dan Kabupeten bertanggung jawab SD dan SMP. Jadi harus diperhatikan, bahwa kebijakan itu diterapkan serentak. Harus ada mix and match dari semua elemen tadi untuk menyukseskan pemberlakuan kebujakan tersebut," lanjut alumnus Lemhamnas RI PPRA 41 th 2008 ini.
Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, tambahnya, harus melihat variabel dengan memperhatikan instrumen dalam hal ini Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah, Tenaga Pendidik, norma-norma lain dalam lingkup pendidikan hingga masyarakat peduli pendidikan.
"Ketika kebijakan tersebut akan di implementasikan tidak bisa tidak, harus melibatkan semua elemen tersebut. Caranya dengan mengajak domain-domain dari setiap elemen tersebut untuk bicara, berdiskusi, dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk melaksanakan kebijakan, dengan segala plus minusnya," tandasnya.
Harun menambahkan, setelah adanya pembicaraan serius dengan domain-domain tersebut, selanjutnya diadakan sosialisasi menyeluruh. Mulai tingkat provinsi hingga kota/kabupaten sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.
"Pendidikan harus menggerakkan seluruh variabel dan sektor tersebut, tanpa itu tidak akan bisa. Untuk menggerakkan seluruh variabel dan sektor tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik, koordinasi, managerial yang baik. Artinya, ketika mengumpulkan semua domain itu harus ada satu yg menjadi kuncinya, trust adalah menjadi utama," terangnya.
Trust yang dimaksud Harun, dalam hal ini adalah managemen trust dalam tataran sektor pemangku kebijakan. Harun menjelaskan, seorang pimpinan itu ketika dia memiliki managemen trust baik maka akan bisa berkoordinasi dengan seluruh elemen dengan baik.
"Kalau seorang pemimpin memiliki kepercayaan dan bisa menerapkan managemen trust ini dengan baik, maka akan terjadi sinergi yang kuat dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Semua soal selesai jika itu terjadi," pungkasnya.
Sebelum ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sempat mengungkapkan, dirinya sudah pernah berkomunikasi langsung dengan Muhadjir Effendy Mendikbud RI mengenai sistem zonasi PPDB.
Sekitar awal Juni lalu dia mengatakan, dia sudah sampaikan kondisi sarana dan prasarana di Jawa Timur ini kepada Mendikbud. Sampai akhirnya Mendikbud menyetujui diskresi yang dilakukan Pemprov Jatim.
Hasil komunikasi itu, kata Khofifah, membuat Pemprov bisa menerapkan tambahan kuota 20 persen untuk seleksi PPDB berdasarkan nilai Ujian Nasional namun tetap berada di dalam zona. n
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
24 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
