•   Sabtu, 7 Desember 2019
Peristiwa Internasional

Tunjuk Kim Jong Un Jadi Kepala Negara Untuk Konstitusi Baru Korut

( words)
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bergandengan tangan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong SP/DnTmp


SURABAYAPAGI.com - Kim Jong Un telah secara resmi ditunjuk menjadi kepala negara Korea Utara dan panglima militer tertinggi, berdasarkan konstitusi baru negara itu.

Langkah mengubah konstitusi itu dipandang para pengamat kemungkinan bertujuan untuk mempersiapkan perjanjian damai dengan Amerika Serikat.

Korea utara secara teknis masih berperang dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, setelah Perang Korea 1950-1953 yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, dan bukan perjanjian damai.

Konstitusi baru, yang dirilis melalui situs resmi negara, Naenara, pada Kamis (11/7/2019), menyebut Kim Jong Un sebagai Ketua Komisi Urusan Negara (SAC), badan pemerintahan tertinggi yang dibentuk pada 2016.

Komisi tersebut sebelumnya disebut perwakilan tertinggi seluruh rakyat Korea, yang berarti "kepala negara" dan "panglima tertinggi".

Dalam konstitusi sebelumnya, Kim Jong Un hanya disebut sebagai "pemimpin tertinggi" yang memimpin "kekuatan militer seluruh negeri.

Sedangkan pejabat kepala negara resmi Korea Utara dalam konstitusi sebelumnya adalah presiden parlemen tituler, yang dikenal sebagai Presidium Majelis Rakyat Tertinggi.

"Kim Jong Un bermimpi menjadi presiden Korea Utara dan dia secara efektif telah mewujudkannya," kata Kim Dong-yup, profesor di Lembaga Timur Jauh Universitas Kyungnam, Seoul.

"Dia telah lama berusaha untuk melepaskan kebijakan militer-utama yang tak wajar dan dianut negara itu dalam waktu yang lama," tambahnya.

Kim mengalihkan fokusnya ke ekonomi tahun lalu, melancarkan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat dan bergerak untuk mengubah citranya sebagai pemimpin dunia melalui pertemuan puncak dengan Korea Selatan, China dan Rusia.

Hong Min, seorang peneliti senior dari Institut Unifikasi Nasional Korea di Seoul, mengatakan perubahan judul itu juga bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan perjanjian damai dengan Amerika Serikat.

"Amandemen itu mungkin merupakan kesempatan untuk menetapkan status Kim sebagai penandatanganan perjanjian damai ketika itu datang, sambil memproyeksikan citra negara sebagai negara normal," kata Hong.

Washington telah menolak menandatangani perjanjian damai komprehensif sebelum Korea Utara mengambil langkah-langkah substansial menuju denuklirisasi, tetapi para pejabat AS telah mengisyaratkan mereka mungkin bersedia untuk menyimpulkan perjanjian yang lebih terbatas untuk mengurangi ketegangan, membuka kantor penghubung, dan bergerak menuju normalisasi hubungan.

Pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara macet, meskipun pembicaraan baru dengan Pyongyang diperkirakan akan berlangsung bulan ini.

Korea Utara telah membekukan bom nuklir dan uji coba rudal jarak jauh sejak 2017. Namun Korea Utara menguji coba rudal jarak pendek baru setelah pertemuan puncak kedua dengan Amerika Serikat pada Februari, dan para pejabat AS percaya telah memperluas persenjataannya dengan terus memproduksi bom. bahan bakar dan rudal.

Konstitusi baru terus menggambarkan Korea Utara sebagai negara senjata nuklir.

Kenyataannya, Kim, seorang pemimpin turun-temurun generasi ketiga, memerintah Korea Utara dengan tangan besi dan pergantian gelar tidak akan banyak berarti sama seperti cara dia mengendalikan kekuatan.

Berita Populer