SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Puluhan massa ormas menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jombang, di Jalan KH Wachid Hasyim Nomor 110.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Jombang pada pukul 09.00 WIB, menuntut kejujuran dan transparansi soal anggaran penanganan Covid-19 demi terciptanya masyarakat Jombang lebih baik.
Baca Juga: Pecah Ban, Bus Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto
Dalam aksi tersebut, para pendemo berorasi di depan pintu gerbang DPRD Jombang. Selain itu, mereka membawa poster yang berisi tulisan antara lain "Gugus Tugas Covid-19 Harus Jujur Menyampaikan Data", "DPRD adalah Perwakilan Rakyat, Tapi.... bukan Perwakilan Pemerintah".
Ketua DPC Projo Jombang, Joko Fattah Rochim mengatakan, bahwa dengan anggaran penanganan Covid-19 yang besar, berharap kepada pemerintah untuk membeberkan anggaran yang terserap dari Rp 140 miliar dan bertambah lagi.
"Nah ini masyarakat Jombang harus tahu kegunaannya untuk apa. Juga kemarin berurusan dengan hasil dari rapid-rapid itu saya pertanyakan kepada Dinas Kesehatan Jombang juga gak berani jawab," katanya, di sela-sela aksi, Kamis (02/7/2020).
Fattah menandaskan, pihaknya meminta kepada dinkes dan pihak rumah sakit harus sinkron, harus kerjasama yang baik. Jadi dinkes tidak mau komentar karena bukan wilayahnya.
Ditanya soal anggaran yang besar ini rawan dikorupsi atau bagaimana, Fattah menerangkan, bahwa pihaknya belum bicara korupsi. Karena anggaran ini belum ada temuan BPK maupun dengan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah.
Baca Juga: Satgas Pangan Jombang Cek Kestabilan Pasokan dan Harga Bapok
"Harusnya pemerintah dengan ini harus membuka website ya, untuk anggaran itu jelas. Berapa, untuk ini berapa, itu biar transparan. Semuanya, yang di desa juga dana desa. Kita minta kepada pemerintah harus seperti itu (transparan, red)," terangnya.
Sama dengan DPRD, lanjutnya, juga seperti itu. Harus publikasi, tidak usah takut. DPRD adalah perwakilan daripada rakyat, bukan perwakilan daripada pemerintah. Terkait memakai jas hujan, Fattah mengungkapkan, bahwa Ormas Projo menerapkan protokol kesehatan.
"Karena kita tidak mampu membeli APD ya. Kita sebagai masyarakat ya swadaya untuk membeli ini. Ini sama dengan APD, dan kita sudah melengkapi semuanya," tukasnya.
Baca Juga: Jelang Lebaran Ketupat, Perajin di Jombang Kebanjiran Pesanan
Usai berorasi, perwakilan dari massa aksi sebanyak 15 orang masuk ke ruang rapat DPRD Jombang untuk melakukan dialog dengan perwakilan anggota dewan, yakni Komisi C.
Salah satu anggota dewan dari Komisi C, Ahmad Tohari menerangkan, bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan aspirasi dari Ormas Projo Jombang tersebut.
"Rekomendasinya mohon anggaran Covid-19 dipergunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya, utamanya pencegahan. Mestinya, dengan anggaran segitu itu kasus Covid-19 ini menurun," pungkasnya.suf
Editor : Redaksi
