•   Jumat, 22 November 2019
MalangRaya

Walikota Beberkan Persoalan Pemkot

( words)
Walikota berikan paparan dalam dialog publik yang digelar Unmer Pasuruan. (SP/dir)


SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Bertempat di Halaman Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda Kota Pasuruan, Rabu (2/5/2018) malam, digelar dialog publik capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Kota Pasuruan.

Acara ini diadakan Walikota Pasuruan bersama Keluarga Besar Civitas Akademika Universitas Merdeka Pasuruan. Ratusan peserta yang hadir sangat antusias. Menurut Wakil Rektor III Unmer Paauruan, Drs Yus Dwi Harto, MM, acara dialog publik digelar agar capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Kota Pasuruan dapat terkomunikasikan dengan baik dan benar.

Walikota Pasuruan Drs. H. Setiyono, M.Si mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Merdeka Pasuruan atas kerjasamanya dalam membantu program dan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan.

Kata Walikota, kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan yang menjadi prioritas utama adalah pendidikan, kesehatan dan mengentas pengangguran. Sebelumnya sudah tertata dengan baik, ditengah perjalanan muncul PP Nomor 38 terkait perubahan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada tahun 2016, terkait anggaran yang merencanakan pejabat lama, sedangkan yang melaksanakan pejabat baru dan itu tidak bisa diubah secara frontal. Disamping itu ada regulasi penataan kelembagaan di Provinsi, Kota dan Kabupaten. Seperti Dinas Sosial berdiri sendiri, Pertanian, Perikanan berdiri sendiri, Kominfo, PU, Perkim berdiri sendiri.Sedangkan Bapemas dihilangkan.

Mulai Agustus lalu, menata regulasi selesainya bulan Oktober. Sedangkan pelantikan bulan Desember. Dengan adanya perubahan kelembagaan tersebut otomatis struktur anggaran juga berubah dan dijalankan di tahun 2017.

Walikota mengakui, pelayanan di RSUD dr. R. Soedarsono (Purut) dinilai kurang bagus karena tidak didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Selama 1 minggu, Walikota Pasuruan bertugas di RSUD yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di RSUD tersebut.

Dengan berjalannya waktu, tahap demi tahap pelayanan yang ada di RSUD semakin hari ada peningkatan perbaikan. Ini dikarenakan ada sarana dan prasarana yang mendukung. Manajemen pelayanan ditata, sehingga dalam melayani setiap masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan semakin baik.

Terkait pendidikan di Kota Pasuruan, khususnya SLTP dan SLTA itu merupakan kewenangan tingkat I Provinsi Jawa Timur. Tetapi Pemerintah Kota Pasuruan sudah punya program yaitu mengratiskan biaya pendidikan.

"Alhamdulillah dapat dukungan dan kita persiapkan subsidi. Demikian juga dengan kebijakan kesehatan, untuk layanan di Puskesmas agar dapat ditingkatkan untuk rawat inap selama 24 jam," papar Walikota.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Kota Pasuruan sebagai Kota Inklusi dengan tujuan agar pendidikan anak yang kurang sempurna dan berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2018 akan menaikkan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Rp. 700.000,-.

"Untuk mempercepat pembangunan di Kota Pasuruan dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat," pungkas Walikota.dir

Berita Populer