Waspadai, Politik Pecah Belah

Entah kebetulan atau tidak, kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama belakangan ini marak terjadi. Setidaknya empat peristiwa yang mencuat ke publik. Terbaru, penyerangan oleh pria bersenjata tajam di Gereja Santa Lidwina, Yogyakarta, Minggu (11/2/2018), yang mengakibatkan enam orang terluka, termasuk Romo Karl Edmund Prier yang memimpin misa. Sebelumnya juga terjadi dua serangan brutal terhadap tokoh agama. Yakni, tokoh NU dan pengasuh Ponpes Al-Hidayah Cicalengka KH. Umar Basri pada 27 Januari lalu. Kemudian, ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis H.R. Prawoto yang dianiaya orang tak dikenal hingga meninggal dunia, pada 1 Februari 2018. Sedang pada 7 Februari 2018 dan baru viral pada 9-10 Februari, terjadi persekusi terhadap biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Tangerang. Ada apa di balik fenomena penyerangan terhadap pemuka agama di tanah air? Ironisnya, para tokoh agama dan pemerintah baru saja menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, 8-10 Februari di Jakarta. Terkait kepentingan politikkah?
------------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri
-----------------
Polisi telah mengamankan pelaku penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Yogyakarta, setelah menembaknya. Pelaku diketahui bernama Suliyono (22) asal Krajan RT 02 RW 01 Kandangan, Pesanggrahan Banyuwangi, Jawa Timur. Meski tertangkap, tapi motif penyerangan masih didalami polisi.
Menteri Agama Lukman Saifuddin mengatakan peristiwa kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama yang belakangan ini terjadi tak bisa dibenarkan. Lukman mengimbau agar masyarakat bisa menahan diri dan tidak terprovokasi.
"Peristiwa tindak kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama belakangan ini di beberapa tempat, bahkan terjadi di rumah ibadah, adalah perilaku yang tak bisa dibenarkan sama sekali atas dasar alasan apapun juga," ujar Lukman, Minggu (11/2/2018).
Menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus penyerangan yang terjadi terhadap para pemuka agama. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri. "Kita berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap motif di balik semua itu. Karenanya umat beragama hendaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus-kasus tersebut kepada yang berwajib, dan mampu saling menahan diri untuk tak terprovokasi melakukan tindakan balasan main hakim sendiri," papar dia.
Sentimen Agama
Berkaitan itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengingatkan kembali kepada pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas keagamaan bahwa potret riil kerukunan terletak di tingkat akar rumput. Menurutnya, kerukunan antar umat beragama tidak cukup hanya dibangun secara simbolik elitis dalam acara-acara pertemuan antar agama. Karena itu, pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas keagamaan diminta menghentikan provokasi di ruang-ruang syiar agama yang membangkitkan perasaan tidak aman, kebencian, dan kemarahan. Sebab, lanjut Hendradi, ini dapat memicu tindakan main hukum sendiri seperti terjadi di Sleman, Tangerang, Bandung, juga Bantul dalam dua pekan terakhir.
"Aparat keamanan hendaknya mewaspadai dan mencegah pola-pola gangguan keamanan yang menyasar tokoh-tokoh agama dan menggunakan sentimen keagamaan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan di tingkat akar rumput," ujar Hendardi.
"Kepada para politisi mengingatkan agar seluruh proses kompetisi politik pada tahun elektoral berkaitan dengan pilkada dan pilpres mendatang hendaknya dijauhkan dari penggunaan segala cara yang memolitisasi sentimen primordial, khususnya agama, untuk kepentingan jangka pendek pemilihan. Kerukunan antar elemen bangsa dan ikatan kebangsaan di antara mereka terlalu luhur untuk dirusak demi dipertukarkan dengan jabatan politik jangka pendek apapun," papar Hendardi menegaskan.