SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menolak peraturan daerah yang berpotensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas di Indonesia.
"Soal perda yang punya potensi untuk mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok minoritas, tentunya tidak boleh ada di Indonesia," kata Yenny di Jakarta, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Yenny menanggapi wacana penerapan perda berlandaskan agama. Usulan perda tersebut menuai polemik karena dianggap mendiskriminasi golongan di luar kelompok yang dipayungi aturan daerah.
Yenny yang juga merupakan mantan Direktur Eksekutif Wahid Foundation mengatakan organisasi yang pernah dipimpinnya sejak awal berpandangan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia harus bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Aturan tidak boleh hanya mengatur satu kepentingan.
"Dari dulu sikap Wahid foundation sudah jelas, kita selalu menginginkan agar yang namanya semua peraturan tidak punya potensi untuk mendiskriminasi warga lain. Perda yang punya potensi memecah-belah tidak perlu ada di Indonesia," ujar Yenny, menegaskan. Jk
