Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil….” (QS. An-Nisa: 29)


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Salah satu bentuk dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) berdasarkan No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalahyang berkaitan dengan perbuatan menerima dan atau menguasai harta kekayaan (Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.)

UU ini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan menurut Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana antara lain penggelapan dan penipuan.

Pada beberapa kasus TPPU yang saya pelajari, harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan mayoritas menjadi motivasi nafsu bagi pelaku tindak kejahatan kerah putih. Ibarat darah dalam tubuh manusia, apabila aliran harta kekayaan dapat diputuskan, maka kejahatan kerah putih lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktifitasnya dan bisa bahkan menjadi mati.

Sejauh yang saya pelajari selama ini, penelusuran aset adalah prosedur pelacakan aset atau dana. Terutama untuk mencari asal usul maupun keberadaannya. Dan penelusuran aset biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan, dan lain-lain.

Nah, dalam catatan hukum seri ke-8 kemarin, saya sudah ungkapkan hasil undercover selama 12 bulan menyusup ke manajemen Sipoa. Sebagian besar dana kastemer apartemen RAW untuk mengkulak tanah di kawasan Gunung Anyar, Tambakoso dan Badung Bali. Saya tidak bisa melacak, berapa yang disimpan secara pribadi dan berapa yang digunakan untuk membeli mobil mobil mewah serta rumah di dalam dan luar Indonesia.

Kecurigaan kastemer yang tergabung dalam dua paguyuban bisa dianggap sebagai awal adanya kecurigaan bos-bos Sipoa diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Saya sempat menyimak kasus First Travel. Mabes Polri yang menangani berhasil menemukan delapan rekening bank atas nama Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, beserta adiknya. Andika dan Anniesa adalah suami istri pemilik sekaligus pengelola First Travel.

Setelah disidik secara mendalam, penyidik Polri terkejut. Ternyata beberapa rekening First Trevel hanya disisain uang sebanyaj Rp 1 juta. Padahal, uang calon peserta haji dan umroh hampir Rp 1 triliun.

Menangani kasus First Travel, seperti ini, penyidik Polri tidak putus asa. Polri terus melakukan penelusuran aset apa saja yang masih tersisa?. Saat menemukan keanehan yang dibuat suami istri ini, Polri

menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan PPATK ini untuk melacak aliran dana dari delapan rekening yang telah disita.

Upaya Polri saat itu antara lain melakukan tracing, dan penelitian di perusahaan. Khususnya tentang asal usul saldo di bank yang hanya disisakan Rp 1 juta.

Pertanyaannya apakah Budi Santoso cs, dalam mengalihkan uang kastemer RAW, melakukan transfer bank ke bank dalam negeri?Bila ini benar, Polri dan PPATK tidak akan kesulitan melacak untuk apa saja uang kastemer RAW sebesar Rp 166 miliar.

Tetapi bila Budi Santoso, mengambil uang kastemer secara tunai, seperti yang dilakukan Gayus Tambunan, dalam kasus pajak. termasuk PPATK akan kesulitan melacaknya, kecuali Budi Santoso dkk mengakui bersama kroni-kroninya yang ada dalam Sipoa group.

Saat itu, Gayus Tambunan mengeluarkan semua dana hasil kejahatan sebesar Rp 75 miliar, secara tunai. Penarikan tunai ini dilakukan di sebuah bank di Amerika. Maklum, dengan pengambilan tunai, PPATK merasa tak mampu melacaknya. Mengingat, pengambilan tunai t tidak mudah dideteksi. Berbeda bila pemindahan buku dilakukan antar bank. Praktik ini, penelusurannya mudah. Polri bisa mengungkap, uang dikirim siapa dan uang diterima siapa. Pengalaman PPATK melacak aliran dana Bank to bank untuk tersangka penipuan dan penggelapan, bisa diungkap antara satu-dua bulan.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Hasil studi ke PPATK, saya mencatat PPATK menyimpulkan sampai kini ada tiga modus baru memindahkan dana ilegal baik perorangan maupun institusi.

Pertama melalui transaksi tunai yang belakangan sudah menjadi kebiasaan sejumlah terdakwa kasus korupsi. Kedua, penggunaan mata uang asing penggunaan mata uang asing. Ketiga bertransaksi di luar negeri.

Untuk modus pertama, cara ini masih dianggap modus yang paling sederhana. Utamanya untuk menghindari pengawasan PPATK. Pasalnya, pelaku kejahatan tahu bahwa akan sulit bagi PPATK menelusuri transaksi keuangan tanpa melalui perbankan.

Maka itu, pelaku kejahatan kerah putih, saat ini cenderung melakukan transaksi secara tunai. Hal ini menghindari penelusuran dari PPATK. Maka itu, tren diantara pelaku suap dan pencucian menggunakan jalur uang tunai.

Nah, apakah Budi Santoso dkk memindahkan dana kastemer melalui penarikan tunai? Kita tunggu hasil pelacakan Polda Jatim dan PPATK. Sementara uang kastemer yang dialihkan untuk membeli tanah di Gunung Anyar, Tambakoso dan Bali, bisa dilacak. Terutama bila pembayarannya menggunakan transfer bank to bank.

Lalu, bagaimana dengan upaya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim melakukan penyitaan atas beberapa tanah yang diklaim milik Sipoa?

Menurut pemikiran saya, apa yang sudah dilakukan Polda Jatim menyita asset-aset tak bergerak milik Sipoa group, pengamanan agar tidak dipindah tangankan ke orang lain. Atau paling tidak Polda Jatim meligitimasi sangkaan TPPU Budi Santoso dkk.

Apalagi, bila Polda Jatim yang menggandeng PPATK bisa melakukan cek follow the money-nya (melacak aliran dana).

Saya berharap Polda Jatim dalam upaya penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan metode follow the money bisa membuka tabir. Misalnya digunakan apa saja dana 1.044 kastemer apartemen RAW sebesar Rp 166 miliar.

Sejauh ini metode follow the money sering diterapkan berkat UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Salah satu yang perlu ditunggu oleh publik, khususnya kastemer, hasil kekayaan Budi Santoso, Klemens Sukarno, Aris Birawa, Ronny Suwono, Sugiarto, dan Harisman harus ditelusuri.

Maklum, dalam perspektif hukum, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam bisnis property yang merugikan ratusan kastemer termasuk kategori tindak pidana yang bermotifkan ’capital atau economic gain’ (keuntungan ekonomi). Terlebih kejahatan ini dilakukan oleh perorangan sekaligus korporasi yang ada dalam grup Sipoa.

Korporasi yang melakukan kriminal dapat dipastikan akan bersinergi dengan tindak pidana pencucian uang. Maklum, praktik-praktik spekulasi tanah seperti yang dilakukan Budi Santoso, sejauh ini sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar.


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Dalam beberapa penelitian, sejumlah pelaku tindak pidana pencucian Uang umumnya mempunyai niat untuk menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.

Praktik semacam ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh Polda Jatim atau juga agar tidak dicurigai oleh kastemer RAW.

Dalam beberapa kasus, pelaku TPPU sejak awal, acapkali menghindari penyelidikan dan tuntutan hukum. Ini karena pelaku kejahatan TPPU umumnya ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara menjauhkan diri aparat hukum. Misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Bahkan ada sejumlah kejadian, uang hasil kejahatan disimpan di bank atas nama orang lain, disetorkan secara tunai atau ditransfer ke berbagai rekening yang berbeda atas nama orang-orang yang berbeda pula. Bahkan dipakai untuk menambah modal usaha atau bisnis legal.

Setelah dicuci, harta kekayaan hasil kejahatan ini diperlakukan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Baru kemudian harta atau uang digunakan oleh pelaku sesukanya, karena merasa hartanya seolah halal.

Maka itu. pelaku pencucian uang umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Bahkan dilakukan dengan menggunakan berbagai modus operandi untuk mencapai akhir yang diharapkan.

Pertanyaannya, apakah Budi Santoso dkk, menggunakan uang kastemer apartemen RAW, juga demikian? kita tunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari Direskrimum Polda Jatim.

Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang pencucian uang, upaya mengambil kembali aset hasil tindak pidana seperti yang kini diperjuangkan oleh para kastemer apartemen RAW, hanya dapat dilaksanakan bila Budi Santoso dkk oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Terkait kekhawatiran kastemer bahwa bos-bos Sipoa akan melakukan pengalihan aset yang diperoleh dari hasil penipuan, maka meminta semua asset perusahaan dan pribadi disita sebagai bukti di persidangan. bisakah?

Secara psikologis, Kekhawatiran kastemer ini beralasaan. Mengingat, mereka sudah satu tahun lebih menanyakan nasib uangnya dan realisasi penyerahan unit apartemen yang tidak kunjung ada realisasinya.

Maka itu, menurut akal sehat saya, permintaan penyitaan oleh kastemer dimaksudkan agar harta benda yang dibeli dengan uang kastemer diketahui keberadaannya.

Lazimnya pelaku tindak pidana ekonomi, umumnya pelaku kejahatan ekonomi melakukan pengalihan aset agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum. Maklum, modus yang digunakan acapkali dengan memanipulasi transaksi transaksi peralihan hak. Hal ini untuk menyamarkan dana-dana gelap hasil kejahatan tersebut.

Apalagi muncul kekhawatiran, dana kastemer telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Terlebih lagi dalam perkembangannya saat ini para pelaku tindak pidana ekonomi kadang menggunakan modus-modus yang terselubung dengan menggunakan instrument hukum tertentu.

Misal mengajak advokat yang mau membela secara membabi buta. Terutama untuk peralihan hak secara keperdataan, sehingga dapat menghambat penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap aset berupa harta benda yang dibeli dari hasil kejahatan dan hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Lebih-lebih bila pihak ketiga tersebut memperlihatkan bukti-bukti hak keperdataan yang dimilikinya atas objek kebendaan yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Hal ini acapkali menimbulkan permasalahan baru.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Terkait dengan unsur ”patut diduga dari hasil kejahatan” (Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), masuk akal dilakukan penggabungan antara predicate crime (penipuan dan penggelapan) dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Mengingat essensi dan urgensi pada penggabungan tindak pidana asal (predicate crime) dan TPPU adalah untuk kepentingan dan kelancaran pemeriksaan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Saya percaya, Polda Jatim mendengar dan mengerti penderitaan kastemer yang sudah lama menderita lahir-bathin.

Sebaliknya, bos-bos Sipoa bisa bercermin dari kasus terdakwa First Travel yang karena tindak pidana penipuannya digabung dengan TPPU, vonisnya tidak empat tahun seperti ancaman Pasal 372 dan 378 KUHP.

Tetapi hakim menjatuhkan pidana maksimal ketentuan UU TPPU yaitu 20 tahun dan 18 tahun untuk Direktur Utama First Travel Andika Surahcman dan Anniesa Hasibuan. Vonis Hakim ini conform dengan tuntutan jaksa. Akankah Budi Santoso dkk, dipidana sama dengan bos First Travel kita tunggu.

Sedangkan asset hasil kejahatan yang dilakukan First Travel oleh jaksa dimintakan untuk dibagikan kepada korban. Tetapi Majelis hakim menolak. Aset First travel yang disita, dirampas untuk negara. Maklum, pengadilan tidak bisa menghitung bila asset dibagikan kepada korban. Oleh karena itu, korban First Travel bisa mengajukan gugatan perdata kepada Andika dan Aniessa, istrinya.

Untuk itu, istri Budi, Klemens, Aris, sebagai “trio Sipoa” perlu siap-siap, menerima ketegasan Polda yaitu ada penggabungan perkara penipuan-penggelapan dengan UU TPPU, sekaligus hukuman dari Pengadilan menggunakan UU TPPU dan gugatan oleh kastemer, termasuk rencana memasukan asset pribadi ‘’Trio Sipoa” sebagai barang yang harus disita.

Bila ini terjadi, kasus Sipoa bisa panjang. “Trio Sipoa” bisa kurus di tahanan dan ibaratnya hanya tinggal “cawetan” (Celana Dalam) . Artinya, “Trio Sipoa” tidak cukup hanya dikenakan sangkaan pidana umum, tetapi juga tindak pidana pencucian uang dan gugatan perdata. Masya Allah. (tatangistiawan@.gmail.com, bersambung).


Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)