Catatan Hukum oleh Wartawan Surabaya Pagi, Dr. H. Tatang Istiawan

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Saya pikir antara alat bukti surat (kertas coklat) yang dibawa istri bos Sipoa, Budi Santoso dan pernyataan advokat Jakarta, Edy Dwi Martono, punya korelasi. Dua alat bukti ini bisa untukmengungkap siapa sebenarnya yang terlibat mafia hukum.

Pengungkapan ini, menurut akal sehat saya, untuk menjaga reputasi institusi Polri, Kejaksaan, Kapolda Jatim Irjen Mchfud Arifin, Direktur Reserse Kriminal umum Polda Jatim Kombes Agung Yudho Wibowo.

Istri Budi Santoso, dan advokat Edy Dwi Martono, menurut logika hukum, perlu diperiksa segera. Ini penting, dalam menegakkan hukum, benarkah pernyataan yang dilemparkan oleh advokat Edy Dwi Martono? dan siapa yang dibayar Rp 12 miliar oleh istri Budi Santoso untuk membantu membebaskan Budi Santoso dan Klemens, antara lain dengan opsi membolak-balikkan berkas perkara dari penyidik Polda Jatim dengan Kejati jatim.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Menggunakan logika hukum, peristiwa hukum yang ditemukan pada diri istri Budi Santoso bukan delik aduan. Demikian juga pernyataan Advokat Edy Dwi Martono. Dua peristiwa hukumini, sadar atau tidak, telah mengusik kepercayaan masyarakatterhadap integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum Polri.

Kesan yang saya serap, seolah praktik mafia hukum di Indonesia masih ada. Menurut advokat Edy, justri terjadi pada skandal Sipoa grup. Makanya, dua orang ini wajib diperiksa. Dari dua orang ini, entry pointnya jelas yaitu untuk melacak siapa sebenarnya yang patut dikualifikasikan sebagai pelaku mafia hukum dalam skandal Sipoa?

Menjaga marwah keadilan, tudingan mafia hukum yang dilemparkan oleh advokat Edy Dwi Martono, tidak bisa dianggap main-main. Apalagi tak lama lagi Irjen Machfud Arifin, akan pensiun.

Pelemparan tudingan mafia hukum menggunakan tolok ukur keadilan substansial, pantas diprioritaskan penanganannya.

Langkah tegas ini agar pernyataan Edy itu tidak merusak nama Pak Machfud yang asli arek Suroboyo, keturunan Madura.Apalagi dalam kasus skandal Sipoa, Budi Santoso dan Klemens, mengajak Edy Sumarsono, yang era tahun 2003, tersangkut dugaan markus dalam perkara korupsi, Anggodo, yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Bicara soal Edy Sumarsono, saya teringat kasus Ary Muladi, saksi kunci dalam kasus hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Menurut KPK, Ary Muladi diduga menjadi perantara untuk menyuap pimpinan KPK, dalam kasus suap terdakwa Anggodo, pada tahun 2010.

Edi Sumarsono, pada tahun 2009-2010, menjadi topikpemberitaan koran nasional, antara lain Kompas dan Tempo.

Kompas.com, edisi 3 Desember 2009, Kompas menurunkan berita berjudul ‘’Inilah Peran Edi Sumarsono Terkait Dugaan Suap Anggodo.’’

Dalam berita di Kompas.com ini, Edy ditulis sebagai sosok yang banyak dibicarakan dalam rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo. Dan Edy pun sempat diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap oleh Anggodo Widjojo.

Edy Sumarsono, yang disebut-sebut sebagai makelar kasus, diperiksa selama hampir tujuh jam sejak pukul 09.30 hingga pukul 17.00, dan dihujani 24 pertanyaan oleh penyidik KPK, 3/12/2009.

Saat itu, Ary Muladi, ditolak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan alasan yang bersangkutan berstatus Tersangka.

Padalah Ary adalah saksi kunci dalam kasus hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, termasuk keterangannya perihal peran Anggodo Widjojo dan sosok Yulianto.

Ary disebut-sebut sebagai perantara dalam kasus dugaan penyuapan KPK untuk menghentikan proses hukum kasus sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang melibatkan Anggoro Widjaja. Perlindungan terhadap Ary, tentu bertujuan agar dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Dugaan adanya mafia hukum juga pernah diungkap oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Praktik mafia hukum, disebut oleh Susno, sebagai upaya menumbuhsuburkan "permainan haram".

Susno, bahkan pernah diundang oleh Komisi III DPR, terkaitsebuah kasus senilai Rp 500 miliar yang dimainkan kelompok mafia kasus.

Berawal dari sengketa investasi peternakan arwana di Pekan Baru, Riau, antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Singapura. Susno menyebutkan, ada jenderal bintang tiga yang turut dalam permainan itu. Ada pula makelar kasus kakap yang disebutnya sebagai Mr X.

Belakangan, Ketua Komisi III Benny K Harman mengungkapkan inisial nama Mr X, yaitu SJ. SJ memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jenderal bintang tiga berinisial MP dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Susno mengatakan, Mr X merupakan aktor pengendali rekayasa kasus Gayus Tambunan pada 2009 lalu. Ia pula yang berperan dalam kasus sengketa arwana. Masih banyak lagi kasus lain yang melibatkan SJ dalam pusarannya.

Tak hanya SJ. Bahkan, jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum hingga hakimnya sama dengan yang menangani kasus Gayus hingga akhirnya berujung bebas bagi petugas penelaah keberatan pajak itu.

"Yang menangani kasus Gayus, sama dengan kasus yang nilainya ratusan miliar terkait ternak arwana dan peternakan di Pekan Baru. Kasus orang Indonesia dan orang Singapura. Yang dimenangkan orang Singapura. Jaksa penelitinya sama, Haposan sama (pengacara Gayus), Andi Kosasaih-nya sama, Mr X juga sama (dengan kasus Gayus)," ungkap Susno.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Mengkaji pernyataan advokat Edy Dwi Martono, SH, saya berpikir, tahukah Edy yang advokat terminology mafia?

Mafia, itu merupakan sindikasi, kolektif dan rahasia. Sejauh ini, mafia bisa berpraktik dalam hubungan dan kedekatan yang sangat kuat. Tentu berdasarkan kepercayaan.

Dalam kisah kejahatan, mafia seringkali dirujuk sebagai ”la cosa nostra”. Kata ini diterjemahkan sebagai “This Thing of Ours or Our Thing”.

Merujuk pada Oxford English Dictionary, kata mafia dicatatsebagai derivasi dari bahasa yang digunakan penduduk Sicilian: marfusu (scoundrel), dari bahasa Spanyol: marfuz (traitor), dan dari bahasa Arab: marfud (outcast)

Maka itu, pernyataan advokat Edy Martono, antara tanggal 22-23 Mei 2018 yang mengatakan ada mafia hukum dalam kasus dugaan penipuan di Sipoa grup, mengusik akal sehat saya.

Apalagi, pernyataan Edy diriliskan melalui media online Jakarta. Edy menuding mafia hukum itu Santoso Tedjo, yang dituding punya kedekatan dengan Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Agung Yudha Wibowo.

Santoso Tedjo sendiri, kini sudah melaporkan advokat Edy Martono dan sejumlah media online ke Unit Cyber Crime Polda Jatim. Santoso merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Advokat Edy Dwi Martono dan mediaonline. Salah satunya, Sinar Keadilan.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Anda apa meneliti antara pernyataan Edy Dwi Martono dan surat yang dibawa istri Budi Santoso, terkait uang Rp 12 miliar untuk mengurus kasus Sipoa.

Saya temukan, antara waktu viral pernyataan advokat Edy Martono dan laporan pidana Santoso Tedjo, telag muncul peristiwa hukum yang diluar dugaan penyidik dan pengacara Budi dan Klemens asal Surabaya, George Handiwiyanto.

Istri Budi Santoso, membawa tulisan dalam bentuk sobekan kertas coklat. Dalam kertas coklat itu ada tulisan biaya perkara Rp 12 miliar. Antara lain membuat berkas perkara bolak-balik antara kejaksaan-polda, agar budi bisa lepas demi hukum.

Dalam prespektif hukum dan rasa keadilan di masyarakat, apa yang dilakukan Siani, istri Budi, bukan sekedar pamer kekuatan Budi Santoso dalam pengurusan perkara. Tulisan surat yang dibawa istri Budi, menurut logika hukum, bukan urusan pribadi keluarga Budi Santoso. Tapi urusan publik.

Saya menilai, apa yang dipertontonkan istri Budi Santoso itu, mirip blackbox dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang.Kotam hitam ini perlu disita dan diusut seperti dalam kecelakaan pesawat terbang. Dan memang kertas coklat itu juga ‘’sebuah kecelakaan’’ yaitu dibawa istri Budi Santoso dan diketahui advokat George dan dibahas dengan penyidik kasus Sipoa.

Kita semua tahu bahwa dalam setiap kecelakaan pesawat terbang, penyelidik selalu mencari kotak hitam (blackbox).

Pada kasus kecelakaan pesawat terbang, kotak hitam adalah sekumpulan alat yang digunakan pada pesawat terbang. Blackbox berfungsi untuk menyimpan semua data aktivitas selama penerbangan. Data tersebut dibutuhkan oleh para penyelidik dalam mengungkap penyebab sebuah kecelakaan penerbangan.

Pendeknya, Black box merupakan sebuah kotak yang “bercerita”. Maklum, di dalam kotak hitam tersimpan semua aktivitas penerbangan yang dibutuhkan investigator dalam mengungkap kejadian. Terutama apa yang menyebabkan sebuah kecelakaan penerbangan terjadi.

Ada yang menyebut penyebutan black untuk mengkonotasikan “black/Hitam” sebagai sebuah tragedi. Namun sejatinya Black Box pada pesawat tidaklah berwarna hitam, namun Orange atau Merah ( warna dicat terang agar mendapatkan tingkat visibilitas tinggi atau isitilah indonesianya menarik perhatian).

Catatan surat dalam kertas sobekan coklat yang dibawa istri Budi Santoso, itu bak blackbox, yang bisa disita untuk mengungkap, kemana uang Rp 12 miliar diserahkan keluarga Budi Santoso.

Benarkah itu lawyer fee untuk pembelaan Budi dkk. Bila alasan lawyer fee, ini juga tak masuk akal. Mengingat, sampai Jumat (8/6/2-18), pengacara Edy Martono, tak pernah muncul mendampingi kliennya. Ia diwakil Sabron Pasaribu.

Saat saya tanya, apa hubungan Sabron dan Edy Dwi Martono, Sabron, mengelak. Tetapi saya punya bukti tertulis bahwa Sabron itu tim kuasa hukum Klemens bersama Edu Dwi Marsono. Kuasa ini dibuat tanggal 11 Mei 2018.

Mari kita tunggu gerak cepat Polda Jatim memeriksa istri Budi Santoso, terkait catatan yang disimpan istri Budi Santoso. Copy surat kertas coklat ini sudah difoto oleh penyidik dan dibaca dengan seksama oleh advokat Goerge. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)