Amien Rais, belakangan ini menjadi trendsetter perpolitikan jelang pendaftaran capres-cawapres, 3 Agustus 2018. Ini karena kritik-kritiknya terhadap presiden Joko Widodo alias Jokowi. Belakangan, kritik Amien Rais, dikonter oleh Staf Ahli Presiden yaitu Ali Mochtar Ngabalin. Amien dituding bicara tanpa data. Wartawan Surabaya Pagi, H. Tatang Istiawan, membuat analisis politik tentang kritik terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Implikasi atas kritik Amien Rais yang tanpa data. Bisakah Amien Rais, bakal dikenai Pasal ujaran kebencian terhadap presiden? Berikut analisisnya yang pertama.


Analisis Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)



Para Elite Politik NKRI Yth,

Siapa tidak kenal Amien Rais. Sebutan positifnya, dia dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi 1998.

Sekarang dalam usianya yang sudah kepala 7 ( tujuh) Amien Rais, terus mengkritik pemerintahan Jokowi.

Kritik yang terbaru, Amien menyoroti kesepakatan pemerintah NKRI melakukan akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurut Amien, informasi soal ini, hanya sebuah kebohongan.

Amien juga menuding bangsa ini sebagai pekok (bodoh).

Selain itu Amien, juga mengkritik KPK. Ia menuding lembaga penegak keadilan yang super-istimewa ini melakukan obstruction of justice. "Obstruction of justice itu adalah menenggelamkan, menghilangkan, menyembunyikan kasus yang gede, ditutup dengan kasus yang kecil-kecil supaya kita lupa. Kenapa kasus Bank Century seolah ditelan bumi, skandal BLBI tidak pernah bisa diungkap dan lain-lain, tapi untuk menghibur kita ada OTT-OTT itu," tuding Amien Rais.

Amien juga menuding penanganan kasus di KPK dilakukan berdasarkan hubungan politik. "Semua kasus besar dijamin aman, bila tersangkut korupsi besar dekat dengan kekuasaan, nama sang koruptor bisa naik, hilang. Sementara yang berpotensi jadi oposisi segera digulung dan berstatus terpidana," tuding Amien, sambil menyebut skandal BLBI, skandal Century, dan skandal dunia pertambangan.

‎Sebelumnya dalam forum diskusi di Bandung, Jawa Barat, Amien Rais juga mengkritik Presiden Jokowi, terkait program pembagian sertifikat tanah. Menurut Amien, ‎pembagian sertifikat tersebut hanya pembohongan, karena ada sekitar 74 persen lahan tanah di Indonesia justru dikuasai kelompok tertentu.

Kritik Amien Rais ini, ditanggapi oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding akuisisi saham PTFI hanya bohong.

Ngabalin, menantang Amien berani menunjukkan data-data bila bicara menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi. "Kalau Pak Amien mau menaikkan popularitasnya sebagai calon presiden dan atau mau menaikan elektabilitasnya sebagai calon presiden "taksi" tidak usah dengan cara memfitnah dan menyebarkan kebencian pada pemerintah," kata Ngabalin.

Ini peristiwa politik yang bisa merusak kredibilitas Amien Rais, sebagai politisi yang pernah menjadi akademisi di Universitas Gajahmada, Yogjakarta.

Para Elite Politik Yth,

Anda adalah politisi yang berada di jajaran elita partai politik. Jumlah elite politik seperti Amien Rais, tidak banyak.

Nalar kebangsaan saya, elite politik seperti Amien Rais, pasti tahu sistem komunikasi politik. Dalam sistem ini, sadar atau tidak, secara vertikal tahu komponennya yaitu elite politik, media massa dan masyarakat.

Masyarakat dan media era generasi now dan digital, sudah tidak sebodoh era generasi old tahun 1960-1980-an. Apalagi, Indonesia bukan negara totaliter. Nalar kebangsaan saya berkata pola komunikasinya bukan lagi satu kepada semua.

Banyak pemilih yang tahu bahwa proses komunikasi politik bisa berlangsung saat elite politik (komuniukator politik) berada pada posisi aktif. Sementara masyarakat sekarang sebagai khalayak, hasil pengamatan saya masih ada yang berposisi sebagai penerima pesan yang pasif.

Jadi hal tertentu, sekarang proses komunikasi politik tidak lagi semua berlangsung dari atas ke bawah saja. Generasi now, misalnya, saya temui mereaksi langsung elite politik nyinyir dari istagramnya.

Jadi, sekarang bisa terjadi, proses umpan balik terhadap pernyataan elite sekelas Amien, bisa semu. Amien Rais, bisa dianggap elite politik tua yang nyinyir. Pada satu pertemuan saya dengan sejumlah aktivis mahasiswa di Surabaya, bulan Juni lalu, informasi politik yang dinyatakan tanpa data dan tanpa solusi, hampir bisa dianggap bagian dari politik agitasi dan propaganda.

Maka itu, saya bisa mengerti bila elite politik nyinyir yaitu bicara atau mengkritik tanpa data dan solusi dianggap sebagai agitator dan propaganda.

Wajar, bila pengelola media massa yang merasa dirinya sudah sebagai suatu industrial tidak ingin medianya dijadikan sarana propaganda elite politik seperti Amien Rais.

Nah, dalam suatu kewenangan berkomunikasi, ada elite politik yang meski bukan pada posisi penguasa, telah berkomunikasi bak wakil dari kelompok penguasa atau diktator plorelatar atau menabur kebencian.

Para Elite Politik Yth,

Dalam berkomunikasi, sadar atau tidak, diantara kira kadang tercebur ke situasi yang menuntut pemikiran rasional dan faktual. Dalam pemantauan saya melalui media, masih ada elite politik yang menggunakan semata pikiran yang kurang memperhatikan etika. Ini dilakukan sejumlah elite dalam mengkritik orang yang sedang memerintah.

Mereka mengkritik, menggunakan dasar suka dan tidak suka (like and dislike). Ini yang kemudian memunculkan kesalahpahaman antar elite yang mengambil posisi oposisi dan di pemerintahan . Mengapa? Karena elite politik yang sedang beroposisi sepertinya tidak menggunakan alasan yang logis ketika mengkritik pemerintah. Kesan yang saya serap, kritik Amien Rais seperti diatas hanya didasarkan atas opini tanpa dasar. Dalam kasus diatas, Amien Rais, tidak menyadari pemerintah lebih pandai dan bernyali daripada diri Amien Rais. Pejabat di pemerintahan Jokowi, bisa saja sengaja menidurkan diri karena ingin menimba ilmu, maka itu pemerintah merekrut aktivis politik Islam, sekelas Ali Mochtar Ngabalin. Saya bisa mengibaratkan, apa yang dilakukan pemerintah Jokowi, bak air yang dalam tak berombak.

Maklum, bagi politisi yang tidak temperemental, kegiatan mengkritik adalah kegiatan yang paling menyenangkan bagi semua orang. Mengapa? Karena mengkritik sering hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk menunjukkan kesalahan orang lain.

Oleh karena itu, saran saya, dalam mengkritik pemerintah, perlu menjaga etika. Terutama kesantunan bahasa, alasan yang logis, dan memberi solusi.

Apalagi dalan mengkritik presiden dan wakil presiden, Amien Rais perlu menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata kasar seperti menyebut bodoh dan tolol. Mengingat sebutan dua kata ini masuk dalam pasal penghinaan kepala negara sehingga bisa dipidana.

Bahkan, elite politik manapun termasuk Amien Rais, meski, katakan mengkritik dengan penggunaan kata-kata kasar dan disertai dengan data yang valid, tetap saja bisa dibidik pasal penghinaan terhadap kepala negara.

Terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, tak menutup ruang bagi elite politik dan masyarakat untuk melancarkan kritik. Asal, dalam kritiknya, menggunakan bahasa yang santun dan disertai dengan data yang bisa Menemukan kesalahan atau kekurangan presiden dan wakil presiden.

Saya mencermati kritik dari elite politik kadang tak memikirkan peribahasa: Kuman di seberang lautan tampak jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tak terlihat.

Nalar kebangsaan saya berbisik, hendaklah elite politik tidak perlu membenci dengan hanya menunjukkan kesalahan atau kekurangan presiden Jokowi dengan tagar #2019GantiPresiden.

Nalar kebangsaan saya justru mengajak oposisi yang satu bangsa dengan Jokowi, dalam mengkritik juga menunjukkan jalan atau solusi dari kekurangan presiden Jokowi selama ini. Kritik dengan solusi dapat dijadikan pelajaran buat Jokowi, yang menjabat presiden RI untuk pertama kali.

Para Elite Politik Yth,

Anda, insha Allah, tahu bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Terkait masalah kebebasan berekspresi era digital sekarang ini, rasanya semakin mendapatkan tempat dan terbuka, seiring dengan pesatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya internet. Mengingat, media sosial, ternyata memberikan dampak radikal bagi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi.

Maka itu, Kapolri Jenderal Tito Karnivan, pernah mengakui sering menjadikan informasi dari Google, sebagai salah satu sumber referensinya.

Maklum, internet sudah menjadi tren global yang paling kuat. Bahkan Internet telah bisa menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk monopoli informasi dan berita. Tak keliru, internet mampu mendorong beragam pengambilan keputusan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Bahkan kini, internet juga sudah dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam menginformasikan suara-suara yang berbeda. Tak salah, internet pun mampu menciptakan debat politik dan budaya yang dinamis dari dan untuk elite politik sekaligus untuk rakyat.

Kini, hadirnya Ali Mochtar Ngabalin, dalam pemerintahan Jokowi, sadar atau tidak, telah menjadi penyeimbang kritik-kritik Amien Rais. Pernyataan balasan yang sering dilontarkan Ngabalin, bisa didengar masyarakat bahwa mengkritik pemerintah tanpa data dan solusi, lama-lama tidak didengar masyarakat.

Balasan Ali Mochtar Ngabalin bisa diibaratkan Amien Rais, kena batunya. Mengingat, pada diri Amien Rais, sekarang tidak hanya terkait posisinya sebagai elite partai politik, tapi ia masih seorang guru besar.

Sebagai dosen apalagi selevel guru besar, bicara dengan data adalah suatu keniscayaan. Mengingat, Data menggambarkan sebuah representasi fakta. Dengan demikian, elite politik non pemerintah yang mengkritik presiden Jokowi, disertai data, bisa menjaga reputasinya, agar tidak dianggap oposisi yang asal kritik. Saya berharap Amien Rais, kelak tidak terjerat pasal penyebaran kebencian. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)


Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)