PEMERINTAH DAERAH semakin sibuk untuk mengatur kotanya. Gerakan mempercantik kota menjadi pilihan tunggal meski dengan menggerus martabat sejarahnya secara konstan.

Tanggal 2 Agustus 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menghelat Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Landmark Hutan Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia. Begitu undangan yang saya terima sebagai suratan untuk menjalin bincangan lingkungan dan kehutanan yang lebih bermakna. Takdir berkata lain, agenda membincang Pancasila di Universitas Brawijaya maupun International Conference Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga lebih dulu menyorongkan panggilan guna meneguhkan NKRI secara ideologis dan akademis.

Saya yakin seperti tradisi perayaan Hari Lingkungan Hidup yang selama ini digelar, tentu berbagai otoritas kekuasaan menerima penghargaan yang selama ini diimpikan untuk diraih dan selanjutnya diabadikan dalam “arca penanda” kehebatan sebuah kota. Monumen Adipura dibangun di tempat-tempat strategis di teritorial daerah sebagai simbol supremasi lingkungan. Penghargaan lingkungan dibangun penuh semangat dengan satu semboyan: inilah kotaku, kota penerima anugrah hebat di bidang lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memboyong piala termasuk Kota Surabaya, Jombang dan Kota Malang. Selamat atas prestasi tersebut di tengan gemuruh OTT yang dilakukan KPK di ranah yang kini banyak terberitakan.

Terhadap urusan lingkungan, simaklah baik-baik perkembangan kota di negeri ini. Negeri yang tengah gempita merayakan 72 Tahun NKRI diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kini bisakah khalayak mengenali jatidiri asali kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar maupun Surabaya selain dari gedung-gedung tingginya, kemacetan lalu lintasnya, ramainya dunia malamnya, atau sesaknya pusat-pusat perbelanjaan dan meratanya kemiskinan? Adakah kemajuan itu sejatinya suatu paradoks di sisi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin kian terang?

Demikianlah telah dikisahkan potret kota-kota kita. Surabaya misalnya sekadar contoh tematik, tengah bergerak mengkhawatirkan, di samping gemerlap yang memukau setiap “tamunya”. Kota ini digerus daya tahannya agar terus melemah secara berlahan, tetapi pasti. Metropolitan ini seolah mengerang sebelum akhirnya waktu membisikan “suasana kebatinannya yang muram” dengan pesta yang tidak terduga.

Publik tahu adanya kosmologi perbincangan dan pergunjingan yang menyeruak ke ruas rakyat sehubungan dengan sejumlah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diduduki pihak liyan. Di samping yang sedang gencar ditertibkan. Sengketa kepemilikan aset dipanggungkan di lembaga peradilan dan kekalahan nyaris sempurna ditanggung pemegang kuasa politik. Proses gugatan sampai peninjauan kembali digelar dalam ikhtiar mempertahankan hak-hak warga Kota Surabaya. Ingatan khalayak menerawang dan mengeja silang sengkarut hukum yang membuncah di Kota Pahlawan: dari Gelora Pancasila, Waduk Wiyung, PDAM di Jl. Prof Dr Moestopo dan Jalan Basuki Rahmat, sengketa Jalan Upa Jiwa, Kolam Renang Brantas, PT STAR, sampai kasus PT Abu Tohir.

Bahkan terberitakan hentakan problema aset yang menyeret pula titik kultus-kultural yang terbentang di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Mayjen Soengkono, kuburan orang-orang agung itu dibidik terserobot dan diperebutkan. Kantor penegak regulasi, Satpol PP di Jalan Jaksa Agung Suprapto tidak luput dari “terkaman”. Wali Kota Surabaya merasa terusik atas realitas yang menyesakkan dengan mengambil langkah taktis-yuridis meminta bantuan KPK dan telah menjlentrehkan masalahnya di Kejaksaan Agung.

Sebuah lakon aset dari teritori lokal menjadi berpendar secara nasional. Tampilan yang sangat piawai, elegan dan memantik simpatik. Arah politik seolah disemai sebagai nilai tambah pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. Tapi bukan itu yang dicita Sang Walikota, karena sampai hari ini tidak ada krentek untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Jada ikhtiar itu ikhlas adanya. Hari esok adalah buktinya?

Informasi pun berkembang menjadi gelombang pergerakan Sang Wali Kota yang diberitakan sambat jua ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Pemantau Persidangan. Kejaksaan Agung dirilis siap bersama Pemerintah Kota menyelesaikan kasus sengketa Waduk Wiyung, dan diungkapkan khusus KPK mengawal prahara Pasar Turi. Organisasi keagamaan di Surabaya tergerak merasa terpanggil untuk memberikan moral support atas upaya Wali Kota mempertahankan aset yang sorot.

Hilangnya aset fisik tersebut ternyata menyedot perhatian rakyat dan itu merupakan kewajaran. Sebuah aset pemerintahan memanglah menjadi penanda status yang menunjukkan harkat kewenangan yang digenggamnya. Sementara kehilangan “kekayaan” adalah duka karena menyentuh situasi psikologis lingkup kepemilikan yang selama ini meneguhkan martabatnya. Siapa pun pada akhirnya diajarkan bahwa mempertahankan hak merupakan kewajiban dan membiarkan lepasnya aset mencerminkan rendahnya “iman” perkotaan.

Apa yang hilang pada deret waktu mendatang akan menjadi kenangan semata, dan mengenang barang yang hilang (status hukum kepemilikannya saja, mengingat keberadaan “jasadnya” justru terus melekat di wilayah kekuasaannya), pastilah sangat menestapakan jiwa-raga. Dalam tingkat kesadaran demikianlah, saya memahami arti penting kegigihan Wali Kota untuk kukuh dalam “mendekap” aset kotanya.

Sikap heroik inilah yang sejatinya dibutuhkan pula untuk mengerem dan memulihkan penjarahan atas karakter kota yang kian aksesif sekarang ini. Identitas wilayah kota-kota di seluruh Indonesia acap kali disingkirkan. Jatidiri kawasan dihilangkan dan hadirnya nomenklatur baru disorong menjadi simbol modernitas. Pencamplokan nama secara terstruktur mewabah atas restu penguasa yang menggelar “karpet merah” investor yang abai pada fatsun kearifan lokal (local-wisdom) kota.

Simaklah sebagai contoh yang sungguh keperihannya dirasakan oleh warga yang masih memegang teguh asal usul tradisi kotanya. Department Store atau pusat aktivitas ekonomi di kawasan Kaliasin, tidak dinamakan Kaliasin Plaza, di Embong Malang bukan “Toko Malang”, di daratan Pakis tidak disebut Pakis World, di Kenjeran bukan Kenjeran City. Properti di koordinaat Lontar, Lekarsantri yang merembet di areal Kecamatan Pakal dan Benowo, bukan Lekarsantri Land, bahkan patung yang bertengger bukanlah lambang “Suro-Boyo” tetapi “Singa Duyung”. Sejak kapan legenda Singa Duyung didongengkan di jejak historis Ikan Duyung? Ruang planologi Wonokromo dan Ketintang menenggerkan gedung jangkung pertokoan ataupun apartemen yang tidak mengusung atribut “Ketintang Plaza”. Beragam segmen wilayah di kota ini mengalami amputasi diri yang dalam jangka panjang menciptakan “amnesia sejarah” kota dalam skala yang sangat mengkhawatirkan. Akankah warga kota ini, esok hari menjadi orang asing seperti yang terekam dalam novel apik Albert Camus (1913-1960) L’Etranger (The Outsider).

Apabila kondisi ini dibiarkan, masihkah anak-cucu mengenali wilayahnya secara maknawi. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Jayapura, pun meluncur searah. Identitas artifisal dijejalkan begitu saja dan yang lama ditinggalkan, persis kisah hidup yang dituang David Albahari, Cerpenis asal Serbia dalam karyanya Trash is Better, Cinta Semanis Racun (2016). Putusan penamaan yang direstui penguasa ini sangat kronis dan mendukacitakan. Daya tahan kota terancam melemah secara berlahan, tetapi pasti.

Warga dan penguasa kota ini saatnya merenungkan kembali identitas geografisnya yang mengalami derita peradaban. Bukankah kita semua tidak hendak sekadar mampu bertutur mengenang kota ini laksana berimajinasi dalam Memories of a Lost World yang ditulis Charlotte Fiell & James R. Ryan (2011). Kenangan yang terputus dari ranah sosio-ekoantropologisnya. Inilah konstalasi tragedi yang dengan meminjam bahasa Arysio Santos dalam bukunya Atlantis: The Lost Continent Finally Found (2009): sebagai titian peradaban yang hilang. Membiarkan penjarahan keaslian kota, berarti merestui bunuh diri ekologi (“ecological suicide”). Tentu ini bukan pilihan kita. Kita tidak hendak mengasingkan kota bukan?

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)