25 Oktober 2017, saat serius membincang Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekosistem Gambut bersama beragam pakar di ITB Bogor, jelang temaram mentari di ufuk senja, beredar kabar Bupati Nganjuk terjerat OTT KPK. Gempar menyambar Indonesia dari Jawa Timur dan di antara kami “saling-pandang” seolah membaca narasi “melengkapi” geger OTT di Republik ini yang melibatkan para penggede pemerintahan. Peristiwa ini “meroket” menjadi bincangan publik. Medsos terbanjiri berita Nganjuk yang sedang “mengunggah” cerita hukumnya dari kejadian yang menimpa Sang Bupati.

Kasus tersebut sangat menyesakkan ranah khalayak ramai yang menggambarkan kronisnya idapan penyakit rakus harta. Korupsi merupakan puncak “kreasi paling brutal” yang setiap hari diwartakan beragam media dan tampak menggerogoti wibawa negara. Orang-orang terhormat yang “bertahta” di lembaga negara maupun penegak hukum tak segan berlumur, bahkan mandi uang haram. Politisi yang memanggungkan diri di parlemen nasional dan daerah serta jajaran birokrasi yang “menyelinap di bilik-bilik investasi” terpotret tidak ragu melakukan “senggama modal” dengan konsekuensi kena OTT.

Berita yang sungguh menggedor nalar sehat anak negeri ini adalah riuhnya kisah yang sangat telenovelis dari jabatan yang “najis akibat korupsi” dan Republik sepertinya “tak lelah dirundung OTT”. Pungli, suap, sogokan, atau apapun namanya terekam berlangsung semakin “semarak”, berkelindan berjajar mengepung banyak instansi di negara ini. OTT KPK yang mendera Kepala Daerah, BPK, DPR(D), kepala dinas, kejaksaan, kehakiman, dan BPN membentuk formasi sambung-menyambung menjadi satu untaian “pesta korupsi” yang melibatkan pemegang otoritas yuridis. Rakyat tertegun dalam kegemparan yang menestapakan jiwa. Batin umat terperangah tanpa mampu beranjak. Tontonan dramatik perbuatan nista dari penyelenggara negara tersuguh dalam episode tanpa jeda. Keberlangsungan sogokan kepada “pejabat negeri” di hari gini berada di luar imajinasi orang kebanyakan.

Kejadian “pesta suap” merupakan fenomena yang amat brutal dalam bernegara. Kekuasaan politik terpotret menjadi ajang yang menjerembapkan pribadi yang menginstitusi dalam cawan madu beracun yang bernama “uang bahan bakar neraka”. Cerita SPSK (suap-pungli-sogokan-korupsi) nyaris serupa tragedi kehidupan yang dituang David Albahari, Cerpenis asal Serbia dalam karyanya Trash is Better, Cinta Semanis Racun (2016). Inilah kasmaran harta yang mematikan. Apa yang dapat diteladani dari pemegang mandat yang mengalami “sampar” SPSK? Belum tuntas kasus Mega korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR-RI dientas, lantas kandas di “ritme” praperadilan, KPK diseyogiakan terus menunjukkan kedigdayaannya menghadapi musuh NKRI: koruptor.

Kita semua menyaksikan bahwa aktor SPSK mayoritas berkedudukan “terhormat”, status sosial bergengsi, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi, lantas terpelanting akibat lemahnya integritas diri. Rasa geram sebagai warga negara atas penggarongan uang negara yang bersarang dalam gedung-gedung kedaulatan, sejatinya menyembulkan kekesalan paripurna. SPSK pada setiap segmennya, benar-benar mengancam daya tahan negara secara terencana. Laku SPSK oleh jajaran politisi, birokrasi serta aparatur penegak hukum, menjadikan mereka berjarak dengan makna negara yang berbilang negara hukum (rechtsstaat). Penggenggam daulat rakyat terlukis menghias wajahnya dalam bungkus kebijakan anggaran yang disantap berjamaah. Penstudi hukum yang memperkenalkan nilai-nilai good financial governance, terancam lelah dan mengalami kejumudan. Demokrasi diinjak dan dijarah para koruptor serta dijungkalkan dalam balutan arogansi nan serakah.

Langkah KPK membongkar korupsi maupun suap telah menggelegarkan dentuman besar, karena aktornya “orang-orang top” yang menempuh jalan politik. Dalam lingkup demikian, benarlah apa yang diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik, serta “manajemen senyap” yang menggiring mereka memasuki lahan kekuasaan politik yang bernama korupsi. Terdapat narasi kultural seperti disindir oleh Pramoedya Ananta Toer sejak 1957 melalui novel Korupsi, bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik, sinyalemen yang membudaya. Korupsi hadir membudaya. Gila!

OTT yang dilakukan KPK memberikan pelajaran besar kepada bangsa ini untuk melawan budaya korupsi. Atmosfer akademik memberikan pekabaran yang sangat terang atas ajaran Plato (427-347 SM) agar kekuasaan polis (negara kota) dipegang seorang filosof. Pemimpin yang filosofis diyakini mengerti dan mengamalkan falsafah negaranya. Untuk Indonesia, tidaklah elok usai mengucapkan sumpah jabatan menurut agama, ternyata mau SPSK. Negara yang berpancasila pantang menoleransi SPSK. Plato menambahkan pesan dalam buku Republik, bahwa kepemimpinan orang yang jujur jauh lebih menguntungkan. Jujur dan berintegritas adalah watak dasar pemimpin yang tidak akan tergoda gemerlap SPSK.

Sesungguhnya pejabat negara yang bernorma dasar Pancasila dan beragama tidaklah pantas dipameri tingkah pola korupsi berkelanjutan. Dalam Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa pun telah diamanatkan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Betapa agungnya orientasi kolektif bernegara tersebut. Apabila sekarang, akhlak semakin terdegradasi dengan SPSK, historiografi KPK hadir menyediakan ruang perbaikan sistem anti rasuah. Bagi para penempuh jalan SPSK, terdapat renungan yang dituliskan dalam Hikayat Arabia Abad Pertengahan (Tales of The Marverios) yang serupa legenda 1001 Malam (The Arabian Nights) seperti diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm C. Lyons (2014), berbunyi: “Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya”.

Saya berkeyakinan bahwa rute terakhir armada kehidupan manusia menuju kematian, antara penempuh jalur suap dan yang mengabdi, pastilah bersimpang jalan. Suap, pungli, sogokan dan korupsi, amat membahayakan dan mampu membuyarkan karakter bangsa. Kita rawat bersama NKRI ini agar tidak bermetamorfosis sebagai Republik OTT. Bersumpahlah untuk itu di kala esok 28 Oktober 2017 kita peringati Hari Sumpah Pemuda.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)