PADA Rabu 13 Desember 2017, Saifullah Yusuf yang populer dikenal dengan sebutan Gus Ipul selaku Wakil Gubernur hadir dalam Seminar Nasional yang intinya membincang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dengan Bijak. Lebih dari 300 orang hadir memenuhi undangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur. Peserta yang datang menyimak terdiri atas beragam lembaga dan tampak sumringah sambil manggut-manggut mendengarkan paparan Gus Ipul. Problema dan solusi tata kelola limbah B3 diulas dengan sangat akurat oleh para narasumber berkompeten dari kalangan akademisi sekaliber Rektor ITS maupun jajaran birokrasi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Seminar ini menarik bukan hanya karena membincang lingkungan yang selalu aktual melainkan pula diunggah adanya komitmen Wakil Gubernur untuk mendorong percepatan pembangunan instalasi pengolahan limbah B3. Jawa Timur yang menghasilkan limbah B3 ratusan juta ton per tahun amatlah risau apabila tidak dikelola secara profesional. Kesadaran yang dibangun adalah bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan kebutuhan dan akan menguntungkan secara ekonomi, ekologi dan sosial. Wakil Gubernur yang kini juga sedang ancang-ancang menjadi calon gubernur (karena secara yuridis disebut calon apabila sudah terdaftar di KPU) ini mendapat tepuk tangan pada saat mengekspresikan kesungguhannya menangani limbah B3. Arena acara ini terbidik seperti ajang keseriusan yang menyematkan mandat rakyat bahwa urusan lingkungan haruslah menjadi visi utama cagub Jatim. Kepemimpinan Pakde Karwo yang selama ini dinilai berhasil mengusung tema lingkungan menjadi kebijakan, kegiatan dan program yang dirasakan manfaatnya dan menggondol penghargaan-penghargaan lingkungan nasional, harus dapat dilanjutkan oleh gubernur mendatang. Saya sendiri percaya bahwa seluruh cagub yang hendak bertarung di Pilgub Jatim 2018 nanti, niscaya menjadikan lingkungan sebagai program prioritas yang akan dientas. Gus Ipul, Khofifah Indar Parawansa ataupun yang sedang berikhtiar mendapatkan rekomendasi La Nyalla Mahmud Mattalitti dipastikan tidak akan mengabaikan sisik-melik lingkungan.

Debat kandidat yang dihelat KPU pastilah akan memasukkan isu lingkungan menjadi materi “panggung publik” itu. Dalam batas ini, jangan sampai keriuhan permasalahan politik global menenggelamkan semangat ekologis yang telah berkembang di masyarakat. Pelaksanaan penilaian Kota Adipura yang selama ini telah dilakukan merupakan bukti bahwa kepala daerah harus memiliki garis gerak go green secara praktis. Komitmen untuk menjadi cagub bervisi-misi ekologis sejatinya sambung dengan pergerakan lingkungan internasional yang telah disorongkan sejak 5 Juni 1972 dalam United Nations Conference on The Human Environment, di Stockholm, Swedia.

Masyarakat global memang selalu menggelorakan kesadaran kolektif mengenai kondisi lingkungan. Untuk itulah para kontestan Pilkada 2018 harus ditempatkan dalam koridor pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menyodorkan tiga pilar keseimbangan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Pilkada mutlak menjadi pintu gerbang meneguhkan green spirit untuk dirumuskan sebagai arus utama kebijakan menata wilayah. Banjir dan longsor yang mewarnai bumi Nusantara sepanjang tahun 2017 ini adalah realitas yang harus direspons serius, apalagi oleh petarung di Pilkada. Fakta terhelatnya kerusakan ekosistem hutan, meluasnya lahan kritis, terjadinya konversi kawasan konservasi, meluasnya pencemaran sungai, meningkatnya permukaan air laut, dan semua tabiat menyimpangi tata ruang dengan tampilan yang liar, vulgar, bahkan brutal, sesungguhnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa dampak buruk krisis ekologis ini membutuhkan solusi tanpa henti.

Secara ekologis, tahapan Pilkada 2018 harus belajar pada Pilkada-pilkada sebelumnya. Saksikanlah bagaimana pertandingan demokrasi dilangsungkan selama ini. Lorong-lorong publik dijejali dengan janji-janji yang terkesan angkuh dan egois dengan tanda gambar yang dicetak tidak pro lingkungan. Kita mesti paham bahwa gambar yang terbuat dari plastik sangat membahayakan keberlanjutan lingkungan. Plastik itu hanya dapat didaur oleh alam dalam rentang waktu 100-120 tahun. Plastik tanda gambar Pilkada 2018 baru terurai sekitar tahun 2138. Waktu seabad lebih tentu bukan saat yang singkat. Berapa milyar ton sampah plastik yang harus ditimbun di rahim Ibu Pertiwi akibat Pilkada yang abai terhadap kepentingan lingkungan?

Untuk itulah, momen hari ini harus digunakan merakit penyelenggaraan pilkada dalam semangat go-green. Episode Pilkada yang berbasis lingkungan merupakan episentrum kebijakan dalam setiap lini kehidupan politik. Pilkada mutlak menjadi ajang pengembangan green policy penyelamatan sumber daya alam nasional, dari perompakan kekayaan alam yang dibungkus melalui tradisi “selingkuh penguasa-pengusaha”. Pengerukan kekayaan tambang di daerah bersentuhan dan melibatkan korporasi transnasional yang acapkali jauh dari makna Pasal 33 UUD 1945. Kita mesti memiliki pakta integritas ekologis dari yang paling sederhana secara personal bahwa peserta Pilkada memiliki kemauan untuk berbuat ramah lingkungan. Publik harus dapat mengukur secara simplistik tentang kecerdasan ekologis calon pemimpinnya.

Terhadap pelaksanaan pilkada ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan secara ekologis berupa limbah alat peraga kampanye yang berjajar-jajar. Kontestan yang tidak ramah lingkungan dapat mengguncang tatanan ekologis Indonesia. Menggelorakan ecological intelligence dalam Pilkada sesungguhnya didasari oleh suatu realitas historis bahwa sumber daya alam telah menjadi korban aksiomatik pembangunannya sendiri. Kemajuan yang dinisbatkan dalam terminologi “pembangunan” acapkali menggerus peradaban publik pada tingkat yang mencemaskan.

Itulah yang sebenar-benarnya tragedi berjamaah komunitas dunia yang sedang melanda kehidupan bernegara yang harus diberi penyelesaian melalui kebijakan pemimpin lokal. Kelestarian fungsi alam tidak boleh terkoyak atas nama “kemajuan” dan “pesta demokrasi” sebagai bagian derap langkah pembangunan yang abai pada kepentingan lingkungannya. Hal itu tidak akan terjadi di Jatim apabila kita terus bersama dalam gerakan membangun kota dan desa yang ramah lingkungan.

Apa hendak dikata? Lingkungan mesti ditata dengan mengarusutamakan kepentingan generasi mendatang. Lahan dan ruang terbuka hijau jangan dialihfungsikan tanpa memperhitungkan pesan ekologis wilayahnya atas nama investasi dalam kerangka hadirnya pasar bebas. Mengampanyekan gerakan sedekah oksigen, gerakan merawat bumi, petani anti pestisida, dasawisma lingkungan, dan Pos Kampanye Lingkungan di setiap RT, pastilah penting disemarakkan. Ini bagian dari mata rantai membangun jejaring lingkungan dari perdesaan sampai perkotaan secara terpadu mengimplementasikan jiwa NKRI.

Sewajarnyalah kita membangun daerah sebagai rumah kehidupan yang ramah lingkungan, dengan pemimpin yang memiliki kecerdasan lingkungan. Utamakan kepentingan bangsa ini dengan tradisi pembangunan yang berkarakter ekologis. Penyelenggara Pilkada sudah sepatutnya mengusung tema lingkungan dalam debat kandidat Pilgub 2018. Pilkada adalah ladang penyemaian membangun rakyat yang berkesejahteraan dan berkeadilan lingkungan.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)