PEKAN perdana 2018 dilalui dengan gunjingan politik yang menyentak. Pilgub Jatim terus menggulung derai mendung yang semakin menggumpal dengan tebaran yang diucap petinggi partai sebagai isu “puting beliung”. Pasangan GI-Anas yang semula sepersunggingan senyum, sontak menggores luka adanya prasangka “duri dalam diri” pada relasi PKB-PDIP maupun parpol-parpol lain. Khofifah-Emil merangsek menebarkan daya kesan di panggung yang diintip “poros emas”. Semua akan terang di kala waktu mengerek hari di pekan kedua 2018 ini, saat pendaftaran pilkada dimulai. Dan pada sesi itu, ruang kontemplasi akan menyimak dalam hening di kala ramai.

Ini kali, kuedarkan dulu apa yang dikenang dalam rentang 2017 lalu. Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara kembali erupsi pada 27 Desember 2017, seolah memberi “hadiah akhir tahun” melalui aktivitas vulkanik dengan banjir lahar yang “berjalan menggenang memanjang”. Secara yuridis eko-hidrometeorologis, tahun 2017 ini dilalui dengan “sapaan akrab” bencana. Tamu kehormatan itu datang menendang kesadaran dan air mata duka tumpah sejak Sabtu pagi 1 April 2017 di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. 32 rumah tertimbun dan 28 orang tewas terkubur tanah longsor. Tebing setinggi 100 meter itu ambrol menerjang permukiman warga dan 11 pemanen jahe dijemput maut di ladang penghidupannya. Kelanjutan ekonomi keluarga yang ditinggal tulang punggungnya pastilah menorehkan derita panjang. Jerit tangis penduduk kampung ini menggema mengetuk angkasa yang secara kosmologis bersahutan dengan nestapa korban banjir bandang di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, Kabupaten Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Selasa 28 Maret 2017 sebelumnya. Padang Sidimpuan menggelegak membuncahkan bencana yang merenggut jiwa 5 orang tewas, 61 rumah hanyut, 71 rumah rusak berat, dan sekitar 1.500 warga tinggal di pengungsian.

Apa yang terhelat di Padang Sidimpuan dan Ponorogo menambah deret hitung terjadinya tragedi hidrometeorologi yang lazim disebut bencana alam sejak tahun 2002-2017 yang terus meningkat. Banjir dan longsor mendominasi tragedi ekologis di lahan kritis yang tertoreh di berbagai daerah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memetakan bahwa Pulau Jawa terpotret dalam kondisi potensial kritis sampai dengan sangat kritis yang tersebar di: Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Pasuruan, Kediri, Tuban, Bojonegoro, Pacitan, Nganjuk, Ngawi, Wonogiri, Klaten, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, Kebumen, Cilacap, dan Brebes, DI Yogyakarta, Ciamis, Garut, Bandung, Sumedang, Indramayu, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bogor, DKI Jakarta maupun Banten. Pemetaan ini memberi peringatan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten sangat rentan bencana. Kerusakan ekosistem dan kawasan konservasi menjadi pemicu yang menestapakan lingkungan dengan implikasi praktis memburuknya kehidupan manusia.

Selama ini bencana alam senantiasa merenggut korban yang bersifat kolosal dan terus meningkat jumlahnya. Tahun 2002 negara ini “memanen” bencana sebanyak 143 peristiwa, dan melonjak drastis menjadi 1.942 di tahun 2010, 1.967 di tahun 2014, dan 2.342 di tahun 2016. BNPB memberikan keterangan bahwa kerugian akibat bencana alam rata-rata per tahun mencapai Rp. 30 triliun lebih. Hitungan finansial yang dipikul negara semakin spektakuler dengan menengok kerugian akibat kebakaran hutan tahun 2015 yang bertengger di kisaran Rp. 221 triliun. Bencana yang beraspek ekologis ternyata sangat merugikan dan membutuhkan tindakan pencegahan sebagai pilihan terpenting yang harus dirumuskan negara.

Hujan dan cuaca ekstrem dituduh sebagai biang kerok tergelarnya bencana. Suatu pemahaman yang “lempar tanggung jawab”, mengingat hujan itu nikmat, bukan laknat. Hujan menjadi bencana karena negara selalu terlambat bertindak dalam kerangka manajemen bencana. Pemerintah tampak kurang sigap melakukan antisipasi bencana. Perhatikanlah apa yang terbidik di Ponorogo, dari berbagai informasi diketahui bahwa tanda-tanda gerakan tanah untuk longsor sudah muncul sejak 20 hari lalu. Diawali dengan retakan dan penurunan tanah sepanjang 30 cm, 9 meter, 15 meter, 20 meter, sampai selebar 250 meter. Peringatan dan penanda untuk waspada sekaligus titik evakuasi guna menghindari areal yang terdeteksi akan longsor terkesan diabaikan.

Pada rubrik ini pernah kutuliskan pula keperkasaan Gunung Agung yang tegak menjulang menghias Pulau Dewata, pun terus menunjukkan pesan kuasanya. Usai abu vulkanik membubung ke angkasa sembari menggapaikan “lambai pijar” yang bersetelungkupan dengan “cengkerama” awan panas. Kisah selanjutnya adalah lahar dingin “sang paku bumi” ini mengalir deras ke Sungai Yeh Sah di Rendang, Bali sejak Rabu 29 November 2017 dan di pekan ketiga Desember 2017 mengulang “lambaiannya”. Seperceritaan mengenai “dongeng lama” Gunung Agung bersahut, menyerta setia pula terjangan banjir dan longsor yang menepis Pulau Jawa dari arah selatan.

Pacitan memanggungkan derita yang sangat menyayat. 6 orang menghadap Tuhan lebih cepat dari yang diprasangkakan sanak saudaranya dengan rintihan yang bersambung dengan 19 warga “disapu timbunan” longsor. Siklon tropis dan cuaca ekstrem yang “menampilkan” si Cempaka dan Dahlia menjadi permakluman bahwa peristiwa ini memang “kodrati”. Apalagi sebagai orang beragama dengan ruang gerak “rukun iman” tentu tidak menampik “uluran” takdir yang hadir. Banjir dan longsor “dibukakan pintu alibi” meskipun deskripsinya sangat mengguncang jiwa: di Pacitan 6 meninggal akibat banjir dan 19 dikarenakan longsoran tanah, di Yogyakarta 3 meninggal, ribuan warga mengungsi.

Belum lagi di Wonosobo, Wonogiri, Kulon Progo dan Aceh juga mengabarkan kondisi banjir yang menggelisahkan. Suatu peristiwa yang kembali menyentak publik dan menambah deret nestapa yang dialami banyak areal Nusantara, termasuk Surabaya, Pasuruan dan Sidoarjo. Bahkan 70% wilayah Surabaya di hari Jumat malam, 24-25 November 2017 terendam pada kisaran yang mendukacitakan. Warga kota laksana “mimpi buruk” dalam aroma pujian kota. Korban nyawa dan kerugian material menjadi “celoteh umum” metropolitan. Realitas ini mengagetkan karena melanda sebuah kota yang disanjung beragam penghargaan nasional dan internasional.

Mengapa banjir dan longsor kerap bertandang menerjang di saat musim penghujan? Renungkanlah, apa yang telah kita perbuat terhadap hutan, sawah dan ladang serta sungai yang membentang. Negara perlu bercermin diri tentang lemahnya pengawasan atas alih fungsi lahan yang berlangsung TSM (terstruktur-sistematis-masif). Negara jangan mentradisikan banjir sebagai siklus tahunan akibat tingginya curah hujan. Pemerintah lokal mestinya malu “mengantrekan” penduduknya mengundi kematian. Gempa di wilayah Jabar tempo yang mengguncang Tasikmalaya seputaran 15-16 Desember 2017 dengan daya 6,9 SR merupakan babakan yang perlu ilmu untuk mengatasinya.

Dalam literasi pengelolaan bencana di skala lokal seperti peristiwa Ponorogo dan Pacitan, ternilai negara berperilaku nirleka. Negara tidak menyiapkan papan tulisan dan woro-woro berkelanjutan yang mampu mengorganisir gerakan kolektif menjauhi kawasan rawan longsor. Ini bagian dari kebijakan yang tidak “tanggap ing sasmito” untuk tidak mengatakan teramat abai dengan nasib rakyat (perdesaan). Padahal negara telah memberi amanat melalui Pembukaan UUD 1945 kepada pemerintah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah”. Setelah mengetahui daerahnya rawan longsor, pemerintah setempat mestilah menginisiasi melakukan redesain kawasan permukiman warga. Negara dapat membuat road map kebencanaan dan infrastruktur yang dibangun disesuaikan dengan kondisi alamnya.

Belajar pada referensi Desa Warnnana (Nagara Krtagama) karya Empu Prapanca (1365) dapat diketahui bahwa untuk mengatasi bencana itu diawali dari tingkat desa. Setiap kampung memiliki peta bencana. Mengapa rumah yang berada di tebing 30-45 derajat dibiarkan, tanpa ditata ulang? Selama langkah ini tidak dilakukan, negara terbaca nirleka dan mengundi nasib rakyat menjadi persembahan bencana. Dalam lingkup inilah, saya teringat pesan filosofis Thomas L. Friedman dalam buku The World Is Flat (2006) yang mengisahkan tulisan temannya, Jack Perkowski, pimpinan dan CEO ASIMCO Technologies yang menuliskan pepatah Afrika pada lantai pabriknya:

Setiap pagi di Afrika seekor gazelle (kijang) terjaga

Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa tercepat atau ia akan mati

Setiap pagi seekor singa terjaga

Ia tahu bahwa ia harus bisa mengejar gazelle terlambat atau ia akan mati kelaparan

Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor gazelle

Ketika matahari terbit, kamu harus mulai berlari.

Siapapun yang memanggul daulat rakyat, ditahbiskan merancang bangun wilayah yang menyelamatkan publiknya. Ungkapan yang mendera negara ini rawan banjir, gempa, longsor, gunung meletus, dan tsunami, tidaklah berarti bahwa “bencana itu takdir semata”. Tulisan Lawrence Blair dan Lorne Blair (2010) yang mengintrodusir Indonesia ada dalam lingkaran api (Ring of Fire), bagi saya bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi guna disyukuri, karena punya arti Indonesia adalah tanah subur yang dikreasi penuh keseimbangan oleh Illahi. Hanya rumpun geografis demikianlah yang menjanjikan kemakmuran, karena “bencana alam” itu ruang tadarus agar manusia terpanggil menjaganya. Belasungkawa yang mendalam untuk korban bencana dengan pesan utama: negara wajib terjaga tanpa jeda saya persembahkan, karena bencana terbukti mempersatukan kesetiakawanan nasional kita.

Dalam telisik yang berbeda saya haturkan catatan eksplanatif lain dari Lawrence Blair dan Lorne Blair dalam bahasa yang intinya adalah bahwa di musim panas 1883, dari Selat Sunda di antara Jawa dan Sumatera, gunung berapi Krakatau mendadak menyemburkan 45 kilometer kubik abu dan batu stratosfer, mengirimkan gelombang kejut tujuh kali ke seluruh dunia. Riak gelombang pasang raksasa menghantam Selat Inggris, dan puing-puing vulkaniknya menyelubungi planet ini, mengubah cuaca dan pola panen global selama bertahun-tahun sesudahnya. Terlepas dari diktum Kliping “never the twain shall meet” (takkan pernah keduanya bersua), Timur telah meraih dan menyentuh Barat – barangkali dengan firasat bahwa planet ini sesungguhnya satu, yang kelak mencengkeram benak kita kurang dari seabad kemudian ketika manusia berjalan di bulan, menengok ke belakang, dan untuk pertama kalinya melihat keseluruhan Bumi terbit sebagai satu gelembung kehidupan. Letusan itu adalah cicipan dari energi eksplosif yang dalam masa satu generasi, berada di tangan untuk dikendalikan atau disalahgunakan.

Bencana memang dapat dikendalikan maupun dimanfaatkan (apalagi musim Pilgub ini). Kisah Krakatau 1883 yang membelah Sunda-Jawa dan Sumatra acapkali dipotret secara administratif tidak akan pernah bergumul kembali, ya meminjam istilah Kliping “never the twain shall meet”, tetapi ekosistem nusantara ini adalah “manunggal” karena kita memang “hanya punya satu NKRI”, sehingga lakon bencana mutlak menyatukan dan menautkan paseduluran seluruh anak bangsa. Jaga Indonesia dan buatlah lebih berkah. Selamat Tahun Baru 2018 dengan tanda tanya, adakah di pilgub Jatim, pasangan yang bersemat kata: “never the twain shall meet?

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)