KETERSENTAKAN itu menjalar sebagai gelisah yang menimpuk banyak pihak. Para pejuang lingkungan tersedak dengan hentak yang tidak terperikan. Hukum hanya dibaca sebagai pasal tanpa memperhatikan “lirih keadilan”. Saksi ahli yang memberikan kesaksian secara saintifk pun “dikriminalisasi” dengan gugatan hukum yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kolega yang berasal dari IPB Bogor yang acapkali kerja barengdalam lingkup sejarah hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (kini KLHK) yang terlibat dalam ragam perumusan regulasi lingkungan, harus diseret oleh pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Pengadilan dikira menjadi ajang adu kuat, bukan wahana penyemai keadilan. Kesaksian ahli yang dijamin undang-undang disodok menjadi catatan “dendam hukum” yang dilanjutkan dengan menendang penyaksi ke belantara proses mengerikan.

Dalam lingkup itulah saya teringat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini terdapat jaminan perlindungan akademisi dalam menjalankan tugas keprofesionalannya dengan diberi ruang: kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Bahkan sanksi hukum dibebankan kepada siapa saja yang membatasi hak-hak itu, termasuk pelarangan melakukan perbuatan yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas (tidak memberi jam mengajar misalnya).

Hasil analisis kaum akademisi silahkan dilawan dengan penyajian argumentasi dari kajian ilmiah, di mana pun ekspresinya, apalagi di sidang pengadilan, bukan dengan ujaran kebencian (mengkriminalisasi).

Tindakan memproses hukum saksi ahli yang memberikan keterangan keilmuan merupakan bentuk “teror baru” yang dihadapi kaum cendekia. Secara akademik, silahkan gagasan dan temuan akademik itu dilawan dengan pemikiran akademik, hingga terdapat proses “uji ilmu” atas apa yang dikukuhi sebagai kebenaran akademik. Disinilah akan ada tahapan falsifikasi maupun sekadar klarifikasi (tabayyun) yang menguji keabsahan analisis akademik. Pandangan akademik yang digiring memasuki ruang “memperkarakan” kesaksian ahli merupakan wujud genderang perang yang tengah dilansir untuk membombardir dunia kampus.

Paling tidak, kondisi itu merupakan manifestasiderap langkah untuk membunyikan lonceng kematian kaum intelektual yang memilih jalan tidak mau menjadi “antektual”. Inilah peneguhan posisi moral akademisi biar tetap berintegritas untuk menjadi permenungan para penyelenggara negara. Pasal-pasal hukum terkadang tidak terlihat menuangkan aspek yang bisa menjangkau esensi kaedah moral dan suara sayup keadilan lingkungan. Moralitas mengajarkan kepatutan dan keadilan yang berada dalam wilayah “rasa hukum”, bukan “frasa hukum”.

Kini saya sedang bergumul dengan banyak kalangan di KLHK untuk turut berkontribusi dalam perumusan aturan hukum lingkungan. Situasinya mengarah pada sorot yang nyaris serupa betapa pendidikan hukum diwajibkan terpanggil memberi peran obyektifnya. Pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan harus ambil bagian dalam memberikan solusi atas berbagai problematika bangsa. Ada penampakan menarik di ranah hukum lingkungan: Putusan Mahkamah Agung dapat ditelikung, bahkan dikerdilkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Kampus mesti bereaksi dengan cuatan ilmunya yang berbasis intelektual dan kekuatan moral hukum.

Maka diskursus yang terbangun dan dispersepsi publik bahwa kampus hanya mengemban misi hukum sebatas norma aturan harus dapat dielaborasi secara lebih tematik dengan beragam permasalahan hukum yang kini sedang bergerak cepat di tataran nasional, regional maupun global. Pendidikan hukum pada dasarnya sebagai “endapan pikir” setelah “menjelajah” wilayah-wilayah (ilmu) hukum yang penuh “onak” dari kelindanpemikiran-pemikiran “kaum normatif dan sosiologis” yang selalu berebut pengaruh di lapangan. Gagasan-gagasan dari buku Dogmatik Kritik karya Jean Paul Sartre (2004) yang diterjemahkan dari Critique de la Raison Dialectique, Precede de Question de Methode, Tome I, Theorie des Ensembles Pratiques terlihat telah lama “mewarnai” perkembangan hukum nasional.

Dalam UUD 1945 terdapat pemaklumatan bahwa Indonesia adalah negara hukum (“rechtsstaat”).Kenyataan konstitusional ini merupakan indikator positivistik mengenai kesahihan profesi hukum dalam koridor UUD 1945. Para juris “pengembang ilmu hukum” harus bersumbangsih mengembangkan ilmu hukum yang tidak mengisolasi diri dari bentara global sciences. Para penstudi hukum semestinya tetapmemposisikan ilmu hukum dalam kredo universal “the unity of knowledge” seperti dibeber oleh Edward O. Wilson.

Sebagian pihak telah menyadari bahwa pembelajaran hukum tidak berotasi linier tanpa diskursus epistimologi, ontologi dan aksiologi yang sinergis dengan tradisi natural sciences maupun social sciences.Hukum jangan “dikerangkeng” dalam space ketersendiriannya yang vacum, tidak bersentuhan dengan segmen kehidupan lainnya. Apa yang kemudian terjadi? Hukum dibidik sebagai hukum yang mengabaikan kepatutan sosialnya dan pada “ritme tertentu” ilmu hukum kehilangan orientasi sebagai bagian utama “humanistic studies”.

Dengan kasus korupsi tanpa henti, UNBK yang curang dimana soalnya dicolong di Kota Surabaya, dan berbagai-bagai kebijakan yang menyalahi ”lembar sejarahnya”; sejatinya menyeret negara hukum dalam rentang ”perjudian”. Nasib negara hukum dipertaruhkan. Bahkan ada kesan umum bahwa negara hukum Indonesia tengah kehilangan maknanya yang dalam bahasa satir tengah “diberi kelambu rabun” sebahasaFrancis Fukuyama “the great disruption”.

Pun ada tindakan mereduksi negara hukum sebatas “negara undang-undang” (bahkan lebih tragis lagi “negara prosedur” dan hukum dipandang sebatas ”pasal-pasal kering”) yang menafikan keadilan. Terhadap hal ini saya teringat Jula-Juli Zaman Edan di buku Air Kata-kata tulisan Sindhunata: Zamane zaman edan/Ndhelok arek wedok irunge mekrok/Rakyat wis nglesot isih ditabok/…../Bale bunder gawange bolong/Rakyate mblenger janji sing kosong.

Situasinya selaksa “titik kecil” dari “penampakan” tindakan mereduksi konsepsi negara hukum yang dalam kritik Charles Sampford: “the disorder of law”. Hal ini dalam pandangan Roberd C. Ellickson merupakan cermin ajaib “order without law”. Hukum digerogoti maknanya oleh produk pendidikan tinggi (hukum) yang fragmental dengan mengaksentuasikan pada bentuk hukum (“legal form”), bukan isi hukum (“legal content” atau “law in context”) menurut Stephen Bottomley cs. Meminjam kata dari Peter Rijpkema: hukum semata-mata dianggit oleh “pemanggul aturan” yang imun dan terbebaskan dari ranah sosialnya. Hukum dicerabut dari akar sosiologisnya, antropologis maupun historisnya. Hukum sedang dikonstruksi dalam paradigma “gesetz ist gesetz” (“aturan itu ya aturan”) yang terlepas dari keragaman “tempayannya”. Optik ilmu hukum yang mengeleminasi relasi hukum dan masyarakat serta lebih mengedepankan “aturan semata”telah terpotret mendominasi perjalanan ilmu hukum di Indonesia.

Pembuatan hukum (“rechtsvorming”) yang berporos pada sistematika logika hukum positif (“the rule-systematizing logic of legal science”) semisal dari J.W. Harris harus dibarengi “formasi” nilai-nilai keadilan humanis, ekologis, termasuk Illahiyah. Bergulirnya hukum sebagai alat politik dan diniscayakan tidak menciptakan kepastian hukum saatnya dipungkasi. Kalau tidak, akan muncul konsekuensi yang cukup terwakili dalam improvisasi gurindam Taufik Ismailyang disunting oleh Eko Budiharjo: Harimau mati meninggalkan belang/konglomerat hitam mati meninggalkan utang/wakil rakyat mati meninggalkan undang-undang/rakyat jelata mati tinggal tulang-belulang.

Pada tataran inilah pendidikan tinggi hukum musti bertanggung jawab terhadap “paradigma normatif” bagi penelaahan ilmu hukum (“rechtsonderzoek”) dan praktek hukum yang mendistorsi substrat moral dan keadilan. Sebagai kompleks kaidah kata D.H.M. Meuwissen, hukum bukanlah gejala netral, hukum ada dalam “atmosfer sosial” yang sarat interest.

Untuk itulah hukum jelas bukan “bejana kosong”. Menguatnya kesan bahwa hukum adalah “normatif-prosedural” belaka bermula dari ide dasar “ius positum”yang melahirkan “positief recht“ berupa “lembaran-lembaran pasal”. Di luar “kertas legalistik” tidaklah hukum dan akan “ditendang ke luar gelanggang studi hukum”. Apa yang tertulis harus dianggap iustum,sebagai (hukum) positif yang harus ditegakkan walaupun tidak bermoral, tidak berkeadilan, dan a-sosial. Para yuris akhirnya asyik dengan jargon-jargon dogmatiek: “hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh”. Banyak kelas-kelas pembelajaran hukum (“rechtsstudenten”)yang sibuk mendeskripsikan pasal-pasal dan ayat-ayat secara literal dengan mencampakkan relasi ideologisnya. Dalam konteks demikian hukum masuk dalam ”ejekan”Jean-Paul Sartre dan juga Paolo Freire: “pendidikan yang (tidak) membebaskan”.

Hukum yang dipelajari menjadi “alam ghaib” yang tidak berkoherensi dengan fakta empiris. Kejanggalan demi kejanggalan terus bergulir. Di bangku kuliah ramai dibicarakan tentang “hukum” yang seteril dari rasa keadilan dan kualitas moral akan menjauhkan subyeknya pada empati “hukum yang adil”, hingga di “fakultas kehidupan” semakin menggurita: kemiskinan, mafia peradilan, aparat yang nakal, penggusuran, dan korupsiserta penodaan agama. Oleh karenanya, sudah tiba saatnya untuk mengerti bahwa hukum sebagai ”perangkat aturan” saja untuk dikembangkan dengan mengelaborasi hukum “ke alam” “social order” yang bermuatan keadilan.

Para yuris mutlak mendialogkan hukum dalam konteks moral dan keadilan. Dengan demikian, mahasiswa hukum (termasuk para yuris) memiliki sensitivitas individual dan kolektif untuk mengkaji hukum secara normatif-empiris secara serentak. Hal ini berarti antara kajian-kajian hukum normatif dan hukum empiris yang selama ini kontroversial (bahkan berhadap-harapan) ”dikompori” untuk saling “menyerang” (atau saling menghujat), diubah, diakhiri, dengan jalinan “simbiosis mutualisme” bahwa keduanya harus ”bersanding, bukan bertanding”. Antara paradigma hukum normatif dan empirik kini seyogianya integratedkarena dengan meminjam kata dari Joseph E. Pattison: antar keduanya sungguh sudah tidak berbatas (“breaking boundaries”).

Sebagai kekuatan moral dan intelektual, sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga, saya merasa terpanggil untuk menjelajahi ruang sainshukum agar ilmu hukum tidak mengisolir diri dalam pergaulan sains global. Ilmu hukum senantiasa digembar-gemborka memiliki kekhasan, semoga membuat pengembannya tertantang untuk memainkan perannya sebagai (aktor) genuine sciences (sebenar-benarnya ilmu) serta berkomunikasi dengan ilmu-ilmu lain (sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, kedokteran, fisika, kimia, planologi, ekologi, hidrologi, geodesi, radiologi, biologi, dll).

Dengan mensitir gagasan David Straker: antara penganut paradigma normatif dan paradigma empiris perlu melakukan “the quality conspiracy”. Persoalan yang terbentang di “fakultas negara” tidak dapat dituntaskan dengan satu disiplin ilmu yang egois (“building blocks”). Ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum empiris sama-sama tidak akan sanggup “mendiagnosa” dan “mengobati” penyakit bangsa secara independen, tanpa bangunan yang sinergis diantara keduanya. Gagasan ini tentu bukanlah “game of language” melainkan pembebasan dari keterkungkungan masing-masing “items” ilmu. Rekonstruksi ilmu hukum dari bersifat parsial ke arah integral semoga menjadi “starting point” atau “entry point” kelahiran bangunan “Ilmu Hukum Mazhab Airlangga” yang telah lama saya pidatokan.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)