SAAT Jumat, 1 Juni 2018 tiba, sepertarikan nafas suasananya memasuki babakan tengah Ramadhan 1439 Hijriyah. Masjid-masjid ramai orang sembahyang dengan teguh menjaga hati agar tetap ada dalam kosmologi tauhid menjalankan puasa. Kekhusukan musti diperjuangkan dan puasa jangan sampai batal secara hakikiah akibat ragam kejadian “ontran-ontran” yang menguji kesabaran. Hadirnya KTP elektronik yang kleceran seperti laron yang mengerubungi bola lampu, ia kepanasan sebelum akhirnya binasa. E-KTP itu tumpah memenuhi gudang penyimpanan di wilayah yang tidak sesuai dengan “alamat si punya KTP. Para pejabat saling mengeluarkan “alibi” yang mudah diterka tingkat galaunya dari wajah yang tersorot kamera. Raut muka itu memang lugu tanpa tanda “wagu”, apalagi malu clometan. Kata yang diunggah sangat menarik: sabotase, kelalaian, perlu dibakar, dimusnahkan, dan istilah kadaluwarsa mengungkit nada waras khalayak. Sanksi pun diberikan kepada siapa saja yang teledor. Teledor membuatnya atau teledor menyembunyikannya.

Sungguh belum jelas persepsi orang tentang “penyembunyian KTP” itu, muncul pula soal “harga diri” sebuah jabatan yang beratribut sangat ideologis, yakni BPIP. Peringatan Hari Pancasila yang dirayakan dengan “khutbah-khutbah khusus” sebagai pesan pengamalan nilai-nilainya terasa ada yang mengganjal. Amanat yang disampaikan para pejabat mengenai arti Pancasila itu memang bernas, nadanya tertata dan intonasinya mengena betapa mewujudkan Pancasila dalam keseharian adalah kebutuhan prinsipal. Namun pidato yang “menggelegar” itu diwarnai kehambaran akibat munculnya kebijakan yang bersinggungan dengan lembaga “penyuara makna Pancasila” di mata rakyat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki separangkat organ dan orang yang ternyata dibayar, yang menurut ukuran awam sangat fantastis.

Besarnya gaji sejatinya bukan sesuatu yang terlalu menyita perhatian andai saja BPIP itu korporasi sejenis BUMN yang memang menghasilkan pundi-pundi untuk kas negara dalam struktur APBN. Rakyat kebanyakan terlanjur tahu bahwa BPIP itu sesosok kelembagaan yang “sakral nan suci” karena mengusung nilai paling asasi yang mendasari negara ini. Pancasila adalah dasar falsafah negara dan di atasnyalah NKRI ini dikonstruksi dengan kokohnya. Apa karena sedemikian pentingnya dan menyangkut fondasi negara, maka siapapun yang memanggul mandat untuk “menyuarakan Pancasila”, sudah sepatutnya diongkosi tinggi-tinggi. Pahamilah bahwa ini menyangkut kelangsungan ideologi negara. Pada komitmen inilah saya mafhum saja, sekehendakmu senyampang memang engkau berkuasa untuk itu.

Sikap sekelebatan apatis itu sebenarnya tanda sindir agar mereka mau mengerti bahwa ada hati rakyat yang “tertusuk gaji itu”. Auranya membuat “gerah publik” atas duwit gede di tengah warga yang terhimpit ekonomi, hingga gaji itu sangat sensisitf. Lebih aneh lagi apabila konstalasi semacam ini, kritik atas gaji itu disikapi sebagai “kritik politik”. Pada tataran demikian perlu disampaikan bahwa apa yang disuarakan sebagian rakyat tentang “klilipen gaji itu” niscaya bukan soal politik melainkan narasi empati dan peduli pada rakyat yang miskin, yang tidak menikmati glamornya THR dan gaji ke-13 sebagaimana disematkan untuk PNS. Jadi ini soal rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia, bukan keadilan sosial bagi seluruh anggota BPIP. Inilah sapaku untuk “menggenapi apa yang saya tangkap dari sorot mata pembaca Piwulang Ramadhan yang hinggap di hatiku. Selebihnya terserah penggede negeri ini dalam menjabarkan pengamalan Pancasila. Sindiran atasnya tidak perlu diteruskan daripada korannya disruduk simpatisan. (*)

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)