SEBUAH pekan yang menyajikan banyak kesan. Akhir Mei dan awal Juni memendarkan ragam kegiatan anak negeri yang terpanggil untuk menempuh “jalan tepi” bagi NKRI. Mereka tidak larut dalam gairah menikmati “gaji berlimpah” karena menyuarakan Pancasila atau menyediakan ruang gelimang uang sambil “merapatkan diri pada pemandu kekuasaan” yang tengah membutuhkan dukungan. Kaum pembela disiapkan dan siapa saja yang mencoba untuk “melakukan pengaburan citranya”, bersiap-siaplah dilintasi “gerhana hukum” yang sengaja “diumumkan” pas tengah Ramadhan 1439 Hijriyah. Tokoh yang bersilaturahim dalam jejak langkah umroh pun dicurigai, apalagi tampak sumringah menebarkan semangat dari Tanah Suci yang selalu dirindu pengiman sejati. Optimisme perjuangan meraih kemaslahatan rakyat adalah hal yang konstitusional. Rakyat perlu menjaga daya warasnya agar “mendapatkan tempat yang selayaknya” dalam koridor demokrasi.

Kini gelembung kekuasaan itu memuai dengan pudaran yang “menjalar ke mana-mana” hingga sekumpulan orang yang meruhanikan dirinya bagi lingkungan terpanggil menggelayutkan sukmanya untuk berkumpul. Maka hadirlah Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) yang saya sendiri memberikan sebutan Perkumpulan LMDH. Saya memenuhi undangan pendeklarasian Perkumpulan LMDH Jatim karena orang-orangnya tersemat dalam jiwa. Orang-orang yang merasakan perihnya hutan yang “digrayangi” kaum yang selama ini memang ingin “nguntal alas”. Negara telah mengundangkan UU Agraria Tahun 1960 dan untuk selanjutnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa “disemai” Perhutani. Mula-mula Perhutani ini ditugasi untuk “menguasai kawasan hutan” dari Brangwetan Jatim yang kemudian Jateng dan seluruh Jawa.

Penguasaan kawasan hutan oleh institusi yang dimandati negara pastilah serius sedasar Pasal 33 UUD 1945. Inilah proses asali “kawasan hutan” yang “dinikahkan” oleh negara melalui kebijakan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto dengan “melahirmantukan” Perhutani. Biasa bahwa dalam setiap rumah tangga, ada sedikit-sedikit “gesekan nasional” antara anggota keluarga, termasuk “anak-anak kehutanan”. Tentu bukanlah orang tua yang bijak apabila atas kondisi yang “sedikit berisik” itu lantas “menyorong tonggo” agar menyelinap ke “rumah tangga anaknya”, bahkan “memberikan sertifikat” pengakuan atas perkenan ngeloni istri anaknya sendiri. Sebuah realitas yang “mengguncang panggung kehutanan” dan atas kondisi itulah saya mengapresiasi setiap ikhtiar penyelamatan hutan Jawa seperti Perkumpulan LMDH, yang dikukuhkan di Jombang 31 Mei 2018.

Belum usai agenda Deklarasi Perkumpulan LMDH yang dihadiri Kadivre Jatim serta berbagai kalangan, ada Kiai, Organisasi Kepemudaan, mantan Sekda Jatim, mantan Bupati, mantan Dirut Perhutani, dan “pengabdi hutan” se Jatim itu, seorang kolega membisikkan pesan: Cak ada tugas yang harus kulakukan agar segera menanam pohon di kawasan Gunung Galunggung, barusan ini tadi. Tim selanjutnya melangkah mengurus tiket kereta dari Jombang menuju Tasikmalaya demi mewujudkan suara “pewahyuan ekologis” ke Gunung Galunggung.

Aktivitas ekologis untuk merajut pohon agar tetap berjajar di setiap pangkuan Ibu Pertiwi adalah kebaikan bagi Indonesia. Inilah orang-orang tanpa pamrih yang rela “lelono mageri” Jawa senyampang tidak kehabisan oksigen, karena mereka menyadari bahwa para pemudik esok hari akan mengeluarkan emisi yang menyesaki atmosfer NKRI. Pemudik yang baik adalah pemudik yang mempertimbangkan “kesalehan lingkungan” dengan bersedekah wit-witan: pohon untuk kehidupan. Hatur nuhun kepada Saudaraku yang tanpa jeda menjemput “pulung lingkungan” di Gunung Galunggung. Ritual kehutananmu selama ini menggiring Perhutani untuk setia kepada janjinya: menjaga “istri forestry dan kehormatan keluarga lahannya”. (*)

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)