INILAH hari-hari pergerakan sejati atas nama kerinduan kampung halaman yang terberangkatkan oleh nilai tauhid Ramadhan. Hari yang setiap tahunnya menggulirkan tradisi dari makna puasa sebagai ajaran keagamaan yang berimplikasi sosial. Dalam lingkup ini semua elaman negara mencurahkan perhatian serta setiap pemegang otoritas menuangkan “cinta ruhaninya” untuk umat yang meraayakan idul fitri. Urusan infrastruktur maupun sembako harus terpenuhi dan tidak boleh ada kekurangan guna kaum pemudik tambah semakin sumringah. Mudik merupakan gerakan kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran iman orang beramadhan. Islam sungguh mampu menggelorakan ragam hal dan negara musti bertanggung jawab agar tampil terhormat. Apabila negara abai terhadapnya maka pemegang wewenangnya akan kehilangan mandat yang telah capek-capek diraihnya.

Kondisi itu memberikan gambaran yang paling nyata adanya mengenai relasi antara agama dan umat serta negara. Situasinya membuktikan bahwa di negara Pancasila itu yang namanya pemisahan urusan antara agama dan negara tidaklah ada. Bukan saja soal pelayanan para pemudik, tetapi juga menyasar urusan sumpah jabatan niscaya dilakukan menurut agama, bukan nggondeli adat-istiadat. Buka saja semua undang-undang yang mengatur semua profesi, pastilah menyematkan narasi sumpah jabatan atau janji dalam lembar fundamental agama. Agama mengajarkan dan negara melayani demi terwujudnya kemuliaan rakyat yang memiliki daulat. Demokrasi terbidik tidak sendirian dalam menghelakan hajatnya mengingat ada moralitas yang berkunci utama agama untuk membimbing agar orang tidak ingkar janjinya. Pun tidak sampai main klaim bahwa uang negara dikira milik pejabatnya sehingga apapun yang dikerjakannya dianggap anggaran milik “nenek moyangnya”.

Kelambu “lebaran” dikira pula membuka daya pendar bahwa pejabat itu harus loman lan welas asih bagi rakyat, paling tidak “kumpulan arisan” konstituennya. Maka pundi-pundi pendapatan mutlak diraih dengan segala kemungkinan yang terbuka, termasuk menerima suap maupun sogokan dengan “uang tikaman” yang jumlah gebokan yang disebut korupsi. Inilah tindakan tidak terpuji yang amat “menyilaukan” seperti “madu yang berisi racun”, pastilah membunuhnya. Hari-hari ini sebagaimana “budaya tahunan” di bulan ramadhan yang disalahartikan jelang Idul Fitri 1438H, selalu saja ramai pejabat tertangkap dalam OTT, oleh KPK lagi. Semua pasti kembali kepada urusan jatah lebaran yang harus diberikan kepada “tim pengawal” yang selama ini setia kepadanya. Sungguh “madu beracun” itu adalah “rasa manis yang menarik” hingga banyak yang sudi “mati” demi tunjangan yang “dipuji” sebagai pejabat “yang menduduki kursi bertinggi” yang bikin gatal hingga dia bersedia memperhinakan diri dalam lubang korupsi.

Korupsi itu telah membumbuhi cerita para pemudik dan memang OTT KPK tampak ikut mudik dengan menyasar daerah-daearh “terpencil” dari Jakarta sebagai pusat dimana Ibu Bertahtah. Apalagi “tahta pusat” ini “berkelambu parpol” yang ternyata biaya rapatnya tidaklah ringan ongkosnya. Dari sini banyak kader yang menjadi kepala daerah cenderung harus membiayai kegiatan itu, sejurus waktu “lebaran” jelang pilkada. Mereka akhirnya harus menarget satuan kerja di bawahnya untuk membopong “upeti ongkos silaturahmi”. Dengan ramainya OTT kepala daerah di wilayah Jawa Timur, maka diskusi OTT korupsi turutlah berkembang membuncahkan cerita di kampung halaman tetapi dengan catatan bahwa yang dibawa mudik cukuplah ceritanya, cerita yang mengisahkan pejabat yang menguntal uang “pendaulatnya”. Pesannya adalah jangan ajak mudik korupsi.

Pada sisi ini saya acapkali ingat literasi yang pantas dibaca para “pelancong” korupsi sebagaimana dinarasikan dalam Hikayat Arabia Abad Pertengahan (Tales of The Marverios) yang serupa legenda 1001 Malam (The Arabian Nights) seperti diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm C. Lyons (2014), berbunyi: “Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya”. (*)

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)