HARI ini, 12 Oktober 2018, Provinsi Jawa Timur tepat berusia 73 tahun. Perayaan peringatan atasnya kini tengah digelar dengan khidmat di Gedung Negara Grahadi. Usia yang menunjukkan perjalanan tarikhnya atas apa yang pernah dilakoninya. Tentu banyak catatan dapat diberikan dengan ragam perspektif yang dapat diulaskan dari era Gubernur R Soerjo sampai Pakde Karwo. Biarlah para pakar maupun awam menelisiknya dari dirinya dan saya pun beriktiar menyemat dalam sekilatan kenang dari jalan panjang yang menikungkan ingatan atas kepemimpinan Pakde Karwo.

Waktu terus bergulir meninggalkan sejarah masa lalunya. Dr. H. Soekarwo adalah Gubernur Jatim pertama yang dipilih secara langsung dalam mekanisme demokrasi 29 Agustus 2008, dan publik Jawa Timur mengenalnya sebagai Pakde Karwo. Beliau dilantik pada 12 Februari 2009 untuk periode kepemimpinan 2009-2014. Pakde Karwo terpilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah 29 Agustus 2013 dan dilantik menjadi Gubernur Jatimperiode kedua pada 12 Februari 2014 untuk masa jabatan 2014-2019. Maka tanggal 12 Februari 2019 nanti adalah batas akhir jabatannya dan bermulanya kehadiran gubernur baru untuk tahapan berikutnya sebagai hasil pilgub yang lalu.

Banyak reaksi yang diberikan oleh beragam kolega atas capaian Pakde Karwo sebagaimana terhimpun dalam buku Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA Harus Dibuka (2015). Data semakin dilengkap dengan buku Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi Itu Melayani (2016) dan Indonesia Incorporated model Pakde Karwo (2017-2018). Ratusan penghargaan nasional dan internasional diraihnya. Sebagai editor buku-buku tersebut, pada kesempatan ini biarkanlah cukup membeber realitas mulai hari Senin, 2 Juli 2018 saja. Pada hari itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengukuhkan Pakde Karwo sebagai Ketua Umum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk periode 2015-2019. Posisi ini sangat strategis selaksa Pakde Karwo beratribut Pakdenya Gubernur seluruh Indonesia yang tengah mengusung pula agenda kerja Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur, dari Aceh sampai Papua. Sebuah ornamen programatik yang menjalin keutuhan NKRI dan mezaik peneguhan Indonesia yang sangat nyata. Peran ini dimainkan begitu cantik dan tentu menyentuh titik-titik “eksotisme kebangsaan”. Program yang “menggenggam hati” seluruh Gubernur di Indonesia.

Atas capaian dan posisi pembuka pintu gerbang panggung nasional tersebut, banyak kawan dari kampus-kampus negeri maupun swasta dari Sabang sampai Merauke yang selama ini membangun komunikasi dan menulis buku yang mengapresiasi gagasan-gagasan praksis pemerintahan model Pakde Karwo, langsung “menyembulkan angannya”: adakah Pakde Karwo akan ke panggung nasional? Saya hanya mampu “terdiam dalam keriuhan” dengan isyarat “tunggu saja sampai waktunya tiba” sambil membeber bahwa kalaulah jabatan Ketum APPSI itu dibaca sebagai “instrumen menggulirkan” roda jelajahnya Pakde Karwo ke wilayah yang sangat sensitif itu, maka saya dengan penuh kesantunan menyatakan: “tidaklah demikian adanya”. Di Jatim kini muncul untuk urusan yang “banyak disorot” Rumah Jowo alias Rumah Jokowi-Pakde Karwo. Ikuti saja sampai dimana literasinya akan dibaca oleh khalayak.

Perlu diketahui bahwa jabatan Ketua Umum APPSI itu merupakan salah satu bagian saja dari sisi kronikal yang telah disematkan kepada Pakde Karwo. Berbagai capaian nasional dan internasional sudah seabrek-abrekdiraih oleh Pakde Karwo. Sebagaimana diberitakan banyak media bahwa pada Selasa, 27 Maret 2018, pun Pakde Karwo mendapatkan penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) dalam kategori Best Overall. Penghargaan ini diberikan dalam helatan gawe besar yang bertajuk The Power of Collaboration di The Westin Hotel, Jakarta. Inovasi-inovasi yang dilakukan Pakde Karwodinilai pada ritme kepemimpinan yang partisipatoris untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ide-ide visioner dalam mengintegrasikan peran pemerintah, BUMN dan swasta untuk membangun daerah, melangkah menumbuhkan entrepreneurship, mengajak pelaku partikelir memajukan wilayahnya, ada di “jalan yang lurus”.

Memang kepemimpinan dan inovasi Pakde Karwno disorot on the track. Di samping pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan yang meningkat, secara administratif-organisatoris birokrasi terbukti manfaat dengan mendapatkan Leadership Award dan Innovative Government Award 2017. Saat itu penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Senin 18 Desember 2017. Secara khusus Leadership Award merupakan wujud apresiasi terbaik yang diberikan pemerintah pusat kepada para kepala daerah yang telah berdedikasi memajukan daerahnya. Semua ini memberikan optimisme hadirnya kepemimpinan dan inovasi pemerintahan terutama di Jatim di tengah-tengah maraknya berita tentang “paslon tersangka korupsi” menang pilkada.

Kepemimpinan Pakde Karwo terus menjadi perhatian dengan capaian selalu di atas rata-rata nasional. Gaungnya menyebar di Asia dan terpompa merambah dunia internasional. Gemanya semakin kencang meski semua sedang menimbang-nimbang calon pengganti yang berkemampuan membangun Jatim berdaya saing nan berkeadilan. Suatu pembangunan inklusif yang menjadi model fungsional mensejahterakan rakyat: Jatimnomic’s.

Pakde Karwo menerapkan mazhab pembangunan wilayah yang spesial dengan mendapatkan apresiasi akademik berupa raihan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, tanggal 22 Agustus 2015. Pidato penganugerahannya berjudul: Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Dengan menggunakan konstruksi Jatimnomics, ternyata kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat tercapai lebih optimal daripada pertumbuhan ekonomi nasional, sustainable growth-nya ada pada kisaran range +1%.

Pikiran dasar yang melandasi aliran Jatimnomics secara praksis teringkas bahwa pemerintah wajib melakukan: intervensi terhadap rakyat miskin untuk diberdayakan, yang menengah (UMKM) distimulus agar semakin produktif, dan yang besar difasilitasi dengan governor’s guarantee untuk kemudahan investasi. Tentu saja hal itu memberikan harapan baru terbangunnya kondisi kehidupan pembangunan masa depan yang lebih baik. Bagi Pakde Karwo, peran negara dengan pemerintahnya sampailah pada perbincangan yang menyentuh economic performance global, regional maupun nasional dan lokal yang diramu sebagai muatan sustainable development.

Pembangunan berkelanjutan menyorongkan pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhangenerasi sekarang tanpa menggerus kepentingan generasi mendatang dengan memadukan pilar ekonomi, sosial dan ekologi secara integral. Dengan konsepsi fundamental demikian, tidak boleh ada rakyat yang tidak “merayakan kue pembangunan”, tidaklah elok ada warga yang tereleminasi dalam pembangunan. Pemerintah hadir melayani semuanya dan bukan menegasikan meski sebagiannya.

Mazhab demikian disodorkan mengingat di ranah pembangunan berkelanjutan terkadang masih terdapat realitas dunia yang senantiasa muncul dalam bentuk disparitas, ketimpangan sosial, sekaligus penggadaian kekayaan alam yang melampaui batas-batas yang bisa ditoleransi. Kondisi ini pasti mengguncang tatanan sosial, ekonomi dan ekologi secara paralel. Pembangunan berkelanjutan harus mengalami pembenahan di wilayah wacana maupun wujud sebagaimana diusungnya program MDG’s ke arah SDG’s. Kata Roberdt C. Guel, guncangan ekonomi dunia mutakhir terus bersentuhan dengan isu-isu problematika: produksi, pembiayaan, monopoli, kompetisi, ekonomi yang berorientasi profit, gross domestic product, inflation, unemployment, resesi, depresi, aggregate demand and aggregate supply, perdagangan internasional, economic growth and development, natural resources, energy price, sampai pada isu the economics of terrorism dan the economic impact of casino gambling.

Memang dinamika kehidupan perekonomian dunia terbukti menentukan pergerakan ekonomi suatu bangsa,termasuk di Jatim. Dalam deretan masalah demikianlah konstribusi ekonomi Jatim pada perekonomian nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa selaluditingkatkan. Kinerja ekonomi yang telah dicapai merupakan pijakan yang harus terus diperkokoh dengan melahirkan Jatim sebagai the emerging province yang dapat dikategorisasi turut dalam the emerging and developing economies sebagaimana pernah tumbuh di Eropa. Peran ini diambil guna menjaga agar suatu negara mampu menjalankan keberadaannya untuk rakyatnya secara adil.

Maka tata kelola pemerintahan Jatim wajib tampildengan membuka ruang sosial yang berkeadilan dalam negara hukum yang menurut UUD 1945 bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kekayaan alam yang dikuasai negara dipersembahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmenkonstitusional harus diambil dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan poros keseimbanganutama: ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkeadilan. Inilah substansi yang tampak ditawarkan Pakde Karwo sebagai piranti penting pembangunan yang disebut justicedevelopment, menyarikan pembangunan yang berkeadilansebagai bagian dari pengambilan kebijakan negara kesejahteraan.

The great spirit dari Jatimnomic yang usung Pakde Karwo pada ujungnya adalah bentuk membumikansustainable development yang mengakomodir pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif,sekaligus berwawasan lingkungan yang adil secara sosial. Inilah fair and justice development. Pakde Karwo telah menghadirkan Jatimnomics dengan orientasi tunggalpembangunan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat.

Mampukah yang melanjutkan dan memantapkan langkah membawa Jatim penuh kilau pasca Pakde Karwo? Khofifah Indar Parawansa dan Emil E. Dardak telah dipilih dengan keyakinan yang penuh pengharapan melalui “rekomendasi” Pakde Karwo. Jadi amat terang arahnya walau terhadap tanda tanya ini, saya bernarasi bahwa Pakde Karwo telah memberikan sinyal seperti kisah cerpen We Were Just Talking About You (2015) – “Kami Baru Saja Membicarakanmu”, karya Sergi Pamies, pengarang Spanyol, Penerima Girona Literary Award: “Aku memberikan kepadanya kunci rumah yang biasa kubawa dan berkata agar dia meneleponku jika membutuhkan sesuatu”. Bukankah “kini ada Rumah Jowo” yang jelas arahnya meski kelokannya tak mampu kubaca . DIRGAHAYU JATIM.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)