KORUPSI di tlatah Malang Raya yang “diobrak-abrik” oleh lembaga anti rasuah KPK telah menggenapi kisah keterlibatan yang total punggawa pemerintahan. Belum lamur ingatan publik tentang Walikota Batu (Edy Rumpoko saat itu) disambung oleh Walikota Malang yang umum dipanggil Abah Anton (saat itu) seolah “tersempurnakan” oleh Bupati Malang (Rendra K). semua menyedak dalam sekat yang mengabarkan tentang gawatnya kondisi Jatim dalam menghadapi serangan hebat para inisiator maupun pelaku korupsi. Saking mirisnya menyikapi hal ini, Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur hari-hari ini tengah menggagas untuk menggandeng psikolog maupun psikiater untuk merambah wilayah deteksi orang-orang yang “berkejiwaan koruptif”. Inilah yang diseru oleh beliau bahwa memimpin itu soal integritas, bukan hanya mengenai kapasitas. “Fatwa”semakna demikian itulah yang dinarasikan Dr. H. Soekarwo sewaktu melantik para Kepala Daerah produk pilkada 2018 beberapa waktu yang lalu.

Potret korupsi di Jatim tengah menjadi pemberitaan yang mewarnai seluruh media dan memberikan kesan yang miring tentang jalannya roda pemerintahan di saat Jatim hendak merayakan HUT ke-73 tahun, 12 Oktober 2018 tempo hari. Prestasi kinerja yang moncer dengan penghargaan berderet setarikan nafas menjadi tertelan oleh “omelan soal korupsi” yang ada di daerah-daerah “tidak terduga”. Obrolan orang tentang korupsi yang menyesakkan dada khalayak itu semkin tertindih perih dengan gaji ke-13 para ASN terutama guru di Kota Surabaya yang terus tertunda, sehingga ontran-ontranyang berkembang adalah dimunculkannya hak interpelasi DPRD Kota Surabaya terhadap Walikota yang dianggapnya tidak peka atas nasib guru.

Situasinya mengembang selaksa permainan politik yang mulai sengit dengan munculnya suara lantang dari “orang penting” di jajaran PDIP, Bambang DH, mantan Walikota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya juga memberikan “nada dering” yang searah. Buncahan ini menggelinding menjadi tontonan kelembagaan yang sedikit memalingkan orang atas naiknya harga sebagian BBM dan sembako. Terjungkalnya rupiah pun tidak disorot sebagai wajah buran manajemen pemerintahan yang lagi “demen citra dirinya”. Soal kebohongan aktor teatre nasional terus diaduk seperti memadukan gamelan dalam pakem pelok dan slendro yang tidak “memaskumambangkan” jiwa. Pelok dan dandang gulo diramu dalam gemuruh tetabuhan yang semakin bising. Sidang-sidang IMF dan Bank Dunia menjadi tertinggal untuk sekadar diunggah bantuannyaterhadap korban gempa di Palu dan kunjungan-kunjungan delegasi yang dikemas dalam wujud perhatian dunia.

Ruang umat tampak penuh dengan berita yang saling “mengejek” dan “lurah yang hendak memperpanjang jabatan” hingga nyaris semua media memberikan barisan yang rapat tidak mengambil jarak. Bahkan dunia kampus kian sepi dengan kritik-kritik yang lantang seperti era DM. Situasi sekarang diketemukan pula saksi ahli dari akademisi yang tidak luput dari bentuk “ditangkar di lumbung hukum” untuk menghindari kata kriminalisasi. Kesaksian ahli dengan otoritas yang teruji di lembaga peradilan itu adalah wujud pengabdian yang paling ilmiah. Kini semuanya menjadi memburam tanpa ada batas mana saksi ahli dan mana yang ahli bersaksi dengan ungkapan “saksi melanggar etika”. Dunia akademik tersisir rapi dengan “anggukan kepala tanda bertindak santun” untuk menepikan diri guna sibuk saja dengan publikasi yang terakreditasi.

Sungguh “kolam sosial” mengalami penggelombangan yang samakin seru dan rona masyarakat yang hiruk-pikuk soal pilpres 2019 kian terkoyak dengan menggelegaknyagempa di Sumenep serta Situbondo. Kekuatan gempa yang 6,3 skala Richter itu sudah umum diwartakan telah menewaskan 3 warga dan 27 terluka. Intinya adalah gempa kembali “menyapa” Jatim usai sebelumnya “singgah” di Lombok dan Palu, Donggala serta Mamuju. Kondisi ini belum terentas dengan tuntas karena semua sedang fokus penanganannya, muncul bencana banjir dan longsor di Mandailing Natal. Banjir yang menewaskan 20 orang termasuk 12 siswa sekolah berikut 17 unit rumah roboh, 5 rumah hanyut, dan ratusan rumah lagi terendam banjir-lumpur. Innalillahi wainnailaihi rajiun.

Semua ini seyogianya menjadikan Bangsa Indonesia “terlatih” menghadapi dan menyikapi gempa. Duka yang menyerta mari disikapi dengan optimisme dan menjadikan gempa sebagai laboratorium ilmu serta referensi membangun ulang kawasan. Gempa akan membuat kita semua banyak belajar dan warga mencoba mendengar suara alam lebih khidmat lagi. Bukankah setiap “bencana alam” dapat dijadikan “material ilmu”yang mengajarkan relasi ekologis antara manusia dan lingkungan secara tepat.

Negara yang memberi amanat melalui Pembukaan UUD 1945 kepada pemerintah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” harus tampil terdepan mengelola gempa. Ingatlah kembali tentang gempa yang terjadi di Tanah Rencong di titik waktu 2004-2016,misalnya memberikan lembar “kurikulum kealaman”bahwa Pulau Sumatera rawan gempa. Jejak gempa di Sumatera dalam satu dasawarsa terakhir ini dapat dilacakdari beragam warta: 28 Maret 2005, Aceh dan Sumutterguncang gempa 8,2 SR; 18 Desember 2006, Mandailing Natal tersentak gempa 5,7 SR; 12 September 2007, Bengkulu luluh oleh gempa 7,9 SR yang melengkapi kisah piluh Sumbar yang pada 6 Maret 2007 digoyang gempa 5,8-6,4 SR. 30 September 2009, Lepas Pantai Sumbar menyuguhkan gempa 7,6 SR; dan 25 Oktober 2010 Mentawai dihentak gempa 7,7 SR. Lantas Sinabung terkena gempa 7,8 SR pada 7 April 2010. Jeda sebentar untuk kemudian Pantai Barat Sumbar dihantam gempa 8,6 SR pada 11 April 2012. Tanggal 2 Juli 2013 Aceh dihampiri gempa dengan “sapaan” 6,1 SR dan di 2 Juni 2016, Sumbar mengalami gempa lagi 6,5 SR.

Hasil studi kolega saya di ITS juga telah diumumkan bahwa Surabaya pun tengah dilintasi 2 patahan aktif potensi yang berkekuatan 6,5 SR. Doa dan ikhtiarlah yang mutlak dikembangkan sebagai sikap menyediakan diri “menggembalakan jiwa raga” hidup bersama alam. Jangan pongah dan lahirkanlah ilmu-ilmu kegempaan sebagai tanda syukur pada Rabbmu.

Gempa dan bencana yang ada tersebut dalam manajemen negara dan dunia pendidikan niscaya dapat menjadiresources penting lahirnya ilmu kegempaan dengan segala perangkatnya, termasuk aspek yuridisnya, sehingga gempatidak semata-mata berarti disaster atau catastrophe. Di Nusantara tercatat bahwa 157 juta jiwa rakyat Indonesia tinggal di daerah rawan Gempa. Publik tidak hendak menyaksikan 157 juta jiwa itu menjadi angka statistik yang diantrikan nyawanya dalam helatan bencana. Seluruh sendi negara ini sudah sedemikian gamblang bertuturmengenai bencana, berikut anggaran dan dasar hukumnya. Negara dengan segala alat kelengkapannya memiliki otoritas untuk menjaga warganya terhindar dari bencana.

Setelah mengetahui daerah rawan gempa, negara wajibmeredesain kawasan permukiman maupun membuat road map gempa dan mengkonstruksi infrastruktur yang sesuaidengan kondisi alamnya. Warga yang berada dalam koridor rawan bencana akan mudah melakukan mitigasi karena mendengar suara alam lebih jernih, dan beradaptasi dengan realitas alam yang telah dipetakan. Belajar pada referensi tua sekaliber Desa Warnnana atau Nagara Krtagama karya Empu Prapanca (1365) maupun Kakawin Sutasoma kreasi Empu Tantular (1389) dapat diketahui bahwa untuk mengatasi bencana itu diawali dari tingkat wilayah negara terkecil, yaitu desa. Setiap kampong di Aceh, Desa di Jawa atau Nagari di Sumatera, sudah semestinya ada peta kegempaan, sehingga setiap jengkal teritori negara terdapat papan informasi tata ruang sedasardengan status alamnya.

Selama langkah ini tidak dilakukan, saya khawatir ada yang sedang mengundi nasib menjadi persembahanbencana. Dengan terus berulangnya tragedi gempa maupun gunung yang rajin “bersilaturahmi” di berbagaititik geografis Bumi, semua pihak harus terjaga guna memenuhi hak-hak rakyat agar selamat dari gempa di hari-hari mendatang melalui road map kegempaan. Dalam batas ini, keterjagaan negara adalah opsi tunggalmembangun wilayah berkeselamatan bagi rakyat. Gempa adalah ladang iman dan takwa, pun ladang ilmu pengetahuan.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)