HARI-hari berlalu dan orang terus termangu atas hadirnya kembali kata sontoloyo dari bentara kekuasaan. Sebuah ekspresi yang amat menyelimut dalam rebakan peristiwa yang menimbulkan riuhnya kegaduhan berupa pembakaran kain yang bertuliskan kalimat tauhid. Situasinya menjadi seperti saling melingkup dalam membangun peradaban yang menelungkupkan batin anak-anak Republik ini. Kata itu pertama kali saya kenal semasa kelas akhir Sekolah Dasar Negeri di kampung halaman, Lamongan. Di usia kelas dasar untuk melanjut ke jenjang sekolah menengah, saya menyantap lahab suguhan dan menikmati dengan membaca buku Dibawah Bendera Revolusi yang menghimpun sekumpulan tulisan-tulisan Bung Karno. Karya besar Bung Karno yang saya “dekap erat” itu terbitan edisi tahun 1964. Inilah referensi yang senantiasa menjadi bahan bacaan saya sewaktu kecil itu dan di dalamnya memuat tulisan Bung Karno dengan judul Islam Sontoloyo, yang sebelumnya di muat dalam Panji Islam tahun 1940. Dengan demikian kata itu muncul dari rongga pejuang, pemikir dan penggerak zamannya, bukan kata yang hadir dari “panggung negara”.

Esensi yang dapat diambil memang mengenai perilaku sesosok penganut Islam yang “menyalahgunakan dalil-dalil” agama untuk membenarkan tindakan ganjilnya. Mulai soal hubungan pernikahan yang sejatinya adalah “perzinaan” melalui kemasan hukum-hukum fiqih yang disimpanginya, atau “diakalinya”. Atau mengenai “perdagangan uang” yang tidak lain adalah soal “riba”. Ditulis oleh Bung Karno: Tak ubahnya dengan tukang merentenkan uang yang “menghalalkan” ribanya itu dengan pura-pura berjual beli sesuatu barang dengan orang yang mau meminjam uang daripadanya. Tahukah tuan caranya tukang riba itu menghalalkan ia punya pekerjaan riba? Tuan mau pinjam uang daripadanya f 100,- dan sanggup bayar habis bulan f 120,-. Ia mengambil sehelai kain, atau sebuah kursi, atau sebuah cincin, atau sebuah batu, dan atau ia jual barang itu “op crediet” kepada tuan dengan harga f 120,-. Tidak usah bayar kontan, habis bulan saja bayar f 120,- itu. Itu kain atau kursi atau cincin atau batu kini sudah menjadi milik tuan karena sudah tuan beli, walaupun “op crediet”. Lantas ia beli kembali barang itu dari tuan dengan harga f 100,-. Accoord? Nah inilah tuan terima uang pembelian kontan yang f 100,- itu. Asal tuan jangan lupa: habis bulan tuan bayar tuan punya hutang kredit f 120,- itu.

Simple comme bonjour!. Kata orang Perancis. Artinya: tidak ada yang lebih mudah dari ini. Bukan! Ini bukan riba, ini bukan merentenkan uang, ini dagang, jual beli, - halal, sah, tidak dilarang oleh agama. Benar, ini sah, ini halal, tapi halalnya Islam sontoloyo. Halalnya orang yang mau main kikebu dengan Tuhan, atau orang yang mau main “kucing-kucingan” dengan Tuhan. Dan, kalau mau memakai perkataan yang lebih jitu, halalnya orang yang mau mengabui mata Tuhan. Seolah-olah Tuhan diabui matanya. Seolah-olah agama sudah dipenuhi atau sudah dituruti, kalau dilahirnya syariat saja sudah dikerjakan. Tetapi tidakkah justru yang demikian ini sering kita jumpakan.

Begitulah sebagain tulisan yang dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1940 dalam menghadapi orang-orang yang “maunya sendiri” dengan menyalahgunakan ajaran Islam. Sebutan sontoloyo inilah yang sangat saya kenang dalam benak yang terus terngiang adanya perilaku sontoloyo. Saat ini kata itu muncrat dari mulut petinggi politik yang penuh geram dengan sebutan politikus sontoloyo. Maknaya sudah dapat diketahui dari narasi yang telah dibeberkan dalam artikel Bung Karno mengenai Islam Sontoloyo. Pesan yang terkandung adalah adanya laku atau pikiran serta tindakan siapa saja yang menyalahgunakan atau memanfaatkan setiap dalil ajaran dengan ungkapan yang dikukuhi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu pun sontoloyo.

Perlakuan terhadap “penista ajaran” kemudian yang mengumumkan adanya kejahatan pun harus dijaring “memasuki gerbang kelam hukum” seperti orang yang berteriak ada maling, maka yang diproses hukum bukan malingnya melainkan siapa yang “teriak-teriak” ada maling. Sebab tanpa ada yang berteriak ada maling, tentu tidak akan ada yang tahu bahwa dia maling. Sang pemberi kabara bukan sekadar saksi tetapi dia adalah pelaku kejahatan yang “memaling diri maling” sehingga mengganggu ketertiban umum. Inilah model laku sontoloyo dalam negara hukum yang dapat dipersaksikan. Bahkan pengajaran hukum jangan-jangan ada pula yang sontoloyo dengan menghadirkan argumentasi yuridis sebagai alat membenarkan tindakannya dengan ferensi “kaum kolonialis”.

Tetapi andai saja itu terjadi, adakah yang jauh lebih serius darinya? Bagaimana “tingkat kesontoloyoan” apabila ada yang membeber janji tetapi dingkarai. Contoh: siapa saja yang mau mau menjabat “mantri desa” tidak boleh menjabat “ketua gerombolan“. Eh ternyata dalam “komunitas mantri” itu justru bertengger ketua gerombolan menjadi “mantri desa”. Nilai rupiah yang dipromosikan kuat kalau dia menjabat lantas terpelanting sedemikian rupa bersamaan dengan mencuatnya kenaikan harga BBM serta TDL maupun sembako. Adakah kesontoloyoannya? Pencabutan subsidi dan impor pangan yang merambah “dampur kaum tani” dengan bersusah paya mendapatkan aliran air irigasi serta harga pupuk yang memberatkan? Apakah yang demikian ini manifestasi dari aktivitas sontoloyo atau justru lebih dari itu: “kongsi dusta”. Ah biasa sajalah.

Inikah Kita? Inikah kita yang sedang tergulung oleh kekuatan sontoloyo dengan “menghardik pihak liyan sebagai sang sontoloyo”. Saat ini saya juga menyaksi ada “tol yang digratiskan” dengan amat gempita dengan pemberitaan yang menyilaukan wilayah Madura. Biarlah itu menjadi agenda rakyat yang menyimak ke mana arahnya. Saya terus saja menyusuri ruang-ruang pangan yang melangitkan dirinya, ada harga pupuk yang melambung, ada BBM yang telat, ada berita bohong yang diternak, ada antrian panjang kendaraan bermotor di jalanan sebagai meningkatnya perekonomian, ada anak diculik, ada maling nyonyor digebuki, ada pesawat yang suka terlambat, ada kereta api yang gemar menabrak karena tidak salah mengingat dia memiliki hak monopoli rel, ada pejabat yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaan, ada kepala daerah sibuk sebagai timses tanpa tahu apa fungsinya untuk pilkada, ada perampokan, dan pokoknya ada-ada saja setiap yang ada di bumi persada.

Belum lagi soal lingkungan. Pencemaran dan perusakan ada dimana saja. Setiap jengkal tanah negeri ini dikeroyok kasus lingkungan. Hasil panen saudara-saudara petani, peternak, petambak, perambah hutan, dan pekebun penggarap yang ada di kampung, ternyata juga belum banyak terentas harkatnya. Tambang dikeruk dalam kisaran yang mengerikan. Perilaku lalu lintas yang semakin liar. Main potong dan saling serobot juga terus dipamerkan. Tindak tanduk tidak mau antri masih menggejala setiap hari, persis dengan mobil-mobil mewah yang kerap membuang sampah di jalanan. Masih soal naik bus, kereta api, kapal laut, kapal molok (terbang), bahkan naik angkutan penyeberangan saja, masih ada yang suka berdesak-desakan tanpa mau bertenggang rasa.

Ya anggaplah ini cermin bangsa. Terhadap kenyataan ini, bahasa apa yang pas untuk mengkomunikasikan kepada atmosfer sosial kita, saya menerawang pada ungkapan jujur Soekarno tadi itu. Soekarno benar-benar mengungkapkan bahasa yang “fantastis” bagi saya saat itu. Sontoloyo. Saya tentu saja tidak akan mengakomodasi kata itu dalam konteks perdebatan saat munculnya istilah sontoloyo sesuai dengan aslinya. Tetapi kata itu saya gunakan untuk “kenduri kata” dalam mengujarkan situasi di atas sabagai cerminan perilaku sontoloyo. Adakah kita semua memang sontoloyo? Atau adakah memang kini organ publik sedang bergerak ke arah sontoloyo. Arah yang benar-benar tidak saya imajinasikan sebelumnya.

Belum lengkap semua masalah bangsa dituntaskan. Muncul pula “penghinaan” (karena membakarnya terekam sambil berjingkak) terhadap kalimat tauhid dari “khalayak” yang pernah membubar-bubarkan pengajian serta menghalau-halau ustadz yang tidak sepaham dengannya. Mungkin saatnya kita bersujud seusai merayakan Hari Santri Nasional dengan tetap menerawangkan pikiran betapa bangsa ini masih belum bertatakrama sekuat komitmen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Diskusi berbangsa sudah merata ke mana-mana dan jangan pernah lelah berbenah dan bertindak adil sesuai falsafah Pancasila, agar tidak terus-terusan “hanyut dalam gelombang” parade sontoloyo. **


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)