PEKAN ini beragam undangan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Menyimak dan mengaji banyak hal tentang kinerja mereka yang sedang memasuki bulan pamungkas tahun anggaran 2018. Rapat-rapat digelar dengan membahas sejumlah masalah yang membutuhkan solusi untuk disikapi. Isu publik diiventarisasi untuk diberi catatan dengan ukuran Indeks Kinerja Utama yang memang dipersyaratkan. Mengenai Tata Tertib DPR-DPRD disikapi oleh para anggota untuk direaliasi dalam tupoksi Dewan dengan alokasi waktu untuk reses ataupun rapat-rapatnya. Semua kegiatan mereka pasti menyangkut dan disangkuti oleh dana yang berasal dari APBD tahun berjalan. Pembahasan APBD Tahun 2019 pun tidak ketinggalan, sementara membahas LKPJ-Akhir Masa Jabatan setiap kepala daerah merupakan tugas yang tidak boleh diabikan.

Pokoknya semua harus digerakkan. Rapat dan pembahasan di samping reses atau perundingan tentang upah buru wajib jua diperhatikan. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai upah buruh ini sekarang memang seru adanya. Unjuk rasa digelar meski terkadang sangat ganjil sebab tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh pemegang otoritasnya. Maka demo pekerja dianggap mencari ekspresi bahwa masih ada ganjalan mengenai upah mereka, sementara kepala daerah cenderung menepisnya karena apa lagi yang diminta sebab di hari sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang besaran upahnya.

Terkadang saya menjadi sangat terhimpit di tengah kolega yang pekerja di hadapan dengan kepala daerah, yang sama-sama konco kentel seperti teh ginastel, teh panas legi dan kentel. Nikmat rasanya sambil leyeh-leyeh di gerak roda kehidupan yang kian hari kian riuh oleh ujaran para pemburu kekuasaan. Kata sontoloyo, genderuwo dan tampang membahanakan bejana ingatan mengenai siapa pengucapnya. Inikah situasi yang memang semua besaran kebutuhan warga tersedak oleh harga yang melambung dan rupiah tetap limbung tanpa kritik dari cendikia kelas tinggi negara. Mahasiswa anteng menepi di jalan ujian dan publikasi ilmiah, sementara kaum punggawa lainnya memilih jalan sendiri, aman nyaman dan terkesan diam.

Para cendikiwan yang berbilang ulama tidak ada lagi yang membayangi kekuasaan agar terus terjaga di titik keseimbangan, adil berposisi sebagai pemegang mandat negara. Penguasa jangan disalahkan berjalan tanpa petunjuk anjuran sang begawan ataupun sang resi mengingat sang resi sendiri sedang terpesona oleh gemerlap kekuasaan. Kursi itu seolah bergoyang memanggil sang guru yang mestinya menjadi “penasehat paripurna” untuk pemegang kendali negara. Hari ini sang penganjur telah ikutan menduduki merangkaki jabatan, mengikuti palagan. Bahkan kata yang menyinggung kolega yang merasa tetap “terang” mata dan pendengarannya sudah meluncur disuarakan dengan etengnya oleh sang resi yang kini karakter keresiannya tergerus ulahnya.

Saling aduk batin umat melalui ujaran sontologo dan genderuwo menumpuk di langit demokrasi dan rakyat terguyur hujan sontoloyo dan genderuwo, termasuk dalam memenuhi setiap hajatnya. Simaklah dan bacalah sendiri berbagai media massa hari-hari ini di saat para buruh menuntut haknya, guru berdemo sampai di depan panggung kuasa, dan anak-anak sekolah menempuh laku “nge-lem” alias menghidup bau lem di Surabaya.Republik yang diproklamasikan oleh pendirinya sebagai NKRI pada 17 Agustus 1945 yang berkedaulatan rakyat nyaris dipertanyakan keberadaan otoritasnya dalam: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah”.

Kekuasaan yang memanggul amanat tampak terlalu abai terhadap nasib rakyat kebanyakan dengan membuka pintu selebar-lebarnya untuk “tamu-tamu asing”, misalnya, yang diundang maupun yang datang mengendap-ngendap. Kelindan warta yang tersebar menunjuk pada satu kumparan hadirnya TKA dalam gelembung yang membuat perih “mata bangsa”.

Semua menyaksi dari segala penjuru negeri bahwa telah datang TKA tersebut dengan ragam profesi, mulai dari tukang panggul, kuli bangunan sampai penipu ulung dengan kecanggihan teknologi informasi yang dikuasainya. Tindakannya tidak sederhana dalam kerangka membangun karakter bangsa. Agen-agen narkoba bertumpu pada poros yang melibatkan WNA. Gerilya mereka tidak tanggung-tanggung menyisir sebagian “lembar penghidupan” NKRI. Berton-ton serbuk mematikan jiwa generasi Indonesia digelontor melalui pelabuhan-pelabuhan buatan yang menunjuk bibir paling luar wilayah negara. Setiap jengkal tanah diinjak dan darinya narkoba disebar secara brutal. Anak-anak negeri ini sedang dimangsa tanpa tanda tanya dan luapan emosinya menjadi sangat final bahwa TKA sungguh mengingatkan pada tradisi perang candu. Adakah ini menjadi pertanda bahwa pelemahan warga negara yang mestinya mengenyam pendidikan sebagaimana diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara digerogoti dengan sabetan “pedang narkoba”.

Geliat TKA itu tentu terlalu menghunjam dengan dukungan kebijakan siapa saja yang membiarkan “kosmologi tenaga asing” itu singgah, lantas tinggal. Buruh kini merasakan betapa ladang persemaiannya semakin lama semakin menciut, sementara hamparan kebutuhan hidup tidak terbendung lebarnya. Jurang pembayaran juga diumumkan amatlah berbeda. TKA dengan keahlian yang serupa bergaji berbeda, sebuah pekabaran yang mendera hati pekerja. Akhirnya kita semua menyaksi bahwa para pekerja, kaum buruh memilih jalan hidup rutin setiap tahunnya: berorasi meneriakkan keadilan. Mereka digiring oleh takdirnya untuk duduk bergerombol atau berdiri sambil mengacungkan tangan dan mengepalkan jemarinya tanda adanya dorongan untuk berubah.

Tetapi sejatinya ini adalah produk dari kelamnya kondisi “lapangan kerja” yang acapkali diterima dengan luapan ketidakjelasan. Ada genderuwo yang mencaplok kesempatan anak negeri atas nama investasi. Genderuwo yang tidak peduli meski didemo dengan cara demonya jangan diliput oleh medianya. Apa daya, guru honorer atu buruh hanya mampu berdemo sambil “menggembirakan diri” dengan balutan menuntut upah minimum mereka.

Kemirisan itu sejatinya meluas dan melabar dalam kungkungan atmosfer kebijakan yang semakin membuat warga negara tidak berdaya. Petani pun mengalami hal yang sehaluan. Beras impor dan garam “yang semakin asin dengan hadirnya serbuk asing” membuat pahitnya lidah yang mengenyam rasa perihnya. Petani dan pekerja ada dalam jeratan nasib yang ditimpuk atas nama investasi dengan membiarkan mereka memasuki lahan-lahan pertanian-perkebunan di perdesaan. Gedung dan gudang pabrikan dikerek tinggi di setiap tepian sawah daerah subur yang semula adalah lumbung padi rakyat Indonesia.

Petani hampir tersedak dengan tingginya harga bibit tanaman sekaligus jeratan harga pupuk yang melambung serta bahan penyubur yang kian langka. Ditambah lagi dosen bukan berarti bebas dari serbuan “ilmuwan asing” karena memang lembaga pendidikan tinggi diontran-ontrankan bereputasi internasional dengan menggunakan ukuran “mengasingkan dirinya”. Dosen-dosen tamu silahkan diundang dengan fasilitasi uang negara untuk lambang bahwa sebuah kampus telah berkaliber dunia. Perebutan menempatkan diri dalam bungkus “bertahtah global” dengan upacara penyematan tekad menjadi bagian inti dari World Class University (WCU) adalah lambang supremasi.

Semua boleh bertanya, lantas apa manfaat dari lembaga pendidikan tinggi itu bagi petani yang menjerit, dikala para koruptor juga dihasilkan oleh lembaga-lembaga persekolahan. Potret semakin buram bahwa banyak orang sekolah maupun kuliah tetapi tidak terdidik untuk membangun negerinya secara jujur dan amanah. Kalaulah ikhtiarnya hanya sibuk mendatangkan dosen asing atau tenaga kerja asing ke pangkuan Ibu Pertiwi ini, lantas di mana karakter bangsa Pancasila ini hendak diteguhkan. Benarkah bangsa ini tidak memiliki landasan kokoh tentang peradaban yang berkemajuan dengan kejujuran, kompetensi, profesionalitas dan berkemampuan untuk membangun dirinya.

Simaklah bagaimana nenek moyang “menghadiahi” Candi Borobudur yang megah? Tentu ini dapat dipelajari mengenai struktur penyelenggaraan negaranya, penganggaran di APBN-nya, konstruksi pembangunannya, material yang digunakan, mekanisme kontrol monevnya, kapasitas tukangnya, dan badan perencana pembangunan nasional yang saat itu mampu mengkonstruksi Borobudur. Tata kelola kekuangan proyek Borobudur yang menggunakan sistem “tahun jamak”, sistem SPJ Proyeknya, tampak jauh lebih berkemajuan sebelum orang-orang “asing itu” mengajarkan kepada kita. Jangan latah “mengasingkan rakyat” dan menghanyutkan warga dalam gelombang internasionalisasi yang kemanfaatannya bagi orang-orang kampung masih dipertanyakan. Adakah memang kalian sedang digiring telungkup di bayang “genderuwo kebijakan”? Lantas di mana trisakti dalam menghadapi perasaan rakyat yang merasakan adanya “rasa genderuwo” di sini. (**)


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)