GENDERANG perpolitikan nasional kian riuh dengan narasi rendahan sekaligus menunjukkan kelasnya: sontoloyo maupun genderuwo. Kuasa nasional yang nihil pencerahan sekaligus berawan yang menggulitai rakyat dengan “perang batin yang mencekam”. Benturan kejiwaan terus dipompa dengan pelabelan yang bersifat stigmatik. Semua kentara dan sangat benderang, bagaimana negara ini dijalankan. Pemilu kalaulah hanya menimbulkan keresahan-keresahan dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak menyejukkan, bautlah apa adanya? Pemilu yang hanya memanenkan kegaduhan dan setiap hari digelorakan pekik tulunjuk yang memproduksi kebisingan yang mencekam, mengapalah adanya?

Rakyat kerap disodori gebyar pembangunan tetapi nelongso batinnya sebab hari-harinya dibanjiri oleh kebencian yang terus disemai dengan pembiaran. Kelompok-kelompok dalam tubuh rakyat dicipta sambil diberi gelanggang mengasah kekuatan, termasuk menyerukan “kalau diajak berantem juga sedia”. Bangsa yang sedang mendapatkan “hadiah” yang menyulut “perang saudara” melalui kata yang disuarakan para kelompok pro-proan. Batin umat “dibenamkan” melalui terminologi yang mengusung jargon keberpihakan. Semua itu sejatinya telah usai dan Indonesia ini milik semua anak-anaknya.

Dalam telungkup problema yang kian liar arahnya itu, saya tetap dalam kelambu yang membuncahkan hati, karena Jawa Timur memang beda. Ada kesempatan sekaligus hasrat yang selalu dipersembahkan kepada kepentingan semua golongan. Pemimpinnya hadir untuk mengatasi masalah rakyatnya dengan tetap ada dalam lingkup menjayakan Indonesia. Pakde Karwo, Dr H Soekarwo, Gubernur Jawa Timur dinilai banyak kalangan adalah sosok yang mewakili zamannya. Jawa Timur moncer selama kepemimpinannya dan dicitakan “khusnul khotimah” dalam mengemban mandat rakyat sebagai gubernur.

Hal itu terungkapkan oleh kolega-kolega politisi maupun profesional setelah semua pihak di Jawa Timur mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018.LKPJ-AMJ ini disampaikan Pakde Karwo dalam Rapat Peripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 November 2018. LKPJ-AMJ ini disusun dengan sistimatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang memuat antara lain Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, serta Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

LKPJ-AMJ ini harus dipahami sebagai panduan kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan pemerintahan yang memiliki validitas yuridis kuat. Sebuah LKPJ AMJ yang disusun dengan dasar hukum yang sangat komprehensif. Dalam dokumen ini disebutkan pula oleh Pakde Karwo bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan pertangungjawaban ini. Kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penguatan. Tahun 2014 APBD berkekuatan 19,58 trilyun rupiah lebih, meningkat 13,59 persen pada tahun 2015 menjadi 22,24 trilyun rupiah lebih, meningkat 7,56 persen pada tahun 2016 menjadi 23,92 trilyun rupiah lebih, meningkat 22,65 persen pada tahun 2017 menjadi 29,34 trilyun rupiah lebih dan pada tahun 2018 sebesar 29,02 trilyun rupiah lebih.

Pakde Karwo telah memerincinya bahwa dari sisi pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami pertumbuhan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 mencapai 14,44 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 meningkat 6,65 persen menjadi 15,40 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 meningkat 3,14 persen menjadi 15,88 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 9,07 persen menjadi 17,32 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I sebesar 8,49 trilyun rupiah lebih.

Adapun mengenai Dana Perimbangan Tahun 2014 mencapai 3,48 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 turun 10,61 persen menjadi 3,11 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 meningkat 190,12 persen menjadi 9,03 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 38,22 persen menjadi 12,49 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I sebesar 6,85 trilyun rupiah lebih. Adapun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2014 mencapai 2,84 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 30,41 persen menjadi 3,71 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 turun 97,16 persen menjadi 105,32 milyar rupiah lebih, tahun 2017 turun 44,33 persen menjadi 58,63 milyar rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan semester I sebesar 58,17 milyar rupiah lebih menjadi 15,88 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 9,07 persen menjadi 17,32 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I sebesar 8,49 trilyun rupiah lebih.

Menurut Pakde Karwo pada Sisi Belanja Daerah Tahun 2014 mencapai 20,006 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 14,70 persen menjadi 22,94 trilyun rupiah lebih; tahun 2016 naik 3,98 persen menjadi 23,85 trilyun rupiah lebih; tahun 2017 naik 21,10 persen menjadi 28,89 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Belanja Daerah sampai dengan semester I sebesar 12,76 trilyun rupiah lebih. Kemudian, dari sisi Pembiayaan Daerah pada tahun 2014 sebesar 1,68 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 31,52 persen menjadi 2,21 Trilyun rupiah lebih; tahun 2016 turun 68,91 persen menjadi 688,67 milyar rupiah lebih; tahun 2017 naik 158,33 persen menjadi 1,77 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pembiayaan daerah sampai dengan semester I sebesar 3,33 trilyun rupiah lebih.

Semua itu menandakan dedikasi yang tinggi Pakde Karwo selama menjalankan “profesinya” memanggul tugas memajukan kesejahteraan umum. Simak saja perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2014-2018) yang terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dinyatakan Pakde Karwo bahwa pada tahun 2014, total nilai PDRB ADHB Jawa Timur sebesar 1.537,94 trilyun rupiah. Selanjutnya terus meningkat pada tahun 2015-2018, yaitu 1.691,47 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.857,59 trilyun rupiah pada tahun 2016; 2.019,19 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 544,44 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018. Sedangkan apabila dihitung atas dasar harga konstan, total nilai PDRB ADHK 2010 Jawa Timur tahun 2014-2018 masing-masing sebesar 1.262,68 trilyun rupiah pada tahun 2014; 1.331,37 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.405,56 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.482,14 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 388,54 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018.

Dijelaskan oleh beliau bahwa perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,57 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,23 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,88 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara year on year (y-on-y) cukup signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Kondisi ini terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Subkategori Penyediaan Akomodasi dan Subkategori Penyediaan Makan Minum akibat meningkatnya tingkat hunian kamar dan bertambahnya jumlah rumah makan.

Dari sisi PDRB menurut Pengeluaran, semua komponen mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,65 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,71 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,50 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,13 persen; dan Ekspor Luar Negeri 2,71 persen. Tingginya pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai yaitu pembayaran gaji pokok dan tunjangan ke-14, belanja barang dan belanja barang sosial baik APBN maupun APBD. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT dipengaruhi konsumsi pada bulan ramadhan dan lebaran, pemilihan 19 (sembilanbelas) kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018.

Secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2014–2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,86 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen, sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen dan pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,57 persen. Namun selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada sisi ini Pakde Karwo berkinerja sesuai dengan standard sebelas Indeks Kinerja Utama (IKU). Ini baru dari sisi pertumbuhan ekonomi, belum lagi soal IKU-IKU yang lain, yaitu Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial. Semuanya tercapai dengan perspektif yang beragam dan ini merupakan sesuatu yang lumrah.

Pada etape memimpin Jatim ini, Pakde Karwo telah meraih Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla dalam acara The International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu 7 November 2018, dua hari setelah LKPJ-AMJ dikabarkan ke DPRD Provinsi Jatim, 5 November 2018. Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Nomor 636 Tahun 2018 tentang Top Inovasi 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018berupa dua penghargaan.

Kedua penghargaan inovasi pelayanan publik yang diberikan kepada Pakde Karwo itu meliputi Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI). Sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan Pakde Karwo dalam bekerja dan berkinerja. LKPJ-AMJ Pakde Karwo ini memberikan sinyal optimistik Jatim selanjutnya, sambil memberikan daya intip, ke mana Pakde Karwo mengayunkan langkah kakinya di pentas nasional? Sampai di sini yang tahu Pakde Karwo sendiri. **


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)