DIKSI yang mewarnai orasi para politisi nasional kian liar. Bermula dari soal sontoloyo yang disambut dengan tampang Boyolali sambil mewajahkan nasib peradaban yang diunggah ekspresif para genderuwo. Lantas kata tabok yang aktif menjadi aktivasi menabok melambangkan kekesalan yang mengandung jerit kekerasan tampar, menampar. Sebuah lambang gerakan yang mengandalkan tindakan fisik untuk membuat jera seseorang. Tabokan pastilah tamparan yang menggumparkan angan untuk didaratkan kepada wajah yang dikira bejana. Tabok mewarnai pemberitaan dan “memperkaya” rona suram pemilu yang diperbanyak dengan tanda curiga. Bahkan soal orang gila dipandang berkewarasan tertentu sehingga boleh memperoleh hak coblos. KPU dengan dukungan argumentasi yang mengusung dimensi HAM tanpa jeda adalah pertanda betapa kosmologi demokrasi terseret dalam jengah antara kewarasan dan ketidakwarasan bolehlah berselungkup.

Biarlah itu terus diekspos oleh kaum berkuasa yang memenuhi sesaknya lembaga negara hingga kesadaran publik terkunyah tanpa mampu diserap rasanya. Kata tabok itu beraroma “tepat kena sasaran” kepada siapa tabokan itu dilambaikan. Tabok yang mengena memberikan pesan betapa penabok memang jeli dan mampu membaca arah lawannya. Demikianlah ketersinggahan kata tabok itu harus saya beri makna dan bolehlah para pembaca memiliki penakarannya masing-masing. Lebih dari itu kata tabok dengan muatan “ketepatan alias pas mengenai sasaran”, maka demikilanlah dikembangkan bahwa istilah itu menyangkut “tindakan yang mengena sesuai dengan tujuan”. Apabila dikaitkan dengan kinerja pemerintahan maka kata itu saya beri “parfum artian” yang wanginya tanda positif. Oleh karena itu arti definitif judul itu dapat menyemaikan seruan mengenai kinerja Pakde Karwo, Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur yang sedang memasuki “gerbang terakhir” di Jawa Timur dengan berkinerja sesuai visi misi awalnya. Kinerjanya “nabok banget” alias “moncer bingit” seperti bahasanya anak-anak muda pemenuh zamannya.

Tulisan kontemplasi Jumat lalu, 23 November 2018 masih berkisar pada aspek pertumbuhan ekonomi dan kinerja indeks Gini Rasio sebagaimana muatan LKPJ-AMJ 2014-2018/2019 Pakde Karwo, yaitu: Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial. Untuk itulah saya hendak sampaikan sebagaimana yang termuat dalam dokumen LKPJ-AMPJ Pakde Karwo untuk IKU yang ketiga dan keempat: Indeks Penduduk Miskin dan Indeka Pembangunan Manusia.

Dalam dokumen LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 dinyatakanbahwa ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia tersebut meliputi 3 (tiga) kategori yaitu kategori ketimpangan Rendah (di atas 17 persen), kategori ketimpangan Sedang (antara 12 – 17 persen) dan kategori ketimpangan Tinggi (dibawah 12 persen).

Posisi perkembangan penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah selama lima tahun terakhir persentase distribusinya berfluktuatif, pada tahun 2014 persentasenya sebesar 18,63 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 16,61 persen dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 17,03 persen. Pada tahun 2017 distribusinya mengalami penurunan menjadi 16,49 persen, selanjutnya meningkat menjadi 17,74 persen pada tahun 2018 (Maret). Berdasarkan pengelompokkan distribusi Bank Dunia, pada tahun 2018 (Maret) Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen. Hal itu menandakan pula polarisasi kesenjangan yang ada dipastikan tidak berpengaruh signifikan bagi peningkatan pendapatan atau tingkat kesejahteraan rakyat serta daya beli masyarakat.

Selanjutnya soal IPM. Pakde Karwo mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, capaian kinerja IPM Jawa Timur selama 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) terus menunjukkan peningkatan, kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2014 sebesar 68,14; kemudian terus meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing sebesar 68,95 pada tahun 2015; 69,74 pada tahun 2016; dan 70,27 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”.

Dari capaian IPM tahun 2014-2018, maka untuk variabel Indikator Pendidikan tercermin dari capaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang mencapai sebesar 7,05 tahun pada tahun 2014; 7,14 pada tahun 2015; 7,23 pada tahun 2016 dan mencapai 7,34 pada tahun 2017. Dan Harapan Lama Sekolah yang mencapai sebesar 12,45 pada tahun 2014; 12,66 pada tahun 2015; 12,98 pada tahun 2016 dan mencapai 13,09 pada tahun 2017. Dari variabel Indikator Kesehatan tercermin dari capaian Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 70,45 tahun, tahun 2015 sebesar 70,68 tahun, tahun 2016 sebesar 70,74 tahun dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 70,80 tahun. Dari variabel Daya Beli Masyarakat tercermin dari Indikator Pengeluaran Per Kapita Penduduk Jawa Timur tahun 2014 mencapai sebesar 10,01 juta per tahun, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 10,38 juta per tahun, dan tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 10,72 juta per tahun.

Tentu capaian ini sangat korelasional antara indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dengan kemampuan publik mengatasi problematika pemenuhan kebutuhan dasarnya. Data statistikal yang menggambarkan bahwa indeks kesehatan yang meningkat membawa implikasi pada pendidikan yang baik dan daya beli masyarakat yang kompetitif, sehingga kesejahteraan rakyat akan tercapai. Paling tidak ada fakta yang disajikan bahwa pendidikan yang baik membawa pada mutu hidup yang sehat serta berdaya beli yang kuat. Apalagi soal ini ditunjang dengan konsepsi ekonomi yang selalu diusung Pakde Karwo.

Apa itu? Tengoklah Jatimnomics Pakde Karwo yang diterapkan dengan ciri aktivitas pembangunan yang berupa: (1) Peningkatan basis Produksi UMKM dan Besardi mana peran menonjol dari Pemerintah Provinsi dimulai dari perencanaan yang menyiapkan database UMKM melalui sensus UMKM bekerjasama dengan BPS (dan ini merupakan sensus UMKM pertama di Indonesia yang dilakukan daerah), kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas UMKM agar memiliki kompetensi dengan daya saing produk yang kompetitif. Pemerintah hadir untuk mendesain agar produk UMKM memiliki daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Untuk usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee), baik kemudahan perizinan, pasokan power/listrik, ketersediaan pasokan energi, menjamin iklim buruh yang demokratis serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi. Pada kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif (inclusive growth mindset) serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi (policy & strategy innovation) maupun dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pengarusutamaan (participatory based development): meningkatkan output pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

(2) Pembiayaan yang Kompetitif dengan mensinergikan potensi sumber pendanaan APBD dan BUMD seperti PT Bank Jatim dan PT Bank UMKM. Pembiayaan yang didesain memiliki kekhususan, yaitu kebijakan permodalan kepada segmen UMKM tidak berupa hibah belanja, tetapi melalui penempatan modal maupun desain kebijakan perkreditan di BUMD (PT bank Jatim dan PT Bank UMKM) dengan skema perbankan (banking system). Ciri lain adalah adanya penjaminan resiko bagi segmen UMKM yang tidak memenuhi persyaratan perbankan (not bankable). Dengan pola ini, Pakde Karwo memberikan sistem permodalan UMKM yang harus diikuti oleh peningkatan kinerja UMKM, agar kesehatan keuangan dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat melakukan pembayaran pinjaman. Dibangunlah etos kerja UMKM yang ke depan akan dihadapkan pada daya saing untuk memasuki era pasar bebas.

(3) Pengembangan Perdagangan/Pasar di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pangsa pasar produk Jatim yang setelah melalui proses produksi yang efisien maupun input pembiayaan yang kompetitif, Pakde Karwo mengkonstruksi sistem pasar yang dapat mengakselerasi pangsa pasar domestik, baik melalui Pasar lelang, akselerasi pasar di tingkat nasional melalui pembukaan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di provinsi-provinsi serta akselerasi pasar global melalui penempatan penghubung di 6 kota di lima negara. Strategi pemasaran ini adalah konstruksi Jatim yang turut serta mendesain pasar dari barang-barang produksi UMKM maupun segmen usaha besar.

Ciri lain dari strategi pemasaran ini sebagai inovasi Pakde Karwo adalah pengendalian inflasi melalui bantuan ongkos angkut dari APBD Provinsi untuk beberapa komoditas yang mengalami dinamika harga pada momen-momen tertentu. Ini penting dalam rangka perlindungan kepada konsumen dari sistem pasar yang mengalami dinamika permintaan pada saat-saat tertentu. Bagi Pakde Karwo terdapat tiga aktivitas ekonomi utama konstruksi Jatimnomics sebagai model Indonesia Incorporated dengan beberapa ciri yang tidak terpisahkan dari model dimaksud yaitu: (a) terdapat pola keberlanjutan dan perubahan kinerja (sustainability and change), (b) output bersifat untuk semua/Indonesia, tidak hanya untuk Jatim (for all), (c) pada setiap aktivitas, tidak hanya sekedar memfungsikan kebijakan fiskal semata, namun lebih kepada peran mengkonstruksi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi (by design), (d) output berupa pertumbuhan tidak hanya sekedar mencapai percepatan, namun lebih kepada dampak di pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas serta pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM (inclusive growth mindset), (e) pada setiap aspek selalu muncul inovasi kebijakan dan strategi dan tidak sekedar-nya atau “as usual”policy and strategy innovation, (f) dalam membangun UMKM, lebih bersifat partisipatif (participatory based development), (g) peran Pemerintah Provinsi Jatim dalam mengkonstruksi strategi ke tiga aspek kegiatan utama ekonomi baik produksi segmen UMKM dan Besar, pembiayaan yang kompetitif, maupun pemasaran, pemda yang terdiri dari unsur Kepala Daerah dan DPRD, selalu dalam koridor“kemitrasejajaran kritis konstruktif”, termasuk dengan FORPIMDA dalam menggaransi investor melalui iklim perburuhan yang kondusif.

Melalui Jatimnomics, Pakde Karwo berupaya memberikan apa yang diamanatkan secara demokratis oleh rakyat. Semangat ini mengingatkan saya atas ungkapan puitis Sastrawan Freiligrath yang acapkali dirujuk Bung Karno dalam berpidato: “man totet de Geist nicht” yang arti bebasnya:semangat tidak bisa dibunuh”. Maka bersemangatlah menghadapi masa depan dengan penuh kemampuan bersaing, bekerja sama, tolong menolong, bergotong royong. Dengan spirit inilah kepemimpinan dan inovasi Pakde Karwno disorot on the trackdengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan yang meningkat, kepastian hukum yang terjamin secara administratif-organisatoris kinerjanya. Sampai di sini, tampak ideologi ekonomi Bung Karno malah diwujudkan oleh Pakde Karwo. Lantas yang mau “mengasingkan” sekadar urusan kupas ubi sambil dibuatkan “karpet merah” agar asing dapat ngupas ubi 100%, sangatlah keterlaluan dalam “menabok sendi ekonomi rakyat”. Begitukah?


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)