GELOMBANG ujaran yang digelorakan oleh mayoritas media-media tertentu biarlah semakin menunjukkan dirinya yang sejati. Keberpihakannya dalam percaturan pilpres sungguh tidak terduga bisa dilakukan olehnya dengan konsekuensi “hilangnya karakter dirinya sendiri”. Mereka bersimpuh dalam telungkup kuasa sambil ndeprok menengadahkan tangan meminta-minta “jariyah atau apalah namanya” tanpa wagu nan ragu. Dia telah melungsungi selaksa corong kandidat tertentu yang dipamerkan sambil mengkerdilkan siapapun yang dianggapnya lawan. Kita kian memanen sikap yang jauh dari independensi sebuah pilar demokrasi. Setiap ucapan capres yang dianggap mengkritik kinerja kaum yang tidak sanggup memenuhi janjinya, akan dikeler, digelar secara vulgar sambil memobilisasi massa. Proses pengkultusan telah mengkristal merasuk menjelmakan laku keberpihakan, bukan kepada kebenaran tetapi kebetulan yang direkayasa sesuai dengan seleranya. Media itu tergiring ada yang terangan-terangan partisan walau tidak diucapkan dengan mengunggah sikap berpihak jajaran pemegang sahamnya.

Inilah situasi yang tidak pernah terimajinasikan tetapi pada titik sejarahnya akan terbersit cipratan “hidayah kesadaran” bahwa berpihak dalam pilpres 2019 merupakan sikap tidak mendidik dari media yang menyadarinya. Gemuruh dan ujaran-ujaran itu sejatinya bersumber dari ketidakadilan dalam memperlakukan hukum terhadap para pengujar. Penghinaan pada Agama Islam, Nabi, bahkan melecehkan Allah SWT terus ditampilkan tanpa tindakan. Adapun kalau ada ujaran untuk membelanya dibilang radikal sambil memberikan pelebelan yang tidak semestinya. Ini juga membawa-bawa media dan untuk itulah mari media massa berposisi di tengah menjadi perangkum damai NKRI.

Dalam dinamika demokrasi pemilu yang kian hari kian ramai itulah, saya sungguh memberi tanda hormat yang tinggi kepada Pakde Karwo, Dr H Soekarwo serta institusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur yang memberi warna baru dalam berkhidmat untuk umat. Kedua institusi ini telah menghadirkan sebuah lembaga yang membawa-bawa nama syariah di tengah kosmologi partai politik tertentu yang “mengharamkan perda syariah”. Sebuah istilah yang diucapkan tetapi tidak dimengerti muasalnya karena terminologi hukum “perda syariah” memang tidak terumuskan.

Kini soal Bank Jatim Syariah. Sikap Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini terteguhkan melalui penggedokan Raperda PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) tertanggal 28 November 2018 tempo hari. Membentuk Bank Jatim Syariah ini merupakan langkah pemenuhan kebutuhan publik Jawa Timur. Pakde Karwo pada 10 November 2018 membeberkan data bahwa masyarakat Jawa Timur yang berjumlah kurang lebih 39 juta hampir 96%-nya merupakan umat Islam, jumlah Pesantren kurang lebih sebanyak 5000, perkembangan usaha dari Ormas Islam, Rumah Sakit, Pendidikan Islam mencapai sekitar 13.000 Lembaga, Badan Usaha yang berbasis Islam berkembang sangat pesat, potensi penghimpunan Zakat, Infak, Sodhakoh dan dari Wakaf saja dengan asumsi 10 juta masyarakat muslim masing-masing mewakafkan aset produktif/tunai sebesar 50 ribu rupiah per orang dapat dicapai 500 milyar pertahun merupakan potensi yang sangat menjanjikan.

Selain itu masih terdapat potensi yang lain sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH, maka penghimpunan Dana Haji wajib menggunakan Bank Syariah. Apabila PT Bank Jatim ini dikelola dengan profesional dan sungguh-sungguh maka akan berpeluang untuk maju dengan pesat. Dijelaskan pula oleh Pakde Karwo bahwa Raperda ini relatif mendesak untuk ditetapkan karena Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat meningkatkan akses layanan keuangan Syariah, saat ini market share syariah di Jawa Timur mencapai 5,3% sedangkan market share Nasional mencapai 5,42% hal ini membuktikan bahwa fokus masyarakat syariah mayoritas berada di Jawa Timur, hal inilah yang mendorong Bank Indonesia selalu mengadakan ISEF (Indonesian Shari’a Economic Festival) diadakan di Jawa Timur sejak 5 tahun terakhir untuk menampung potensi warga muslim di Jawa Timur. Untuk itulah DPRD menyetujui sebagaimana setiap fraksi di dalamnya mengiyakan adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor … Tahun 2018 tentang PT Bank Jatim Syariah (Perseroda). Ini adalah wujud keberpihakan positif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo yang memperhatikan kebutuhan umat.

Diungkapkan oleh Pakde Karwo bahwa warga negara Indonesia yang sebagian besar merupakan umat muslim merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan potensial bagi perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu perkembangan perbankan syariah baik sebagai sebuah bank yang mandiri maupun sebagai unit usaha yang menempel pada bank konvensional pada dekade ini pertumbuhannya sangat pesat, hampir semua bank konvensional mempunyai unit usaha syariah. Demikian pula halnya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan Bank Jatim, sejak tanggal 21 Agustus 2007 Bank Jatim telah membentuk unit usaha syariah sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Tampaklah bahwa Bank Jatim Syariah sangat realistis. Pembentukan PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan produk dan aktivitas perbankan syariah”. Pembentukan PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) ini bertujuan untuk: (a) Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. (b) Menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. (c) Menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan wakaf termasuk memanfaatkan harta agama (baitul maal) untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah. (d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itulah Bank Jatim Syariah sangat ditunggu masyarakat dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian, memperbesar total pendapatan daerah, serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi syariah. Dirumuskan pula bahwa untuk mengembangkan usahanya, PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri. Kerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direksi. Sementara itu pada Pasal 7 ditekankan bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan syariah, PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan anak perusahaan ini didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Dengan norma hukum tersebut menandakan bahwa kehadiran Bank Jatim Syariah sangat mendesak dalam kerangka perlindungan umat yang hendak bertransaksi perbankan syariah di Jawa Timur. Keberadaan Bank ini secara yuridis perlu mendapat dukungan kita semua karena pijakan hukumnya yang sangat kuat. Kehadiran Bank Jatim Syariah merupakan bentuk penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Kita semua berkepentingan agar transaksi perbankan syariah rakyat Jawa Timur terfasilitasi dan terlindungi secara yuridis nan agamis. Kita sambut Bank Jatim Syariah dengan siap-siap menjadi nasabah daripada meng-ghibah (bergunjing).
Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)