DALAM rumpun demokrasi di NKRI, sungguh buncahan rindu Umat Islam yang terwadahi dalam sebutan paling umum berupa Aksi 212 merupakan penanda betapa besar cintanya kepada Indonesia. Dan itu sudah semestinya. Sebuah refleksi peradaban yang meneguhkan keluarbiasaan hingga sepatutnyalah dihormati siapapun. Aksi yang melibatkan berjuta-juta muslim itu memang hebat dalam segala dimensinya, apalagi pada aspek ekologis yang setiap rumput aman dari penjagaannya. Maka apabila tatanan eksosistem dan tiada sampah yang tidak dipertanggungjawabkannya oleh peserta aksi, pastilah Indonesia ini teramankan oleh mereka.

Sejak 2 Desember 2016, 2017 dan 2018 ini, umat telah mempertontonkan tuntunan hidup berdemokrasi yang berhikmah dan saya menyaksikan betapa Pancasila diwujudkan (shalatnya jelas, peduli sesama, menjaga persatuan, kerakyatannya berhikmat, dan perilaku sosialnya adil), Bhinneka Tunggal Ika diperlihatkan, NKRI dicinta secara total dan UUD 1945 menjadi landasan hukumnya. Bandingkan dengan demo-demo yang selalu menyisakan sampah yang berserakan dan rumput-rumput yang terinjak dan teriakan atas nama Pancasila yang hanya menjadi jargon mendiskreditkan pihak yang dikira berseberangan dengan yang kini bertahtah. Semua yang berdaya kewarasan akan memiliki permaknaan betapa mengagumkan pertemuan itu.

Memang tuduhan dan persepsi miring selalu saja ada yang mengumbarkan yang sebenarnya menandakan ketidaksanggupan mereka berbuat bermartabat selaku warga yang demokratis. Soal munculnya ujaran terjadinya pembagian uang kepada peserta Aksi 212 dengan menunjukkan bukti sumirnya adalah penanda kedengkian yang sangat kentara. Tentu itu di luar batas sebab seluruh kolega dan handai taulan yang saya mengerti niat baik keberangkatannya, jelas mereka berbiaya sendiri. Apabila ada yang mempersepsi soal “uang saku”, itu pastilah “kebiasaan penuduhnya yang acap bergerak hanya kalau ada embel-embel uang sehingga lahirlah peserta “abal-abal” tanpa ketulusan dan itu berpretensi sebagai peserta mata-mata semata. Saya yakin bahwa umat yang sejak 2016 dulu itu berduyun-duyun memadati Monas adalah umat yang beragenda pematri kekuatan tauhid dan persaudaraannya. Mereka tidak digerakkan dimensi partai politik melainkan tergerak karena tauhid yang menyemaikan ketinggian iman yang merindu kumpul sanak keluarga besar Islamnya. Ini adalah capaian prestasi persaudaraan yang gemilang.

Dalam lingkup inilah sejatinya saya sangat terkaget sewaktu membaca beragam info yang beredar di rana medsos mengenai pernyataan vulgar yang dirujukkan kepada Pakde Karwo selaku Gubernur Jawa Timur, yang konon melarang warganya menghadiri Reuni Akbar 212 di Jakarta. Pernyataan yang saya “kononkan” saja sebab kebenarannya bagi saya sangat bersifat tematik dan sesungguhnya dapat bertafsir ganda. Sebuah seruan, anjuran atau larangan yang beliau sampaikan sejatinya menyangkut “rasa menyapa”, menyentuh titik bertegur sapa kepada warganya. Dengan demikian apa yang dilakukan Pakde Karwo dengan membersamakan diri beserta Forpimda, yang dikabarkan “memberi sinyal melarang-larang” soal kehadiran umat Islam asal Jatim untuk bergabung di Monas, saya pandang bukanlah “tabir penghalang” yang bersifat “tembokan” melainkan sekadar “kain yang mengelambukan” saja tentang tugas yang memang harus disuarakan. Bukankah selama ini Pakde Karwo selalu berposisi memangku segala elemen agar Jatim tetap kondusif tanpa ada “sisi lain yang tersembunyi”, apalagi disiwak.

Untuk itulah sewaktu kawan-kawan bertanya tentang “sentuhan” Pakde Karwo atas fenomena 212 di 2 Desember 2018 ini tidaklah usah dibincang dalam kalimat kekuasaan “di puncak masanya”, melainkan cerminan “cara menyapa Pakde kepada ponakan-ponakannya” agar didengar oleh pihak Jakarta bahwa Pakde Karwo berkinerja sesuai tupoksinya. Inilah cara menempatkan diri seorang pemimpin dalam gelembung kepemimpinan nasional yang lagi diberi “tanda cinta” oleh rakyatnya melalui pesan-pesan “berbaris di sisi sebelah” tetapi tetaplah mereka adalah rakyat Indonesia, yang tidak perlu dicap negatif dan diragukan kecintaannya kepada negeri ini. Karena yang mereka ekspresikan itu adalah soal “keganjilan” sikap sang kuasa atas apa yang menimpuk rasa terdalamnya sebagain rakyat Indonesia. Umat bersuara dengan rasa tetapi penguasa tanpa terkoreksi terkadang berbicara melalui jerat yang mendera.

Itulah yang perlu ditata dan itu saja letak perbedaannya sehingga saya pun tetap ingin berbagi tentang capaian kinerja Pakde Karwo sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018.LKPJ-AMJ ini telah disampaikan Pakde Karwo melalui Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 dalam Rapat Peripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 November 2018. Terhadap LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 ini telah dilakukan pembahasan oleh Pansus Pembahas DPRD Provinsi Jawa Timur yang pendapatnya telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, 8 November 2018. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur juga telah menyampaikan pandangannya pada 10 November 2018 lalu.

Berbagai capaian Pakde Karwo melalui 11 Indeks Kinerja Utama telah tercapai dengan sangat mengagumkan dan penghargaan terus diraih. Penghargaan terbaru adalah Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meraih Penghargaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award untuk kategori Penasihat KORPRI Provinsi Terbaik Tahun 2018. Anugerah ini menjadikan Pakde Karwo sebagai gubernur pertama dalam sejarah yang meraih KORPRI Award sejak penghargaan ini digelar pertama kali pada Tahun 2016. Sebuah penghargaan bergengsi yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2018 yang mengambil tema “KORPRI Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa” di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Penghargaan tersebut dalam dinamikanya adalah melengkapai prestasi yang apik yang selama ini diraih Pakde Karwo, semisal Leadership Awards dan Innovative Government Award (IGA) yang mengatributi pemimpin daerah terbaik dalam berkinerja bagi rakyatnya. Pakde Karwo melenggang tampil sebagai pemimpin daerah terbaik di Republik ini. Hal ini berarti kepemimpinan dan inovasi Pakde Karwno disorot on the track. Hal ini semakin kentara capaian kinerja Pakde Karwo termasuk dalam konteks kepuasan masyarakat.

Mengenai hal ini Pakde Karwo telah mengemukakan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jawa Timur tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat Jawa Timur sebesar 79,00; tahun 2015 naik menjadi sebesar 80,00; tahun 2016 meningkat menjadi 81,00; tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 81,33. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 (tujuh belas) hari.

Rakyat Jatim mengapresiasi segala upaya perbaikan yang dilakukan Pakde Karwo dalam membenahi pelayanan publik, berbagai penghargaan yang diraih berkenaan dengan pelayanan publik merupakan bukti kerja nyata Gubernur, termasuk dalam mengantisipasi perkembangan pelayanan elektronik dengan membangun basis data dalam kerangka Industri 4.0. Untuk itulah apa yang dilakukan Pakde Karwo di Jawa Timur ini sungguh memiliki titik simpul hubungan relasional antara demokrasi, birokrasi, dan rakyat dalam bincangan administrative reform. Para kepala daerah “pemenang kinerja” niscaya telah membuktikan bekerja fokus pada tupoksinya tanpa larut hingar-bingar kampanye Pemilu 2019. Mereka tetap tersadar sebagaimana ungkapan sufistik Jan-Fishan:

Kau bisa mengikuti suatu arus

Pastikan bahwa arus itu menuju Samudera

Tetapi jangan kacaukan arus dengan Samudera

Dengan penghargaan kepemimpinan dan inovasi itu bagi saya dapat terkonstruksi segi tiga pertautan antara demokrasi, birokrasi, dan rakyat secara monumental, yang terbaca dalam sistem semesta. Demokrasi merupakan “matahari” yang memancarkan sinarnya untuk dituang dalam wadah birokrasi yang laksana “rembulan” untuk dipantulkan kembali guna menerangi rakyat sebagai “bumi”. Tentu saja bumi (“rakyat”) harus diolah (bukan dijarah) dengan kelembutan rembulan (“birokrasi”) yang bertugas memantulkan tanpa henti cahaya matahari (“demokrasi”), dengan tetap memperhatikan garis edar tata surya yang bertaburan bintang-bintang (sebagai pemandu) yang berupa norma-norma bernegara. Hubungan cahaya mencahayai atau pantul memantulkan energi matahari ke rembulan menuju bumi harus dibaca secara siklikal, dan bukan vertikal maupun horisontal agar tidak terjadi penggerhanaan yang dapat menimbulkan keriuhan rakyat.

Disinilah sejatinya tertambat bahwa rakyat yang menyediakan kesuburan bumi (daulatnya) sudah seyogianya ditata kelola (“good governance”) rembulan birokrasi yang mendapatkan percikan cahaya (kuasa) melalui mekanisme demokrasi (pencahayaan matahari). Meski dalam skala relativisme dapat dikatakan bahwa rakyat sejatinya adalah sumber dari segala sumber kuasa birokrasi yang mentrasformasikan daulatnya melalui “madrasah” demokrasi. Spektrum fundamental ini membawa serta kepada ruang bahwa rakyat adalah Sang Daulat yang semestinya mendapatkan pelayanan terbaik dari para birokrat yang sekadar menerima limpahan welas asihnya rakyat dengan jalan demokrasi.

Hal itu merupakan penanda kesadaran untuk selalu ingat pada asal usul kuasanya, sumber daulatnya. Ibarat air yang mengalir di sungai pada lanjutan kisahnya harus tetap berlabuh di muara luas yang bernama lautan. Itulah kontrak teologis nan asali dan yuridis-ekologis antara birokrasi dalam naungan makna demokrasi untuk memuarakan pelayanan kepada sumbernya: rakyat. Terhadap hal ini kami teringat ungkapan puitis yang dilansir Proklamator Republik Indonesia, Dr (HC). Ir. Soekarno:

Door de zee op te zoeken,

is de rivier trouw aan haar bron.

Dengan mengalirnya ke lautan,

sungai setia kepada sumbernya.

Adalah keterpanggilan mandat demokrasi bagi perjalanan berikutnya, untuk memberi yang “mereka punya” dengan melakukan padatan-padatan kreasi demi terwujudnya birokrasi yang menyelam dalam kolam “amanat penderitaan rakyat”. Ungkapan saya ini semakna sebagai bingkai mozaik jiwa-jiwa pepohonan yang harus berbuah. Diungkapkan oleh Syeikh Musliuddin Sa’di Shirazi dalam karya sastranya Bustan:

Setiap orang yang tidak memiliki kenangan yang ditinggalkan.

Pohon keberadaannya tidak akan menghasilkan buah.

...

Dan setiap orang mendapatkan apa yang dulu ia semaikan.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)