HARI-hari ini, di DPRD Jawa Timur saya menyaksikan kesibukan di kala waktu kampanye mereka melakukan pencalegan untuk pemilu 2019. Suatu pengabdian yang mestinya dinilai sebagai “keluarbiasaan” karena mereka terus berkinerja memenuhi panggilan tupoksinya. Demikian pula di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mengebut penuntasan program di saat akhir tahun kian menjelang tiba. Pada saat inilah berhari-hari dilakukan penelaahan publik naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018. LKPJ-AMJ merupakan manifes pola evaluasi pemerintahan yang menyajikan Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2014-2018. Ini adalah mekanisme legal-prosedural pemerintahan yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa kekuasaan memang ada batas-batas periodik pertanggungjawabannya kepada publik. DPRD melakukan kritisi yang argumentatif sebagai perwujudan chack and balances penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 ini memuat hasil-hasil capaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Jawa Timur sesuai PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam dokumen LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018dimuat pula pengelolaan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban ini.

Pansus memahami bahwa LKPJ-AMJ merupakan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertumpu pada RPJMD Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, pembahasannya menjadi sangat strategis dalam rangka mengukur pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan daerah pada lima tahun berlakunya RPJMD Tahun 2014-2019, termasuk didalamnya penggunaan dana APBD untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dewan telah mengkaji LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 dengan memperhatikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pijakan akuntabilitas kinerja, bahwa keberhasilan dapat diukur melalui hasil (input), keluaran (output), dampak (impact) serta manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dewan juga mempertimbangkan pula perspektif kelembagaan dan urusan pemerintahan daerah.

Biarlah Dewan melakukan itu semua sebagai bagian dari tugas-tugas institusionalnya. Di tengah-tengah itulah saya mendapatkan kesan betapa LKPJ-AMJ ini menyajikan data yang komprehensif selama ini Pakde Karwo, Dr H Soekarwo, Gubernur Jawa Timur melakukan pelayanan. Atas pelayanan inilah Pakde Karwo menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih kembali penghargaan Pemerintah Provinsi Terinovatif, Innovative Government Award 2018.Penghargaan IGA 2018 ini diserahkandi Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat 7 Desember 2018 lalu. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo. Penghargaan IGA ini sejatinya pernah diterimanya pada tahun 2017.

Banyak media telah memberitakan hal tersebut dan kepada media itu Pakde Karwo usai menerima IGA 2018 mengatakan bahwa pelayanan publik menjadi pintu kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik harus dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi dari masyarakat yang dilayani dalam menentukan kebijakan dan membuat inovasi pelayanan publik. Tegasnya bagi Pakde Karwo, partisipatoris merupakan cara kami memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.

Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri juga menyatakan bahwa penghargaan IGA 2018 ini menjadi momentum kebangkitan bangsa. Daya saing Indonesia masuk ke-37 di dunia. IGA 2018 diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan terobosan inovatif sehingga pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih mudah, efektif, efisien dan transparan. Penilaian dan penghargaan pemerintah daerah inovatif (Indeks Inovasi Daerah) Tahun 2018 diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Mendagri untuk menentukan pemerintah daerah inovatif, penilaian dilakukan terhadap berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun kriterianya antara lain mengandung pembaruan seluruh dan sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan yang selalu diraih Pakde Karwo menunjukkan bahwa terdapat komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi dalam memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Selama lima tahun ini pergerakan kinerja Pakde Karwo sangat progresif. Lihat saja kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang terus meningkat. Tahun 2014 APBD berkekuatan 19,58 trilyun rupiah lebih, meningkat 13,59 persen pada tahun 2015 menjadi 22,24 trilyun rupiah lebih, meningkat 7,56 persen pada tahun 2016 menjadi 23,92 trilyun rupiah lebih, meningkat 22,65 persen pada tahun 2017 menjadi 29,34 trilyun rupiah lebih dan pada tahun 2018 sebesar 29,02 trilyun rupiah lebih.

Struktur APBD itu dari sisi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah: Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah mencapai 14,44 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 meningkat 6,65 persen menjadi 15,40 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 meningkat 3,14 persen menjadi 15,88 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 9,07 persen menjadi 17,32 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I sebesar 8,49 trilyun rupiah lebih.

Adapun mengenai Dana Perimbangan: Tahun 2014 Dana Perimbangan mencapai Rp 3,48 trilyun lebih; tahun 2015 turun 10,61 persen menjadi Rp 3,11 trilyun lebih, tahun 2016 meningkat 190,12 persen menjadi Rp 9,03 trilyun lebih, tahun 2017 meningkat 38,22 persen menjadi Rp 12,49 trilyun lebih. Tahun 2018 realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I sebesar Rp 6,85 trilyun lebih. Selanjutnya mengenai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Tahun 2014 mencapai Rp 2,84 trilyun lebih; tahun 2015 naik 30,41 persen menjadi Rp 3,71 trilyun lebih, tahun 2016 turun 97,16 persen menjadi Rp 105,32 milyar lebih, tahun 2017 turun 44,33 persen menjadi Rp 58,63 milyar lebih. Tahun 2018 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan semester I sebesar Rp 58,17 milyar lebih.

Menurut Pakde Karwo pada Sisi Belanja Daerah: Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 mencapai Rp 20,006 trilyun lebih; tahun 2015 naik 14,70 persen menjadi Rp 22,94 trilyun lebih; tahun 2016 naik 3,98 persen menjadi Rp 23,85 trilyun lebih; tahun 2017 naik 21,10 persen menjadi Rp 28,89 trilyun lebih. Tahun 2018 realisasi Belanja Daerah sampai dengan semester I sebesar Rp 12,76 trilyun lebih. Kemudian, dari sisi Pembiayaan Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 1,68 trilyun lebih; tahun 2015 naik 31,52 persen menjadi Rp 2,21 Trilyun lebih; tahun 2016 turun 68,91 persen menjadi Rp 688,67 milyar lebih; tahun 2017 naik 158,33 persen menjadi Rp 1,77 trilyun lebih. Tahun 2018 realisasi pembiayaan daerah sampai dengan semester I sebesar Rp 3,33 trilyun lebih.

Hal itu membuat pemahaman bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan pada relnya dan selama ini telah meraih predikat WTP dari BPK yang menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, baik secara yuridis, administratif maupun manajerial berdasarkan the principle of good financial governance. Bahkan terdapat agenda besar untuk mewujudkan akuntabilitas yang demokratis sesuai dengan visi The New e-Budetting. Laporan keuangan yang terintegrasi secara elektronik ini juga menjadi bagian penting mengambil momentum perkembangan industri 4.0 yang berbasis TI digital.

Dalam dokumen LKPJ-AMJ telah dimuat hasil capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan dan banyak indikator yang sudah mencapai target, bahkan melampaui target, meskipun disadari masih ada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Jawa Timur yang belum sesuai harapan. Dari 11 (sebelas) IKU Pembangunan Jawa Timur 8 (delapan) indikator kinerja utama capaiannya konstan berada di atas target, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indek Kesalehan Sosial. Sedangkan 3 indikator lainnya, memiliki capaian fluktuatif yaitu Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.

Di aspek ekonomi simaklah bahwa perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2014, total nilai PDRB ADHB Jawa Timur sebesar 1.537,94 trilyun rupiah. Selanjutnya terus meningkat pada tahun 2015-2018, yaitu 1.691,47 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.857,59 trilyun rupiah pada tahun 2016; 2.019,19 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 544,44 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018. Sedangkan apabila dihitung atas dasar harga konstan, total nilai PDRB ADHK 2010 Jawa Timur tahun 2014-2018 masing-masing sebesar 1.262,68 trilyun rupiah pada tahun 2014; 1.331,37 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.405,56 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.482,14 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 388,54 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018.

Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,57 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,23 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,88 persen.

Secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2014–2018 mengalami fluktuatif, pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,86 persen. Pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen, pada tahun 2016 naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen dan pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,57 persen. Namun selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada lingkup inilah terdapat pemikiran Dewan Jawa Timur yang konstruktif agar data PRDB mengimplementasikan konsepsi PDRB Hijau yang kini menjadi perhatian dunia dalam kerangka green policy termasuk dalam penerapan SDG’s. Di samping itu perlu dibuatkan agensi percontohan di setiap wilayah Jawa Timur bahwa pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan penguatan daya saing petani maupun nelayan, serta tenaga kerja Jawa Timur. Urusan petani, nelayan dan pekerja ini mutlak dijadikan pijakan dalam penetapan kebijakan perekonomian (”economic policy”) Jawa Timur yang memakmurkan rakyat.

Indeks-indeks yang lain berikut kinerja setiap urusan pemerintahan, Insya Allah saya akan sajikan dalam Kontemplasi sampai akhir tahun agar seluruh pembaca dapat mengawal kinerja Pakde Karwo yang menurut para anggota Dewan mencerminkan perjalanan yang khusnul khotimah dalam pengembanan jabatan. Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk untuk istiqomah. (*)


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)