BETAPA sibuknya ASN akhir-akhir ini. Apalagi seorang Gubernur di hari-hari akhir tahun yang harus pula menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden RI yang meresmikan banyak program-proyektif di Jawa Timur. Tentu ada kandungan “kampanye prestasi” petahana yang sedang maju dalam palagan Pilpres 2019. Biarlah itu menjadi sorotan spesifik para pengamat politik yang memilika otoritas memasuki ranah capres. Di tengah atmosfer sosiologis nan birokrasi itulah Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur yang tiada lain adalah Dr H Soekarwo harus melayani rakyatnya sekaligus penguasa dari inti Istana Negara. Lagi pula Pakde Karwo harus pula mengawal segala prosesi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018.

Dalam konsmologi berkinerja, ternyata Surabaya disentakkan pula tentang Jalan Gubeng yang ambles. Kejadian ini memiliki korelasi dengan progres konstruksi sebuah rumah sakit yang bertengger di sekitar areal jalan itu, yang rupanya telah bertahun-tahun melakukan pembangunan yang tak kunjung tuntas. Semoga hujan tidak disalahkan sebagai pihak yang datang. Meski sedang musimnya, namun mengapa melumerkan tanah lapisan Jalan Gubeng yang berakibat amblesnya jalan atau longsor. Kejadian ini juga menuntut untuk menjadi perhatian penuh tentang pembangunan yang tidak memperhatikan secara serius aspek keselamatan teknis, administratif sekaligus lingkungan sekitar. Bahaya, itu niscaya dan berilah kesempatan kepada “yang berwajib” untuk melakukan penyelidikan komprehensif atas “tragedi jalan ambles”. Surabaya menjadi kian terkenal dengan berita yang tidak henti dilansir, tetapi kali ini dibarengi adanya “amblesan” di jantung kota. Sebuah konstruksi pembangunan yang tidak terbayangkan bisa “mengambleskan jalan” di metropolitan yang penuh dengan gemerlap penghargaan.

Tetapi, saya berjanji untuk terus istiqomah memberikan apresiasi atas kinerja yang dilakukan Pakde Karwo sebagaimana yang tertuang dalam naskah LKPJ-AMJ Gubernur 2014-2018. Dokumen yang memberikan lembaran capaian untuk digunakan sebagai pedoman kepemimpinan ke depan atas prestasi yang diraih dan kekurangan yang musti ditindaklanjuti esok hari. Setelah mengetahui tentang struktur keuangan daerah Jawa Timur dan pertumbuhan ekonominya yang membungahkan hati, ada baiknya kita menilai pula mengenai “kesenjangan yang terhimpitkan”.

Pakde Karwo melaporkan, bahwa Indeks Gini Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir masih berada pada tingkat sedang, yaitu di kisaran 0,30 – 0,50. Hal ini nampak dari capaian Indeks Gini Jawa Timur Tahun 2014 sebesar 0,37; tahun 2015 sebesar 0,40; tahun 2016 sebesar 0,40; tahun 2017 sebesar 0,41 dan pada tahun 2018 (Maret) sebesar 0,37. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menurunkan kesenjangan masyarakat Jawa Timur yang bagi rakyat perlu mendapatkan permaknaan ikhtiar untuk mempersempit ketimpangan masyarakat. Rakyat melihat dan merasakan adanya pemanfaatan APBD dan program OPD dalam mempersempit kesenjangan yang selaras dengan Iku Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.

Diterangkan dalam naskah LKPJ-AMJ bahwa ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung pengelompokan pemerataan pendapatan yang meliputi 3 (tiga) kategori yaitu kategori ketimpangan Rendah (di atas 17 persen), kategori ketimpangan Sedang (antara 12–17 persen) dan kategori ketimpangan Tinggi (dibawah 12 persen). Perkembangan penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah selama lima tahun terakhir persentase distribusinya berfluktuatif, pada tahun 2014 persentasenya sebesar 18,63 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 16,61 persen dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 17,03 persen. Pada tahun 2017 distribusinya mengalami penurunan menjadi 16,49 persen, selanjutnya meningkat menjadi 17,74 persen pada tahun 2018 (Maret).

Berdasarkan pengelompokkan distribusi bank dunia, pada tahun 2018 (Maret) Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur termasuk kategori rendah dan terdapat peningkatan pendapatan, kesejahteraan rakyat serta daya beli masyarakat, khususnya akibat dari pelaksaaan tupoksi OPD.

Kinerja tersebut semakin optimal capainnya yang bergerak ke ranah “tangga maksimal” dengan capaian Iku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diterangkan Pakde Karwo berdasarkan data BPS, capaian kinerja IPM Jawa Timur selama 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) terus menunjukkan peningkatan, kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2014 sebesar 68,14; kemudian terus meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing sebesar 68,95 pada tahun 2015; 69,74 pada tahun 2016; dan 70,27 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”.

Dilihat dari capaian IPM tahun 2014-2018, maka untuk variabel Indikator Pendidikan tercermin dari capaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang mencapai sebesar 7,05 tahun pada tahun 2014; 7,14 pada tahun 2015; 7,23 pada tahun 2016 dan mencapai 7,34 pada tahun 2017. Dan Harapan Lama Sekolah yang mencapai sebesar 12,45 pada tahun 2014; 12,66 pada tahun 2015; 12,98 pada tahun 2016 dan mencapai 13,09 pada tahun 2017. Dari variabel Indikator Kesehatan tercermin dari capaian Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 70,45 tahun, tahun 2015 sebesar 70,68 tahun, tahun 2016 sebesar 70,74 tahun dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 70,80 tahun. Selanjutnya dari variabel Daya Beli Masyarakat tercermin dari Indikator Pengeluaran Per Kapita Penduduk Jawa Timur tahun 2014 mencapai sebesar 10,01 juta per tahun, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 10,38 juta per tahun, dan tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 10,72 juta per tahun.

Kinerja ini menghubungkan kondisi hubungan korelasional antara indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dengan kemampuan publik mengatasi problematika pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini karena IPM senantiasa bermuatan dalam ukuran indeks Pendidikan-Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Dengan indeks demikian berati soal kemiskinan ada progres yang menggembirakan untuk diatasi sebagaimana dalam IKU Persentase Penduduk Miskin.

Dalam LKPJ-AMJ diterangkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir secara gradual (2014-2018) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa, selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.638,53 ribu jiwa dan tahun 2017 menjadi 11,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.405,27 ribu jiwa dan tahun 2018 (Maret) menjadi 10,98 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.332,59 ribu jiwa.

Terhadap hal ini, pasti ada hubungan kelembagaan antara pencapaian pengurangan kemiskinan dengan jumlah rumah tangga sejahtera dan peran OPD dengan implikasi pada kesetaraan perlakuan. Dalam lingkup isi, isu gender amatlah menarik untuk diperhatikan. Di LKPJ AMJ ada keterangan bahwa Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2014-2017 mengalami perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan IPG Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 90,83, selanjutnya meningkat pada tahun 2015 menjadi 91,07, kondisi ini menurun pada tahun 2016 menjadi 90,72, kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 90,76. Naiknya angka IPG Jawa Timur. Apabila dilihat dari Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 68,17; kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 68,41; tahun 2016 menjadi sebesar 69,06 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 69,37. Kondisi ini menggambarkan peran aktif perempuan di Jawa Timur dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diindikasikan dengan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2017 yang mencapai 33,24 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 22 persen dan Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG) yang mencapai 100 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 15 persen. Ini mencerminkan keberhasilan program dan anggaran Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi kantong-kantong ketidakseteraan gender.

Prestasi yang dicapai dilaporkan pula untuk aspek Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terpotret bahwa TPT Jawa Timur tahun 2014-2018 semakin membaik bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD. TPT pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 pada tahun 2016; 4,00 pada tahun 2017; dan 3,85 pada tahun 2018 (Februari). Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2017 dan Februari2017. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 21 juta orang bertambah sebanyak 67 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2017 dan bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 2017.

Apabila dilihat dari aspek pencari kerja yang ditempatkan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 54,99 persen, tahun 2015 sebesar 62,00 persen, tahun 2016 sebesar 67,23 persen, tahun 2017 sebesar 68,56 persen. Dengan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan maka secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran. Meski demikian sebagaimana pesan DPRD Provinsi Jawa Timur perlu pembuatan Road Map ketenagakerjaan yang memuat permasalahan sekaligus langkah dan upaya mengatasinya yang terintegrasikan dengan kinerja OPD lain yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan baru bagi rakyat Jawa Timur untuk Gubernur mendatang. Dari Optimal menuju Maksimal.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)