JELANG debat capres-cawapres 17 Januari 2019 terdapat kesesakan ruang yang saling “mengejek”. Visi-misi terbaca datar meski memberikan pendar cahaya bagi kebangsaan ke depan. Ada visi misi yang tidak menyinggung Pancasila walaupun telah bersuara Saya Pancasila, sementara yang lain harus mengusung secara eksplisit nan ekspresif dalam tumpuan Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara itu Pancasila, semua sepakat, bukan gotong royong seperti yang dilansir dalam perasan Pancasila-Trisila-Ekasila sejurus Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Hal-hal ideologis ini ramai dimedsoskan hingga masuk ke wilayah yang sudah tuntas sejak 18 Agustus 1945. Kondisi demikian pastilah tidak elok apabila terus diusili sambil menyenggol sana-sini yang dapat merenggangkan silaturahmi yang selama ini terpateri dalam laku sosial yang sudah menyejarah.

Belum lagi soal ramainya harga “daging mentah” yang bermerek artis yang belum beranjak sebagai aktris ditambah geliat model-model yang beraksi dalam jejaring online. Instrumennya sepertalian dengan go food maupun go-go yang lain yang mengikuti kemajuan teknologi. Online itu sejurus waktu adalah soal layanan dan bukan substansi kebutuhan materialnya. Mau makan soto tidak perlu beranjak dari tempat tidur di rumah, cukup ambil Hp untuk selanjutnya berselancar informasi untuk beli apa yang dikehendaki. Sarana teknologi online adalah keniscayaan yang setarikan nafas dengan dinamika perkembangan industri. Termasuk industri prostitusi yang hinggap di abad kaum milenial dengan segala kreativitas dan inovasinya yang nyaris di luar imajinasi zaman old.

Perdebatan soal hoax ataupun berita-berita mengenai apapun yang membuncah di ranah publik sekarang ini ramainya naudzubilla. Sungguh-sungguh ramai dan gaduhnya mendidihkan jiwa dengan konsekuensi-konsekuensi gesekan pikir diantara anak negeri. Dunia kampus tidak jarang semakin menepikan diri dengan beragam bentuk kegiatan yang ditergetkan “pemain gendang” internasional. Akademisi sibuk dengan mengajukan proposal penelitian sambil disorong-sorong untuk menulis dijurnal-jurnal beriputasi yang dilihat sangat berarti bagi karirnya. Sibuknya dunia kampus ternyata tidak berjalan lurus dengan keperihan rakyat yang tercekik hidupnya untuk agenda pembayaran listrik, BBM, dan sembako serta perpajakan yang sudah harus dipersiapkan. Kaum wanita yang menjadi manajer keluarga acapkali saling curhat untuk mengatasi situasi yang sejatinya tidak terdeteksi oleh pemegang kuasa secara tematik. Mereka sibuk kunjungan dan peresmian infrastruktur tanpa galau atas lonjakan harga kebutuhan tertentu ataupun batin umat yang merindukan kepemimpinan yang berkeadilan.

Dalam situasi seperti itu saya hanya mampu mendengarkan saja atas celoteh khalayak, belum lagi mengenai isu PKI yang terus digulirkan dengan agenda yang terencana. TNI dan Polisi yang merazia buku-buku yang “bermateri muatan” faham komunisme disodok dengan kritis para “berasa aktivis” yang tidak paham sisi rasa pihak lain. Antara rakyat dan sekolah meski berlevel pendidikan tinggi sering berjarak. Penegakan hukum dan bom yang mengancam pimpinan KPK pun menambah ramainya perbincangan di warung-warung lesehan. Kini saatnya tetap fokus bahwa pemilu 17 April 2019 merupakan ajang kegembiraan berdemokrasi dan bukan sarana menernak kebencian sesama keluarga besar Indonesia. Sebagaian besar orang terdidik mengerti tentang atmosfer kegunda-gulanaan yang terus direbakkan yang berbeda dengan orde-orde sebelumnya. Ini memang zaman yang penuh keganjilan tentang demokrasi yang dipermainkan sambil mengacungkan slogan prasangka, untuk selanjutnya dianggap biasa-biasa saja. Berjanji itu tidak harus ditepati tetapi perlu dilanjutkan kembali. Begitu yang terekam saat ini.

Di luar itu semua maka saya lebih berkehendak untuk “mengumumkan” ke pembaca tentang hadiah akhir tahun 2018 kepada Satpol PP Jatim saja, yang gemanya mengawali senyum mereka di tahun 2019 ini. Pada tanggal 28 Desember 2018 DPRD Jatim telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakatsebagai Perda. Raperda ini sendiri pada mulanya diinisiasi oleh Komisi A (Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur yang penyampaian usulnya dilakukan dengan mengajukan Nota Penjelasan atas Raperda dimaksud pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 November 2018 dan mendapatkan Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 November 2018.

Untuk selanjutnya DPRD secara institusional menyampaikan Nota Penjelasan DPRD Provinsi Jawa Timur atas Raperda ini yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Nopember 2018 yang direspon oleh Pakde Karwo, Gubernur pada tanggal 28 November 2018. Fraksi-fraksi pada pada tahapan berikutnya telah memberikan Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, tanggal 17 Desember 2018. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah Laporan Akhir Komisi A (Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, tertanggal 26 Desember 2018.

Terdapat dasar normatif yang diajukan oleh Dewan berupa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagaian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk itulah menurut Dewan menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut disebut sebagai urusan konkuren. Bahkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan atau didesentralisasikan kepada daerah otonom merupakan dasar pelaksanaan otonomi. Sementara itu Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan konkuren tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Adapun salah satu urusan pemerintahan konkuren adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalamPasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemda.

Bagi Dewan terang bahwa sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka setiap satuan pemerintahan, termasuk Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan dan wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Untuk itu, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan beberapa kewenangan Provinsi yakni: (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, menurut Dewan maka ditingkat Provinsi Jawa Timur dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 manyatakan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”. Dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang “menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Terhadap hal ini banyak pakar dilibatkan untuk melakukan penelaahan bersama Fraksi-fraksi, termasuk Fraksi Demokrat mengenai Satpol PP. Satuan Satpol PP Pamong Praja (Satpol PP) dapat dikonsepsikan sebagai pilar dasar (“basic–point”) negara hukum (“rechtsstaat”) sebagai bagian integral institusi penegakan hukum (“law enforcement”). Lembaga Satpol PP menjadi sangat sentral dalam konstalasi negara hukum untuk melakukan peningkatan kesadaran dan penaatan hukum dalam suatu masyarakat.

Secara konseptual terang bahwa Satpol PP maupun PPNS semakin penting artinya bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban sosial (“social order”) yang menjadi prasyarat utama terbangunnya masyarakat madani (“civil society”). Negara modern dan masyarakat madani yang berperadaban membutuhkan kelembagaan Satpol PP yang kuat dan taat asas dalam pengamanan serta pengayoman warga negara.Ini adalah suatu kenyataan yang ideal betapa Satpol PP telah mendudukan posisinya sebagai komponen bernegara yang mencerminkan kualitas warga masyarakat yang dilindunginya. Tahapan selanjutnya menanti Satpol PP Jatim beraksi menjaga ketenangan hidup rakyat Jatim di panggung pemilu 2019.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)