WARUNG-warung kampung dan kedai-kedai jalanan di sepanjang waktu ini membincangkan debat kandidat yang hendak singgah di titik kekuasaan negara. Rakyat itu asyik dengan tontonan yang tidak pernah terbayangkan di tahun 1293 sewaku Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majaphit. Calon pemimpin sebuah bangsa bahkan sekadar kerumunan biasa memang selalu diperebutkan. Ini manusiawi karena manusia memiliki naluri insani untuk mau memimpin dan dipimpin, tepatnya terpaksa berkenan menguasai dan dikuasai dengan otoritas yang sangat atributif, melekat dalam jiwanya. Setiap keluarga juga membutuhkan pemimpin, paling tidak adalah hadirnya seorang ketua atau kepala keluarga. Keluarga kecil yang berjargon dua anak cukup juga memerlukan kepala agar perjalanan bebrayan manusia yang terspesifik ini tetap menuju arah yang tersepakati.

Debat akhirnya menjadi kata yang mewarnai tulisan dan memenuhi bincangan ruang khalayak ramai dengan siaran televisi yang beragam. Siapa yang membusa-busakan perdebatan pihak yang bertarung tentulah berbelah sejurus jumlah kelompoknya. Pertaruhan yang diikuti oleh dua paslon ini sangatlah “konvensional” dan terkesan menjadi “konvensi ketatanegaraan” alias kebiasaan bertarung selama sepuluh tahun terakhir ini. Debat yang ditampilkan pun memiliki kesinambungan historis pada era pilpres tahun 2014. Narasi-narasinya sama dengan kualifikasi yang berbelah telanjang: ada yang berfikirnya sangat teknis administratif dengan ungkapan-ungkapan yang amat justifikatif, dan lainnya memilih berimprovisasi menunjukkan karakter leader, bukan dealer.

Kata tuduh terdengar muncul yang memberikan kesan bahwa dirinya sedang dituduh oleh lawan debatnya walaupun gamblang secara verbal maupun substansial hal itu jauh dari “muatan kata tuduh”. Dari sini saya mencoba memahami bahwa problematika penegakan hukum yang berjalan seperti sekarang dengan implikasi rasa, sekalai lagi soal rasa yang terkadang tidak soal rasio memberikan amatan mengenai situasi rasa yang tidak adil, diskriminatif, serta terbayangkan arah “proyektifnya”: jumawah.

Apabila sebuah ungkapan tanya dengan contoh yang seluruh kecerdasan akan menyatakan sekadar memaparkan persoalan, dapat diunggah dan dibungkusnya sebagai tuduhan, apalagi soal lainnya, ada keahlian “membungkus tidak seisinya”. Anehnya ungkapan itu diterima dengan senyum, anggukan, dan tak luput pula gemuruh tepukan hati para pendukungnya. Kalaulah kondisinya terpotret semacam ini tentulah sulit untuk memberikan kosmologi berpikir yang menyisakah daya bernalar karena yang diunggulkan adalah “jatuh cinta”.

Apabila kepemimpinan itu dibopong dengan “nafsu jatuh cinta” maka peringatan dan ataupun pemberian pengertian tentang gambaran realitas yang selalu paradoks dari yang ditampilkan pastilah sulit diterima. Kesederhanaan dalam diri yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang menikam petani dengan “keputusan impor beras” di kala musim panen (yang dari debat terketahui itu keputusannya), ini adalah “jebakan citra” yang disorongkan tida henti kepada warganya. Rakyat yang rela ditindih, dipersekusi dengan harga-harga yang fluktuatif-progresif dan ikhlas diusik daya relasinya, berarti terdapat semacam kekuatan “halusinasi” yang sudah gawat. Tentu lebih gawat lagi kalau sang utusan atau perwakilan atau dalam bahasa yang lebih khusus “petugas utama” tidak boleh dikritik dan orang-orang kampus dibiarkan sibuk urusan “penerimaan proposal penelitian” yang diperebutkan, mata kecakapan ilmuwan sedang larut dalam parade “rasionalitas hedonis”. Penumpulan nalar sehat dipateri dengan standar-standar tertentu yang katanya waktu debat sangat jelas dalam merekrut pejabat jabatan publik sejatinya hanya mengulang janji yang “tergadaikan”.

Ketua umum parpol yang tidak boleh ada dalam kabinet ternyata tidak berlaku untuk semua parpol. Semula semunya itu dilarang tetapi dalam “parodi lanjutannya” hal itu diperkenankan karena ini menyangkut parpol lumayan bersejarah dan berpengalaman dalam pemerintahan. Kenaikan harga BBM yang dalam kisaran angka jumlah bulan dalam setahun serta pencabutan subsidi dianggapnya demi rakyat. Pupuk-pupuk langka bagi petani niscaya akan diberi sabda agar bersabar. Lapangan pekerjaan yang dijanjikan berpuluh juta itu tersendat dengan ganti “main ludruk” memberikan kegembiraan “instan” melalui pembagian lahan hutan yang selama ini dikelola BUMN. Perhutani tampak “lesu darah” dengan kebijakan yang bercitra sosial meski dengan risiki menciptakan benturan sosial. Beragam kejadian banjir, longsor, dan erosi yang menggila bukan karena hujan sebagai penyebab utama melainkan hadirnya kebijakan dan tindakan yang abai terhadap kepentingan jangka panjang pelestarian fungsi lingkungan. Inipun sepertinya oleh meraka yang tidak sehaluan akan selalu diperdebatkan. Apabila hal-hal yang telah menunjukkan belum tercapainya target prestasinya itu engkau alibikan sebagai tuduhan, maka saya lanjutkan saja membaca dua karya menarik Rabindranath Tagore (1861-1941), Hungry Stone and Other Stories (2003) maupun The Home and The World (1988) yang telah diterbitkan edisi Indonesianya: Batu-batu Lapar (2017)dan juga Bimala (2017). Memimpin memang perlu visi dan imajinasi yang kreatif. Mekaten njih Eyang Rabindranath Tagore?


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)