TULISAN ini sengaja abing alias akademik bingit. Pekan yang diliputi hari-hari memberikan aura penuh kesan sebagai produk dari kerja keras sepanjang mandat disematkan kepadanya. Pakde Karwo, Dr H Soekarwo, Gubernur Jawa Timur ini di saat-saat menjelang lengser keprabon tanggal 12 Februari 2019 besok itu terus saja memanen banyak penghargaan. Raturan penghargaan datang kepada beliau sebagai apresiasi atas segala kinerjanya. Penghargaan yang baru saja beliau raih adalah Digital Award saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 di Grand City Convex Surabaya, Sabtu, 9 Februari 2019. Penghargaan-penghargaan di bidang kepemimpinan maupun akademik tampak berbarengan. Gelar doctor honoris causa telah diberikan oleh Universitas Airlangga (2015) maupun Universitas Muhammadiyah Malang (2018). Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga menyandangkan Adhi Purna Karya Award dan Lifetime Achievment Award. Intinya Leadership Award selalu melekap kepadanya selama kepemimpinannya.

Insan pers tentu sudah sangat menimbang penuh kematangan saat memberikan Digital Award. Pakde Karwo senantiasa mendorong digitalisasi pelayanan publik, apalagi untuk kemudahan UMKM selaku penyangga ekonomi Jawa Timur yang terbukti paling tangguh. Ini menandakan bahwa Pakde Karwo memberikan respon atas perubahan dunia teknologi untuk penyelenggaraan birokrasi yang bernafaskan demokrasi. Hiruk pikuk politik perpemiluan tidak menguranginya untuk memberikan perhatian sampai pada “detik paripurna” jabatan Gubernur yang berakhir 12 Februari 2019. Pemimpin memang harus mampu menyikapi perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan oleh waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa, dunia telah bergerak sangat cepat, bahkan di masa depan, dalam bahasa James Canton (2006), seorang CEO dan Chairman, Institute for Global Future menyebutnya sangat ekstrim (The Extreme Future). Potret dunia di tahun 2040 dapat disarikan sebagai berikut: 99% Negara di dunia menjadi demokratis dan menikmati perdagangan bebas serta inovasi adalah kunci utama pertumbuhan GDP global, perdagangan global memungkinkan memperoleh kesejahteraan, peningkatan mutu kesehatan dan kualitas hidup bagi setiap orang, kemiskinan tertanggulangi dan inovasi meningkatkan standard hidup lewat perdagangan, pelayanan kesehatan dan sosial, dan industri inovasi akan didukung oleh kualitas pendidikan online dan inovasi menjadi kunci perdamaian global serta pemahaman lintas budaya yang mengurangi ketegangan global.

Tentu saja hal itu memberikan harapan baru terbangunnya kondisi kehidupan masa depan yang lebih baik sesuai dengan yang telah digagas serta diwujudkan oleh Gubernur Jawa Timur, dengan sebutan Jatimnomics yang sejatinya adalah pengembangan Indonesia Incorporated di tengah situasi ekonomi dunia yang dinamis. Perlu diketengahkan pula bahwa mengenai kondisi faktual dunia saat ini: pengurasan energi yang terus berkurang dan diperebutkan, keamanan yang engancam dunia moderen, konflik dan peperangan masih mewarnai berbagai belahan bumi (Daniel Yergin, 2011), bencana alam dan jihadist war, pertumbuhan penduduk dan culture war (George Friemand, 2009), krisis pangan dan indentitas, terutama kemiskinan yang melanda disetiap segmen geografis dunia. Terhadap hal ini kita ingat tulisan lama James Goldsmit, The Trap (1994: 3) yang disampaikan dihadapan 2000 orang di Grand Amphitheatre Universitas Sorbonne, Paris bahwa: Setiap masyarakat di dunia modern sedang menghadapi problem rumit dan tidak ada solusi yang sederhana dan universal. Tetapi banyak di antara problem ini memiliki akar yang sama. Ilmu, teknologi dan ekonomi telah diperlakukan oleh masyarakat modern ini sebagai tujuan itu sendiri, bukannya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Meningkatnya pengangguran, kekerasan, kemiskinan, kemerosotan lingkungan dan kesadaran umum bahwa telah terjadi kesalahan yang mendasar dalam pengelolaan perekonomian negara seperti yang dilansir James Goldsmit tersebut telah sampai pada tataran menenungkan kembali keberadaan negara kesejahteraan yang dalam ungkapan Bjorn Hettne (2001): Negara Kesejahteraan Dipertanyakan. Peran negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat harus ditata kembali dengan menyodorkan Paradigma Theory & Policy Making (Akira Iida, 2004) yang dalam lingkup ini mengikuti pemikiran Darryl Reed (2004) sampai pada perbincangan Good Corporate Governance, yang bersentuhan dengan economic performance global, regional maupun nasional dan lokal (Surendra Munshi dan Biju Paul Abraham, 2004).

Guncangan ekonomi dunia mutakhir terus bersentuhan dengan isu-isu problematika: produksi, cost and revenue, monopoly, competition, economic versus normal profit, gross domestic product, inflation, unemployment, resesi, depresi, aggregate demand and aggregate supply, perdagangan internasional, economic growth and development, natural resources, energy price, sampai pada isu the economics of terrorism dan the economic impact of casino gambling (Roberdt C. Guel, 2010). Memang dinamika kehidupan perekonomian dunia acapkali menentukan pergerakan ekonomi suatu bangsa.

Kebijakan bersama para Kepala Negara di Asia Tenggara dengan membentuk sistem pasar bebas antar negara ASEAN, haruslah dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat Jawa Timur dalam mengembangkan kreavifitas yang menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan mengeksplore sumber daya yang dimiliki sehingga benar-benar siap menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Perekonomian tahun 2016 secara umum tetap disambut penuh optimisme oleh publik. Hasil produk barang dan jasa masyarakat Jawa Timur yang berkualitas akan memiliki nilai ekonomi tinggi karena AEC membuka luas pasar arus ekspor-import barang dan jasa ataupun investasi antar negara ASEAN, di mana permasalahan tarif dan non tarif sudah tidak diberlakukan kembali. Langkah pertama pada Pasar Bebas Negara-Negara ASEAN yang akan direalisasikan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini meliputi 5 (lima) hal: Arus Bebas Barang, Arus Bebas Jasa, Arus Bebas Investasi, Arus Bebas Modal, dan Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil. Melihat kemajuan perekonomian daerah yang semakin membaik saya yakin dan optimis masyarakat Jawa Timur mampu menembusnya untuk mampu mewujudkan Negara Kesejahteraan sebagaimana dimanatkan oleh UUD 1945.

Hal tersebut memang tidak terlepas dari kebijakan perekonomian yang telah diperbuat Jawa Timur dalam bingkai NKRI yang secara konstitusional meneguhkan diri: Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Maka segala kebijakan perekonomian di Jawa Timur untuk mampu memberikan kontribusi konstruktif atas perekonomian nasional yang berkelanjutan adalah dengan membuat legal framework di bidang perekonomian secara tepat dan dinamis demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kebijakan perekonomian itu meminjam bahasa Alan Gart (1993) dikonstruksi dalam ranah RDR, yaitu: Regulation-Deregulation-Reregulation agar konsepsi GCG (Good Corporate Governance) sebagai tuntutan tata kelola pemerintahan modern tetap berada dalam kerangka welfare state yang tetap bertumpu pada negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang telah masuk di kancah era globalisasi.

Realitas faktual maupun konsepsional demikian tidak terlepas dari konfigurasi kebijakan masyarakat internasional yang menerapkan globalisasi sebagai keniscayaan yang secara klasik memang kita berada dalam Only One Earth (Barbara Ward dan Rene Dubos, 1972). Dengan demikian, sebagian besar dunia melihat bahwa setiap persoalan secara keseluruhan solusinya bersifat global internasional (Komisi Utara-Selatan – Laporan Brandt, 1980; Dieter Nohlen, 1994; Bjorn Hettne, 2001), akan tetapi tetap harus berpijak pada penguatan daya saing sebuah bangsa sebagaimana selalu dipesankan oleh Pakde Karwo (Soekarwo, 2015). Inilah hantaran untuk memaknai pelaksanaan pemikiran dan kebijakan pembangunan Jawa Timur dalam berkomitmen mewujudkan Indonesia Incorporated dalam negara yang bergerak mengikuti perkembangan internasional dalam tata kelola pemerintahan, Good Governance, GCG yang dapat bergerak pada pendulum Market-Friendly Globalisation (Anup Sinha, 2004; Tom Gorman, 2009) agar tetap survive di masa depan yang terus berubah – global change (Al Gore, 2013).

Pergerakan ekonomi yang saling mempengaruhi (berapapun besar-kecilnya) telah menjadi momentum yang menandakan lahirnya public-sector reform di mana kebijakan institusional negara diukur dalam kerangka “corporation” yang dapat dievaluasi oleh rakyat dalam berbagai aktivitasnya, terutama bidang perekonomian sebagai sektor yang sangat menguasai public-interest (dalam bahasa Pasal 33 UUD 1945 “... yang menguasai hajat bidup orang banyak ...”). Realitasnya pun masalah economy and budgetary dengan segala konteksnya diterima sebagai penopang dalam konstruksi GCG (Hellmut Wollmann, 2004). Ungkapan demikian mengingatkan kita pada peribahasa Jawa yang menjadi teks penanda di lambang Provinsi Jawa Timur: Jer Basuki Mawa Beya. Bahkan GCG mendorong ekonomi global secara efektif dalam bentuk pengaturan aktivitas transnational corporation maupun ekonomi internasional-regional sampai lokal yang terus bergulir.

GCG telah melingkupi pengkorporasian aktivitas negara dan menuntun seluruh penyelenggara negara untuk memberikan hak-hak ekonomi secara adil. GCG dikonsepkan mampu mendorong “the emerging global economy” di berbagai negara (Darryl Reed, 2004). Ekonomi dunia dengan sendirinya telah bergerak ke arah yang menurut Joseph E. Pattison (1996) benar-benar menuju apa yang dinamakan “breaking boundaries”, dan lahirlah “competition policy in a change world” perdagangan dalam segala tingkatannya. Menyadari hadirnya pergerakan gelombang ekonomi global yang cepat itulah, Indonesia dan Jawa Timur harus mengambil prakarsa agar mampu bersaing di dunia yang sangat kompetitif.

Indonesia memiliki kesahihan geografis yang menurut optik geostrategi dan geopolitik maupun geoekonomi sangat penting kedudukannya bagi dunia internasional. Posisi strategis yang disandang Indonesia dalam percaturan dunia dalam kaitannya untuk membangun relasi masyarakat dunia, sesungguhnya telah memainkan peran konektivitas dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia.

Dengan konstalasi ekonomi lokal Jawa Timur dalam memberikan kontribusinya kepada perekonomian nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa harus terus ditingkatkan. Kinerja ekonomi yang telah dicapai merupakan pijakan yang harus terus diperkokoh lahirnya Jawa Timur sebagai the emerging province yang dapat dikategorisasi untuk turut dalam the emerging and developing economies sebagaimana pernah tumbuh di Eropa (Nicholas Moussis, 2000). Peran ini diambil guna menjaga agar suatu negara (apalagi NKRI) mampu menjalankan keberadaan dirinya dengan menyadari akan pentingnya sebuah negara bangsa (nation-state) yang telah diproklamasikan.

Maka tata kelola perekonomian Jawa Timur wajib hadir dengan membuka ruang “politic and social opportunities” (R.C. Guell, 2012) sebagai bagian dari pengambilan “the strategy and the feasibility of (Toward) Social Welfare” sebagaimana yang telah lama diulas Clair Wilcox (1969) bagi Rakyat (Jawa Timur). Negara dengan struktur birokrasi maupun politik dalam membentuk public policy (Francis E. Rourke, 1976) musti menyadari untuk selalu melakukan improvement sebagai suatu korporasi dan melakukan assessment dalam rangka mengkonstruksi GCG guna membangun corporate culture for sustainable growth karena memang selalu ada development challenges (S. Gill & Todd Pugatch, 2005). The great spirit yang harus saya pahami dan selalu dijalankan dalam menata perekonomian Jawa Timur adalah menyadari bahwa sustainable growth dan sustainable development (Peter Orebech, Fred Bosselman, Jes Bjarup, David Callies, Martin Chanock & Hanne Petersen, 2005) merupakan padanan yang selalu beriring bagi penciptaan ekonomi berkelanjutan. Meminjam kata-kata Anthony Giddens (2003) ini adalah bagian dari “kesadaran diri dan perjumpaan sosial” seorang pemimpin untuk menjalankan manajemen negara dalam kerangka GCG yang memposisikan negara (provinsi-kabupaten-kota) yang dikelola secara korporasi untuk kesejahteraan rakyat. Pantaslah Pakde Karwo mendapatkan Awards yang berkelanjutan. Demikianlah konsepsi yang memberikan landasan atasnya. Terima kasih Pakde Karwo yang telah memimpin dengan penuh amanah. Kiprahmu selanjutnya yang dinanti wargamu.
Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)