HARI-hari berselimut kabut asap yang bermula dari titik api. Itulah yang terjadi dalam rentang pekan seusai debat capres 17 Februari 2019. Riau memberikan jawaban atas menepinya informasi mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan yang dinafikan dengan keyakinan selama 3 tahun ini tidak terjadi sejenis kobaran api di lahan hutan dan lahan gambut. Siapa penyelia ungkapan yang sejatinya menggambarkan tingkat penguasaannya terhadap realitas sedemikian sumirnya? Kebakaran lahan gambut di Riau terus meluas dan begitulah berita yang dapat dikonfirmasi sampai saat tulisan ini dikirimkan kepada redaksi Surabaya Pagi, Minggu, 24 Februari 2019. Semula lahan yang mengobarkan “dendam api” itu sekitar 858 hektar dan terus saja merangsek memperluaskan rentangnya di areal yang sama dijejak 892 hektar. Itu baru di Riau, belum di wilayah lainnya. Intinya ada kebakaran hutan dan lahan yang melengkapi peristiwa tahun 2015 yang mencatatkan kebakaran hutan 2,6 juta hektar, 2016: 438 ribu hektar, 2017 seluar 165 ribu hektar, dan 2018 serupa, 165 ribu kehtar. Begitulah KLHK mencatatkan data sebersit informasi yang sangat dapat menjelma dalam reka grafis yang memukau untuk dicermati.

Terhadap hal ini tentu negara harus sangat serius menyikapi agar kasus kebakaran hutan itu rampungkan lagi sebagai janji suci. Terhadap hal ini saya yakin penguasa memiliki komitemen untuk terus menghentikan karhutla itu. Soal debat sepertinya menjadi wahana lain meski berbeda yang penting lancar menjawabnya walaupun kini data yang diketenghkan bermetamorfosis sebagai bola yang terus digiring khalayak ramai betapa “debat ini menyentuh titik kesadaran rakyat” yang menghendaki ucapannya jujur tentang keadaan. Dalam lingkup ini saya tetap berpemahaman pemegang otoritas publik bersemangat untuk menghentikan karhutla. Ingatlah peristiwa di Mapolda Jambi pada 5 Agustus 2017, Kapolri mengintrodusir perintah Presiden: “jika terjadi kebakaran, tidak mampu memadamkan, para kepala satuan TNI dan Polri akan dievaluasi”.

Konsekuensi yang menyerta adalah seperti diberitakan di banyak media “Kapolda bakal dicopot”. Jauh sebelumnya, Presiden telah memberikan arahan yang lugas-tegas pada Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara tertanggal 23 Januari 2017: penegak hukum diperintahkan tidak ada kompromi terhadap perusahaan pelaku karhutla. Sebuah permintaan yang menampar keras pemangku otoritas hukum yang kerap naif menghadapi kasus karhutla. Publik menyaksikan karhutla “dipamerkan” berkelanjutan di Sumatera maupun Kalimantan. Hutan dijadikan ladang pembunuhan flora-fauna yang melecehkan wibawa penegak hukum, sekaligus menantang kedigdayaan negara.

Disinggung Presiden saat itu bahwa karhutla 2015 mengganggu perekonomian setara Rp.220 triliun, merusak 2,6 juta hektar lahan, serta memperburuk kesehatan dan kegiatan belajar mengajar. Forest Watch Indonesia menyebutkan hutan alam Sumatera tersisa 11,4 juta hektar akibat alih fungsi hutan untuk tanaman industri, perkebunan, dan pertambangan. Diprediksi dalam 10 tahun ke depan, hutan Sumatera hanya tinggal 16% dari total luas pulau ini.

Khalayak menyaksikan, instruksi Presiden dan sikap tanduk Kapolri tampak mampu “meredakan” karhutla. Bukankah selama ini memang aneh, rezim silih berganti, mengapa karhutla tidak berhenti? Sampai kapan “siklus tahunan” karhutla enyah dari negeri ini? 72 tahun merdeka ternyata belum terbebas dari karhutla. Bahkan sebaran hot spot, dari Aceh semakin berderet di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kapolri waktu di Mapolda Jambi itu mencatat ada 369 hektar lahan terbakar, dan sekitar 300 hektar di areal perusahaan. Dua sosok itu, kini tampak serius menuntaskan kasus karhutla. Itulah yang dinanti rakyat negeri ini meski hal itu tidak mampu ditepi dengan pasti, karena ada alibi lain bahwa yang pasti-pasti itu hanya milik Tuhan. Atas hal ini saya berucap amin saja.


Janji yang Tertagih

Kini Presiden dan Kapolri pun tengah diuji kesungguhannya untuk mengatasi karhutla. Terhadap kasus karhutla, secara yuridis dapat diterapkan tiga jerat hukum yang terpadu. Pertama, aspek administratif yang dilakukan dengan pengawasan dan penerapan sanksi. Apabila suatu wilayah mengalami karhutla, hal itu menandakan betapa lemahnya kinerja pengawasan instansi birokrasi. Organisasi pemerintahan menjadi pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas berkobarnya karhutla. Pejabat pengawas yang tidak melakukan tugasnya secara profesional, dapat dipidana. Sedangkan bagi korporasi pelaku karhutla wajib dijatuhi sanksi paksaan pemerintahan (“bestuursdwang”) tanpa teguran, karena aktivitasnya mengancam kesehatan warga. Sanksi administrasi merupakan jerat hukum utama untuk menghentikan karhutla dengan supremasi kewenangan di tangan Presiden. Sebuah kewenangan yang sangat “menakutkan” bagi pegawai untuk tidak sungguh-sungguh berkinerja, karena ancaman pemecatan berarti “keterpurukan” karir birokrasinya.

Kedua adalah aspek kepidanaan. Ini menyangkut pelaku karhutla perseorangan dan/atau korporasi. Korporasi menjadi prioritas penanganan karhutla sejurus dikeluarkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pertanggungjawaban pidana lingkungan memang dapat dibebankan kepada perseorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus (corporate officers) atau pimpinan (chief executive officers) ini juga diatur di Amerika Serikat. UU Air dan UU Konservasi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa korporasi digolongkan dalam pengertian persons yang dapat dikenai sanksi pidana, karena dipandang mengetahui atau semestinya telah mengetahui (should have known) terjadinya pelanggaran lingkungan. Pasal 51 UU Pidana Belanda (Stb. 1998 No. 35) pun memuat sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta pengurusnya. Artikel 95 ayat (1) UU Pengendalian Udara dan Pasal 15 UU Tindak Pidana Ekonomi Belanda menetapkan bahwa managing director memikul tanggung jawab pidana.

Jerat hukum ketiga berupa gugatan atas kerugian yang dialami korban karhutla dengan landasan konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (Tap. MPR RI No. XVII/MPR/1998). Ketentuan ini memberikan basis hukum kepada setiap orang untuk merealisir kepentingannya. Gugatan lingkungan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat (class action), LSM, bahkan pemerintah pusat dan daerah atas kerugian yang disebabkan karhutla. Kehadiran KLHK yang kian rajin mengajukan gugatan kepada korporasi yang melakukan karhutla sangatlah tepat dan patut diacungi jempol, meskipun sering berhadapan dengan akademisi yang acapkali menjadi saksi ahli dari pembakar hutan.

Tiga jerat hukum itu tentulah amat memadai untuk menjadi piranti legal mengatasi karhutla. Namun suatu realitas dapat dipelajari adalah mengapa beratnya sanksi hukum atas karhutla tersebut masih terkesan sebatas normatif, karena fakta empirisnya memotret kejadian karhutla tetap marak sampai akhirnya memunculkan “data berbicara” di panggung debat yang melawan “pandangan rakyat”. Realitas di Raiu sudah cukup menunjukkan bahwa terhadap kebakaran hutan dan lahan janganlah berkata dan bertindak seperti “penguasa tunggal”. Kata orang tua, jangan jumawah.


Teguhkan Langkah

Kejahatan kenakaran hutan dan lahan bukanlah tarian indah di panggung NKRI ini, melainkan penaburan “pagebluk” dari prilaku destruktif yang nista dan menghina negara. Konstruksi pikir rakyat sudah sangat terang ke mana tapak penegakan hukum harus diayunkan, kecuali karhutla adalah proyek yang harus dilanjutkan? Akhirnya, seperti usai mengikuti kisah-kisah pahit nan sarkastis dari Guy de Maupassant (1850-1893) di cerpennya Mademoiselle Fifi: “sering kita terhenyak atau merenung, terkadang tertawa menertawakan kelemahan”. Oh ... Jangan khawatir, penguasa selalu membawa optimisme mengatasi karhutla seirama cerita dalam novel A Prisoner of Birth karya Jeffrey Archer (2008) yang lakonnya, Danny Cartwright bertekad menyeret para pelaku ke kursi terdakwa dan memaksa mereka mengucapkan satu kata: bersalah.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)