SEMULA saya hendak berkontemplasi mengenai peristiwa 11 Maret 1966 setarikan nafas dengan dokumen kenegaraan Supersemar. Tetapi apa yang terjadi di Madiun tidaklah elok digeser meski sehari karena menghentak kesadaran ekologis bersama kita. Lihatlah, sorot mata khalayak kini menoleh berpuluh kabupatan/kota yang tengah dilanda air bah yang membanjirinya. Wilayah Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Kediri, Probolinggo, Trenggalek, Blitar dan beberapa daerah di Kota Surabaya juga pernah tergenangi secara sempurna, saat musim penghujan tahun 2019 ini tiba, sejak akhir Oktober 2018.

Madiun tampak paling “menikmatinya” dengan sangat perih dirasah. Puluhan ribu warga terdampak dan ratusan hektar sawah siap panen tenggelam dengan menghadirkan lelehan kisah sedih petaninya. Saudara, handai taulan dan kerabat menceritakan bahwa banjir yang diyakini akibat dari hujan deras pada Selasa 5 Maret 2019. Hujan itu membajirkan juga linangan “tangis dan genangan air mata” karena berpuluh desa juga terendam dalam kenangan yang melebihi peristiwa banjir bandang tahun 1991.

Banjir di Madiun sampai saat ini, Senin 11 Maret 2019 terus saja berdampak dengan kisaran yang menindih jiwa. Ini semua memberikan pesan kepada institusi negara yang mendapatkan mandat agar mengentas secara tuntas akibat yang menimpa warga negara. Heroisme pembangunan dan pujian yang tidak terhingga menjadi hambar karena tenggelam dihanyutkan oleh hujan yang mendatangkan air dengan aliran derasnya atau genangan yang merangkak meninggi mengikuti tangga. Genangan yang oleh alam berhakekat “mencoba jalan tol” yang selalu diagung-agungkan itu adalah berkehendak untuk “menenggelamkan keakuan” agar pembangunan itu tidak abai pada kepentingan lingkungan. Kajiannya harus lengkap dan peristiwanya bukanlah produk instan dari sawah yang diterabas beton dan hutan yang dibabat demi tol yang memanjakan pengendara kendaraan bermotor.

Sadarilah bahwa apa yang terjadi di Madiun dan daerah lainnya termasuk yang melanda Manggarai dan Manggarai Barat, NTT melalui hujan derasnya Kamis 7 Maret 2019 itu adalah “pelajaran mahal”. Longsor akibat hujan deras itu menyebabkan 6 orang tertimbun di NTT dan seorang anak tewas di Bojonegoro dalam konteks yang serupa. Soal air hujan. Ketahuilah kini hujan tengah mementaskan daulatnya. Air langit yang tumpah itu sontak mementaskan lakon banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Pulau Jawa, dan Indonesia secara lebih luas. Kisah selanjutnya adalah menyembulnya bencana yang menghadirkan derita tak terperikan. Rumah luluh lantak selantak-lantaknya dan mensedu-sedankan nasib puluhan jiwa yang melayang-menghilang seolah melengkapi keperihan tragedi banjir di banyak daerah.

Bahkan secara global, peristiwa ini nyaris sempurna melengkapi Badai Matthew yang “menyapa” Carolina dan Virginia, USA maupun Jeremei, Haiti. Ribuan pengungsi mengais harapan hadirnya “juru selamat” dengan sorot mata yang nanar dan wajah kusam memilukan di tahun 2018 tempo waktu. Derai tangis air mata dan desah nafas kesengsaraan luluh dalam balutan banjir bandang dengan tertuduh utama curah hujan serta dangkalnya DAS Cimanuk, DAS Ciliwung, DAS Bengawan Solo, DAS Brantas dan lain sebagainya. Penderitaan yang menyayat hati dan akal sehat ini tampaknya belum sebanding dengan gempitanya pemilu 2019.

Lihatlah, para tokoh politik nasional larut dalam gerakan kolosal prosedur pemilihan pemimpin nasional maupun lokal. Seolah-olah urusan pilpres dan pileg 2019 ini sebagai “syahadat politik” yang posisinya lebih penting dari masalah yang terhelat dengan telanjang di Bumi Nusantara. Apa yang menggeliat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat maupun DI Yoyakarta sejatinya kelanjutan saja dari banjir yang melanda sambung-menyambung menjadi satu merangkai Indonesia, kalau politik kenegaraan lebih enjoy dengan urusan pemilu 2019 daripada merawat lingkungan. Alam memberikan sapaan justru di tengah sorak-sorai pilpres di titik kosmologis kekuasaan negara.

Alam hadir menggeliatkan diri menjadi penanda agar para pemangku kekuasaan berlaku terhormat sebelum alam mengabarkan derita bagi warga. Kini daulat alam menggedor kesadaran bahwa dalam kehidupan bernegara ini lingkungan butuh perhatian lebih. Supremasi politik harus berpaling pada supremasi ekologis dengan catatan bencana ini adalah panen raya dari kelaliman kebijakan yang menistakan alam. Alih fungsi lahan dan DAS yang tidak di-manage dengan baik ditambah pembalakan hutan telah mengkristal benjadi bongkahan yang menghantam. Ini bukan alam sedang murka atau hujan yang bermetamorfosis dari nikmat menjadi laknat, melainkan ruang yang disalahgunakan.

Alam tidak pernah marah, bumi tidak pernah menyeringai, manusialah yang sombong dengan laku kotornya. Longsor dan banjir adalah akibat saja dari deretan aktivitas manusia yang melanggar batas tolerensi ekologis, sehingga alam menunjukkan eksistensinya guna mengingatkan manusia agar lebih bijak dalam bertindak. Alam tidak hendak melakonkan bencana, melainkan hanya sekadar menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kekuasaan yang merong-rong lingkungan. Realitas yang terhelat di Madiun, dan kota-kota lainnya di Indonesia, adalah menifesto bencana kemanusiaan akibat ulah manusia sendiri yang abai atas kondisi lingkungannya.

Apalagi sejak tanggal 26 April 2007, negara ini mengundangkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kehadiran ketentuan hukum nasional ini membawa makna positivistik bahwa negara mengundang bencana untuk tidak segan-segan selalu datang. Bencana semakna sebagai tamu kehormatan negara. Pemerintah pusat dan daerah diberi otoritas hukum untuk menanggulangi bencana dengan segala alokasi dan distribusi anggaran bagi pengadaan barang maupun jasa kebencanaan. Tanpa adanya bencana, aturan ini akan sekadar lembaran norma tanpa makna. Kehadiran bencana memberi arti regulasi dapat direalisasi menyambut kerawuhan “satria” kehormatan yang bernama bencana. Dalam konteks perundangan, bencana wajib hadir untuk mengukur kinerja organisasi pemerintahan yang telah menyusun agenda penanggulangan bencana.

Spektrum norma hukum UU Penanggulangan Bencana, negara diwerdikan wajib bertandang mengatasi bencana. Bencana mutlak ditanggulangi negara melalui institusi yang tertata dari pusat hingga daerah agar rakyat tidak menderita. Amanat positif dari UU Penanggulangan Bencana sesungguhnya adalah apapun jenis bencananya dan dimanapun terjadinya, rakyat harus dilindungi. Negara dapat digugat apabila bencana menderitakan pemilik sah kedaulatan.

Secara yuridis, negara tidak boleh mengantuk kepada bencana demi nasib rakyatnya. Wujud kepedulian negara untuk mengelola bencana adalah dengan membuat kebijakan, program dan kegiatan sebelum bencana terjadi. Tindakan siapa saja yang membahayakan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya serta menstimulus alam untuk menggeliat menorehkan longsor wajib dicegah, kalau melanggar mutlak dihukum. Membiarkan alih fungsi lahan dan DAS dalam kondisi kritis adalah tindakan tidak bermoral dan mencederai jiwa terdalam konstitusi. Pembukaan UUD 1945 telah memberikan rambu hukum bahwa tugas diadakannya pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kenapa Pulau Jawa dan Nusantara “memanen” bencana dari “taburan rahmat” air hujan? Pasti karena kekuasaan negara belum maksimal menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Negara harus sadar bahwa rakyat membutuhkan keterjagaannya. Thomas L. Friedman dalam buku The World Is Flat mengisahkan tulisan temannya, Jack Perkowski, pimpinan dari CEO Asimco Technologies, seorang China yang mendapat pelatihan di Amerika – menuliskan pepatah Afrika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pada lantai pabriknya:

Setiap pagi di Afrika seekor gazelle (kijang) terjaga,

Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa tercepat atau ia akan mati

Setiap pagi seekor singa terjaga

Ia tahu bahwa ia harus bisa mengejar gazelle terlambat atau ia akan mati kelaparan

Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor gazelle

Ketika matahari terbit, kamu harus mulai berlari

Pemimpin harus merekonstruksi kembali kebijakannya agar wilayahnya tidak terkena bencana, dan hak-hak dasar warganya tidak terabaikan. Siapapun yang merasa menjadi pemimpin, pastilah terpanggil untuk membangun sesuai dengan kebutuhan publiknya. Pemimpin niscaya berkomitmen untuk selalu terjaga, sesulit apa pun kondisinya. Hal ini mengingatkan saya pada surat-surat yang dibuat tentara Jerman ketika menyerbu Rusia di masa Perang Dunia II, yaitu Franz Schneider dan Charles Gullans yang dihimpun dalam buku Last Letters from Stalingrad. Dalam situasi terkepung dan terjebak perangkap yang sangat mengerikan, tentara ini menulis surat: “… of course, I have tried everything to escape from this trap, but there only two ways left: to heaven or to Siberia …” Kemudian dia lanjutkan: “Waiting is the best thing, because, as I said, the other is useless.” Benarkah jalan terbaik bagi bangsa yang tengah dilanda bencana adalah menunggu seperti sang pasukan itu tanpa kreasi? Seluruh pemimpin nasional kita pastilah menjawab tidak. Jawaban yang sudah cukup untuk mengenali kembali semangat leadership yang harus dilakukan seorang pemimpin negara. Sikap Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang cekatan amatlah mengena. Terus semangat Ibu Gubernur.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)