RASA kemanusiaan dan selisik humanisme tertelungkup dalam duka di titik sentral kejadian, Masjid An Noor, Cristchurch, Selandia Baru, Jumat 15 Maret 2019, menjelang Shalat Jumat. 49 jiwa-jiwa syuhada yang termasuk Saudara kita dari Sumatera Barat itu terhantarkan dengan senyum terindahnya menuju parade agung ke haribaan Allah SWT. Lantun bacaan Alfatiha tertuju untuk arwah yang beruhani spiritual tinggi. Jiwa-jiwa yang tenang itu kembali dalam tuntunan yang sakral yang terjemput penuh cinta. Seluruh orang beradab mempersembahkan doanya kepada para korban perilaku teroris yang dihentakkan dari sebuah negeri yang tidak pernah berimajinasi atas kebrutalan itu. Masjid itu sendiri memberikan persaksian atas tumpahnya darah dan mengalirnya cita-cita untuk persaudaraan di Selandia Baru dari sang teroris yang begitu membenci Islam. Jalan hidayah tidak diraih dengan menggapainya dengan memperlajri Isalam yang bermakna kedamaian melainkan kedengkian yang dipompa dalam diri kerdilnya. Peneros itu hendak meruntuhkan peradaban Islam tetapi dia gagal segal-gagalnya karena peristiwa ini memberikan energi yang akan memendarkan rasa haru dan teguh untuk berdakwah lebih luas lagi.

Solidaritas atas tragedi Jumat berdarah di Selandia Baru itu terus menyebar dan Perdana Menteri Selandia Baru sendiri dengan penuh keyakinan bersambutan yang sangat menyejukkan. Tindakan teroris-ekstrimis itu tidak ada tempat di Selandia Baru, sebagaimana juga di belahan dunia manapun. Korban yang termasuk asal Indonesia, tepatnya Sumatera Barat akan menjadi peneguh perjalanan dakwah untuk menyebarkan keagungan Islam yang semakin terbuka lebar. Seluruh bumi akan beramai-ramai menyiarkan syiar atas ajaran kedamaian dan harmoni untuk Islam yang Rahmatan Lilalamin. Inilah agama yang seluruh sendi ajarannya adalah damai dan atas nama itulah seluruh pemeluknya berkewajiban menyebarkan rasa aman-nyaman bagi siapa saja yang menyentuhkan harapannya. Damai. Itulah Islam.

Dalam kelambu duka yang menspiritual itulah muncul pula ledakan yang menyesakkan hati bangsa Indonesia berupa kerakusan atas kuasa dan harta. Kekuasaan yang selama ini digenggamnya sebagai Ketua Umum PPP tidak cukup untuk menjadikannya berlagu penuh syukur atas posisinya. Dia, di hari Jumat pula, di pagi yang merangkak ke arah waktu duha sebelum tiba saat Shalat Jumat, 15 Maret 2019, Ketua Umum PPP yang kini telah dilengserkan oleh jajarannya sendiri itu, tertangkap dalam operasi yang sangat keramat: OTT. KPK melakukan fungsinya dengan sangat berpengalaman meski sang tersangka harus menyatakan sebagai korban jebakan. KPK diyakini khalayak telah bertindak legal dan sebagaimana dinyatakan oleh pihak-pihak yang berkompeten bahwa Ketua Umum PPP itu telah lama dibuntuti.

Sebuah operasi yang menggedor kesadaran umat karena Ketua Umum sebuah partai yang membawa lambang Kakbah dan atmosfer santri. Kini berita yang beredar adalah OTT yang berlangsung itu bersentuhan dengan transaksi urusan jabatan di Kementerian Agama. Sebuah singgungan yang memang mengentalkan rasa gelisah di mana kementerian yang diberi atribut agama tidak luput dari sergapan para tersangka korupsi. Selanjutnya, dunia hukum menyuguhkan ontran-ontran yang dramatik dan sangat telenovelis untuk diikuti mengenai penetapan tersangka seseorang. Sebuah episode yang menyedot perhatian khalayak. Penetapan tersangka politisi dipastikan menimbulkan hentakan banyak pihak dan memunculkan persaksian bahwa hukum tidak imun terhadap situasi kolektif subjeknya.

Status TSK itu menggulirkan aksi yang membawa-bawa urusan perpilpresan di berbagai daerah. Kini fenomena tampak berbeda. Bukan stampel TSK yang menggerakkan gelombang gaduh nasional, melainkan sebaliknya. Penetapan tersangka politisi justru dihadirkan setelah munculnya semangat “ralat doa” maupun “menyeret nama AA Gym dan UAS” yang menggumpal. Politisi TSK, birokrat Kementerian Agama tersangka, dan banyak lagi orang menerima predikat TSK. Hanya saja nasib yuridisnya berbeda. Ada TSK yang langsung ditahan, TSK dengan tahanan kota, tahanan rumah, atau yang tanpa di tahan.

Ketersangkaan ternyata memiliki lapis-lapis perlakuan. Ketersangkaan politisi yang bergelut dalam tim sukses capres menjadikan tanda tanya dalam narasi moral, bukan tanda tanya hukum positif. Hukum positif tidak menyuguhkan aspek yang tidak bisa diukur dan diuji secara normatif. Sementara soal moralitas hanya menyorongkan kepatutan yang berada dalam tingkatan keadilan yang ada dalam wilayah “rasa hukum” bukan “frasa hukum”. Bukankah hukum secara konseptual memang membangun trisula kepentingan, yaitu: public interest, professional interest dan personal interest. Dengan demikian setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbincangkan hukum, tetapi tidak semuanya mempunyai otoritas membuat keputusan hukum. Bahwa status TSK yang tidak mengubah konstalasi dan konstatasi pilpres contohnya, adalah sebuah helatan yang sangat positivistik yang dikukuhi oleh negara. Inilah titik di mana hukum dalam kosmologi ketersangkaan ternyata bukanlah akhir dari kisah dugaan penodaan. Pada lingkup ini langit pemilu menorehkan labirin hukum yang membuat jutaan rakyat berdegup dalam waspada.

Pembelajaran hukum pun berotasi sangat problematik meski tanpa diskursus epistimologi, ontologi dan aksiologi yang sinergis dengan tradisi moral maupun kepatutan sosial. Hukum mengalami eleminasi dari rasa adil dan itu memang harus digelar pada ruang pengadilan. Namanya saja pengadilan, bukan penghukuman. Apakah ini menandakan hukum memang boleh memanggul ketidakadilan, atau hanya tahapan di pengadilanlah yang memboyong rasa keadilan sebagai fakta, bukan utopia. Menyaksikan “reality show” yang terpentaskan di “fakultas keseharian” ini, moralitas dan intelektualitas yuris mana yang tidak tersentak dalam mencermati laku hukum mutakhir. Indonesia sebagai negara hukum sedang dipertaruhkan kredibilitas substantifnya. Jangan sampai negara hukum kehilangan maknanya yang dalam bahasa Francis Fukuyama sedang mengalami “the great disruption”.

Paparan kasus tersebut mengkhawatirkan lahirnya tindakan mereduksi konsepsi negara hukum yang dalam kritik Charles Sampford: “the disorder of law”. Hal ini dalam pandangan Roberd C. Ellickson merupakan cermin ajaib “order without law”. Pengertian hukum ditunggangi oleh para politis yang bertanding secara fragmental dengan mengaksentuasikan pada “legal form”, bukan pada “legal content” atau “law in context” menurut Stephen Bottomley cs. Mencerabut hukum dari rana keadilan adalah tindakan berbahaya yang mengeleminasi relasi hukum dan masyarakat. Tim sukses yang terkena OTT sangatlah memantulkan isi dari bejana yang tenmgah bertanding.

Dalam kosmologi OTT KPK disinyalir merembet ke pendidikan tinggi hukum yang musti turut bertanggung jawab terhadap “paradigma penelaahan ilmu hukum dan praktek hukum yang mendistorsi substrat moral dan keadilan. Urusan cuti atau pemanfaatan fasilitas negara tidak cukup hanya dibela dari rujukan pasal-pasal sebab di luar itu ada basis hukum yang berupa nilai-nilai kepatutan. Sebagai kompleks kaidah kata D.H.M. Meuwissen, hukum bukanlah gejala netral, hukum ada dalam “atmosfer sosial” yang sarat interest.Hukum jelas bukan “bejana kosong”. Kelas-kelas pembelajaran hukum (“rechtsstudenten”) tidak boleh hanya sibuk mendeskripsikan pasal-pasal dan ayat-ayat secara literal dengan mencampakkan relasi ideologisnya.

Hukum yang dipelajari di fakultas-fakultas hukum menjadi suguhan yang kontroversial dan tidak berkoherensi dengan fakta empiris. Kejanggalan demi kejanggalan terus bergulir. Di fakultas-fakultas hukum ramai dibicarakan tentang “hukum” yang seteril dari rasa keadilan dan kualitas moral, sementara di “fakultas kehidupan” sedang tergelar: kemiskinan, keangkuhan, pereklamasian, penggusuran, pungli maupun genosida lingkungan. Ini terkadang dianggap “biasa-biasa” saja oleh “komunitas hukum” , hanya karena terformat sudah “sesuai dengan prosedur normatif”.

Saatnya hukum sebagai norma pasal-pasal dikembangkan dengan mengelaborasi hukum yang bermuatan keadilan. Para penstudi hukum harus diajak “bertamasyah” dan mendialogkan hukum dalam konteks moral dan keadilan. Dengan demikian, mahasiswa hukum (termasuk para yuris) memiliki sensitivitas individual dan komunal untuk mengkaji hukum secara normatif-empiris. Konten dan konteks inilah hukum dipangku oleh rasa keadilan yang berbasis moralitas.

Hal ini berarti antara hukum normatif dan hukum empiris yang selama ini dibenturkan untuk saling “menyerang” harus diakhiri dengan jalinan “simbiosis mutualisme”. Antara paradigma hukum normatif dan empirik kini seyogianya saling menyentuh karena dengan meminjam kata dari Joseph E. Pattison: antar keduanya sungguh sudah tidak berbatas (“breaking boundaries”). Jadikanlah hukum sebagai jalan keadilan yang menjunjung tinggi moralitas agar tidak menggelombangkan kegaduhan atas nama aturan tekstual yang abai dengan konteksnya. Dalam titik ini saya melanjutkan saja membaca buku Qashash al-Ghaib fi Shahih al-Hadits al-Nabawi karya Profesor Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar terbitan Darun Nafa’is, Oman, 2007. Sebuah bacaan yang menyingkap jelajah “dunia lain” yang mesti dipahami dengan iman.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)