SEPEKAN ini dan lalu saya banyak beraktivitas di rentang Pulau Jawa. Panggilan alamiah untuk meneduhkan pikir bersama para pegiat lingkungan yang amat memukau hati. Sampai hari ini saya sendiri harus bertukar gagasan dengan institusi hukum agar lingkungan menjadi perhatian serius di tingkatan pemimpin di manapun levelnya. Saya juga mengagumi komunitas yang mendedar cintanya dalam sebutan yang sangat mengena. Kampung Salapan di Tatar Sunda yang bersinggah mengemban amanat di Kota Tasikmalaya. Ada Kopral alias Kelompok Tani Ramah Lingkungan dengan selungkup untuk perhatian pada aspek Bela Negara. Kampung Salapan menghadirkan agenda Ekoliterasi dan hal ini menarik banyak pihak. PGRI dan Perhutani memadukan “kasih ekologisnya” yang berbaur berasama Wali Kota Tasikmalaya. Saya hadir dengan membawa nafas akademisi yang menyuarakan persaudaraan sambungnya “rakyat” Majapahit dan Pajajaran atas nama alam dari Universitas Airlangga. Kang Kristomo dari Perhutani yang tengah merangkul “sabuk kencono” telah berikhtiar dalam menjaga harmoni Majapahit-Padjadjaran melalui “silaturahmi ekologi” dengan cara menjaga hutan Jawa sebagai “hamba yang tidak boleh dijamah sembarangan”.

Saya terharu melihat dan memandang penuh keteduhan terhadap tingkah pola anak-anak SD-SMP-SMA-SMK di Tasikmalaya yang turun gunung melakukan ekspedisi kawasan hutan. Kota Tasikmalaya memang dikarunia rizki ekologis yang wajib diramut penuh syukur. Inilah kota yang terang-terangan secara naturalis “bertengger kawasan hutan”. Inilah sebuah kota yang sejatinya berjuluk “Kota Hutan” karena dia tidak sekadar “Hutan Kota”. Kota Tasikmalaya sudah sepantasnya untuk tampil terdepan dalam pelestarian fungsi hutan dan pada Peringatan Hari Hutan Sedunia, 22 Maret 2019 sejumlah “pengabdi alam” menghelat “tanda baktinya” melalui acara yang dihadiri orang nomor satu di Kota Tasikmalaya, pada 23 Maret 2019.

Agenda ini semakin mengena karena para kolega Perhutani Jawa Barat sejiwa hati untuk melakukan “pengembaraan batin” dengan memanfaatkan kekuatan fisik dalam gairah rindu kepada Gunung Galunggung yang pada tahun 1982-1983 “salamnya” telah mengguncang negeri ini melalui letusan hebatnya. Galunggung terus meneguhkan dirinya dan dalam kawahnya yang harus didaki sepenuh energi membawa setiap insan yang menapakinya menemukan “tanda paseduluran” yang menjejalkan kenang. Dari puncak Galunggung wajah bisa menepiskan diri menyentuh cakrawala dengan kabut yang menyapu penuh sayang. Anak-anak manusia tampak mengembarakan damai dengan memohonkan diri kepada Tuhan agar memberikan percikan tanda ingat atas kuasanya.

Puncak Galunggung memercikkan taburan yang membungkus jiwa-jiwa pengelana yang sempat istirah untuk merebahkan batin bahwa Indonesia sedang memendam duka yang “jeritnya” memekakkan makhluk langit. Suara burung dan tarian setiap monyet yang bergelayut di rerimbunan Kaliandra seolah memberikan “ejekan” atas tingkah manusia yang tidak pernah berevolusi dari keserakahan menuju kebersahajaan. Setarikan nafas yang menyengal bangsa ini adalah hadirnya kembali OTT KPK terhadap tokoh politik ketua partai yang di Jawa Timur membawa-bawa nama figur agama dan pejabat yang kini giat berkinerja. Kesan yang ada adalah terjadi sawur manuk alias lempar sesahutan para pihak sampai pada akhirnya nanti semuanya “lelah bermain diri sambil berargumentasi”. Ini tentu menampar dan sekilatan tradisi tentulah akan dibantah dengan diksi yang semestinya. Saya belum bisa dan tidak biasa menuangkan pikiran yang ternyata sangat berkembang dalam kenyataan. Kini saya sabar saja untuk menyikapi sebelum pada akhirnya akan kembali kepada ketaatan hukum para penegaknya.

Tetapi ada satu hal yang paling terang bahwa itu semua adalah fakta yang menyita perhatian hingga soal pilpres sedikit tersedot mengikuti alur berita atasnya yang lebih dikedepankan. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini merupakan permenungan atas realitas yang memperhinakan peradaban bangsa. Korupsi merayapi seluruh koordinat institusi negara yang jumawah kuasa dengan harta dan tahtah. Khalayak menyaksikan betapa korupsi menjadi produk keserakahan “modal maupun otoritas legal” yang menjalar di tubuh negara. Simaklah korupsi yang diungkap KPK selama ini, adalah orang-orang yang berbilang “sang kuasa” kapital. Dana pungut dan sogokan yang melintas di pojok-pojok “terminal” kota, serta transaksi sumber daya alam di bumi Kalimantan ataupun Papua yang belum tergoyahkan, sungguh telah membelalakkan mata publik.

Rakyat terhenyak dan tampak terpaku tidak mampu beranjak. Rasa geram sebagai warga negara atas penggarongan “biaya negara” terpotret menyembul ke permukaan dengan kekesalan paripurna. Korupsi pada setiap segmennya, benar-benar menggerogoti daya tahan negara sekaligus merampok hak-hak warga secara terencana. Laku korupsi oleh jajaran politisi, birokrasi serta aparatur penegak hukum, menjadikan kita berjarak dengan makna sejati negara hukum (rechtsstaat). Parlemen dan kabinet terpotret melumuri wajahnya dalam bungkus kebijakan anggaran yang “siap santap”. Demokrasi yang mengajarkan daulat teragung di tangan rakyat, terlihat kian dipermainkan dalam balutan kuasa serakah. Terhadap hal ini saya teringat pesan filosofis Mohandas Karamchand Gandhi, (1869-1948): “... earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed”. Beliau telah berujar penuh makna: sejatinya bumi dapat mencukupi seluruh kebutuhan umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan seseorang. Bukankah korupsi itu adalah lambang keserakahan?

Maka langkah KPK membongkar korupsi-korupsi besar telah menggelegarkan dentuman yang menyesakkan. Uang rakyat itu didistribusi secara proporsional oleh para pihak dengan penempuh jalan politik. Dalam lingkup demikian, benarlah apa yang diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik, acap kali tergiring memasuki lahan politik yang bernama korupsi. Pun terdapat “cuitan” Pramoedya Ananta Toer sejak 1957 melalui novel Korupsi, bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik, fenomena yang membudaya.

Kondisi itu pastilah menorehkan keperihan diam-diam bagi eksistensi Republik yang meneguhkan diri sebagai negara hukum. Parlemen dan pemerintah adalah pembentuk hukum (rechtsvorming) yang menelurkan undang-undang. Konsekuensi terjauh dalam relasi legislatif dan eksekutif yang berlaku koruptif adalah hadirnya regulasi yang disusun dengan sekongkol rasuah. Rancangan pasal-pasal hukum memuai menjadi pasar aturan yang menata struktur anggaran berbagai proyek pemerintahan yang dibungkus dalam APBN (APBD). Tampilan politik hukum dalam prahara korupsi yang melibatkan “sang kuasa jabatan maupun modal” di parlemen dan birokrasi pemerintahan dapat memburamkan warna asli tugasnya.

Institusi hukum mustilah terpanggil untuk membereskan “gerakan korupsi” yang “tampil norak dan berani”. Dukungan kaum terdidik terhadap KPK untuk mengusut tuntas korupsi yang dilakukan “pemilik kekayaan jumbo” menandai adanya sokongan moral kaum intelektual. Sang terdidik yang jiwanya anti korupsi dapat mengelola semangat rakyat membentengi KPK senafas amanat akademik. Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi. Kasus korupsi dalam segala tingkatannya jangan sampai “diternak tanpa ditindak”.

Kosmologi cendekia memberikan pekabaran yang sangat terang atas gagasan Plato (427-347 SM). Plato di berbagai karyanya semisal Laches, Protagoras, Phaedo, Republik, Meno, Parmenides, Theaetetus dan Undang-undang, sejatinya merekomendasikan agar kekuasaan polis (negara kota) dipegang seorang “pemanggul kabajikan”: Filosof memiliki cakrawala pandang yang komprehensif guna menampung beban rakyat. Perenungan Plato dapat menjadi referensi dan spirit dunia kampus memperkuat KPK membersihkan bangsa ini dari najis korupsi.

Dalam lingkup yang demikian, benarlah apa yang diliterasikan Plato. Pemimpin yang mengenal filsafat diyakini mengerti dan mengamalkan falsafah negaranya. Hal ini berarti tidaklah pantas dalam negara hukum Pancasila yang menormakan sumpah pejabatnya “dengan menyebut nama Tuhan”, ada tindakan korupsi. Plato menambahkan dalam buku dialogis klasiknya, Republik, bahwa kepemimpinan orang yang jujur jauh lebih menguntungkan. Mestinya mereka yang “memegang kendali kuasa” tidak tergoda “kemilau korupsi”. Tentu ada yang “khilaf moral” apabila palungguhan jabatan menggiringnya bertindak nista mengambil haknya liyan.

Sesi 2019 ini merupakan momentum penting untuk bercermin diri dengan menggali kembali dasar falsafah negara. Apa yang telah diraih oleh kita semua dalam menyelenggarakan negara selama hampir 74 tahun ini? Tujuan utama yang musti diserahkan kepada negara adalah pengabdian. Tekad mengabdi dicitakan melahirkan manusia yang penuh kemuliaan. Pada titik kesadaran itulah, terdapat renungan yang dinarasikan dengan apik dalam buku Hikayat Arabia Abad Pertengahan (Tales of The Marverios) yang serupa dengan legenda 1001 Malam (The Arabian Nights), seperti diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm C. Lyons (2014), berbunyi: “Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya”. Bahkan “teman baik” pun tidak sudi “menjenguknya”.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)