BERAGAM aktivitas saya lalui dalam pekan-pekan di bulan ini. Membagi gagasan bersama dengan lembaga antirasuah sampai dengan warga pegunungan yang jauh dari hiruk pikuk kota. Tanam pohon di “Kota Hutan” bukan sekadar hutan kota Tasikmalaya. Gerakan cinta alam melangkahkan kehendak ke bukti dan gua-gua kehidupan sebelum akhirnya sampai di kawah Gunung Galunggung yang pernah maraung-raung di tahun 1982-1983, sehingga group Qasidah, Nasida Ria namanya, dari Semarang melansirkan lagu Galunggung yang amat mewakili suara siapa saja yang mengenal dahsyatnya bencana. Kegiatan berdialog dengan institusi pemerintahan dan ormas-ormas di Jakarta sangat asyik dengan tambahan energi bagi kebaikan NKRI ke depan. Menemui para ASN yang ikut diklat kepemimpinan nasional di Ibu Kota maupun di Jawa Timur dari seluruh wilayah Indonesia, pun memberikan garis lurus perjuangan menjaga netralitas ASN dalam pentas pemiluadalah kewajiban agar tidak terseret “kuasa rezim” yang silih berganti lima tahunan, mengingat ASN adalah abdi negara.

Dalam lingkup itulah adalah sebuah ketersentakan mendengar kabar ada OTT KPK di Gedung Rakyat, DPR RI yang melibatkan penghuni yang konon terhormat. Dari Partai Golkar, yang men-caleg-kan diri kembali dengan sitaan uang dalam bungkusan sebanyak 82 kardus dengan ikutan 400.000 amplop yang siap ditaburkan di lahan-lahan “dapil kesuburannya”. Kamis, 28 Maret 2019 menjadi hari yang meneguhkan kembali bahwa politisi amat “jago korupsi” sebagaimana halnya persepsi atas dugaan korupsi Ketua Umum PPP saat itu yang berada di Surabaya, yang juga terkena OTT tertanggal 15 Maret 2019. Kini mantan Ketua Umum PPP itu harus merasakan betapa pidato yang dia kumandangkan seperti yang viral di media memang “diberi teladan olehnya” bahwa hidup politisi ada dalam ruang probalilitas antara pejabat dan penjahat. Begitu makna dari ungkapan yang dikemukakan politis muda, Ketua Umum sebuah partai ini.

Ingatan orang juga akan semakin melambung dengan dua kasus ini, termasuk pada Ketua DPR RI yang berjuluk Setnov dulu itu. Belum lagi gelora korupsi di DPRD Kota Malang yang melibatkan segerbong anggotanya memasuki “stasiun” korupsi. Semua ramai dan sejatinya melibatkan kepala daerah yang juga adalah politisi. Ingatan juga melayang ke arah jelang temaram mentari di ufuk senja saat itu, Bupati Nganjuk terjerat OTT KPK. Gempar menyambar Indonesia dari laku politisi dan di antara kami “saling-pandang” seolah membaca narasi “melengkapi” geger OTT di Republik ini yang melibatkan para penggede pemerintahan. Peristiwaini “meroket” menjadi bincangan publik. Medsos terbanjiri berita korupsi yang sedang “mengunggah” cerita hukumnya dari kejadian yang menimpa negeri. Belum lagi Bupati di Kalimantan dengan total korupsi dari lahan tambang mencapai 5 triliyun rupiah lebih. Ampun.

Kasus tersebut sangat menyesakkan ranah khalayak ramai yang menggambarkan kronisnya idapan penyakit rakus harta. Korupsi merupakan puncak “kreasi paling brutal” yang setiap hari diwartakan beragam media dan tampak menggerogoti wibawa negara. Orang-orang terhormat yang “bertahta” di lembaga negara maupunpenegak hukum tak segan berlumur, bahkan mandi uang haram. Politisi yang memanggungkan diri di parlemen nasional dan daerah serta jajaran birokrasi yang “menyelinap di bilik-bilik investasi” terpotret tidak ragumelakukan “senggama modal” dengan konsekuensi kena OTT.

Berita yang sungguh menggedor nalar sehat anak negeri ini adalah riuhnya kisah yang sangat telenovelisdari jabatan yang “najis akibat korupsi” dan Republik sepertinya “tak lelah dirundung OTT”. Pungli, suap, sogokan, atau apapun namanya terekam berlangsung semakin “semarak”, berkelindan berjajar mengepung banyak instansi di negara ini. OTT KPK yang menderaKepala Daerah, BPK, DPR(D), kepala dinas, kejaksaan, kehakiman, dan BPN membentuk formasi sambung-menyambung menjadi satu untaian “pesta korupsi” yang melibatkan pemegang otoritas yuridis. Rakyat tertegun dalam kegemparan yang menestapakan jiwa. Batin umatterperangah tanpa mampu beranjak. Tontonan dramatik perbuatan nista dari penyelenggara negara tersuguh dalam episode tanpa jeda. Keberlangsungan sogokan kepada “pejabat negeri” di hari gini berada di luar imajinasi orang kebanyakan.

Kejadian “pesta suap” merupakan fenomena yang amat brutal dalam bernegara. Kekuasaan politik terpotretmenjadi ajang yang menjerembabkan pribadi yang menginstitusi dalam cawan madu beracun yang bernama “uang bahan bakar neraka”. Cerita SPSK (suap-pungli-sogokan-korupsi) nyaris serupa tragedi kehidupan yang dituang David Albahari, Cerpenis asal Serbia dalam karyanya Trash is Better, Cinta Semanis Racun (2016). Inilah kasmaran harta yang mematikan. Apa yang dapat diteladani dari pemegang mandat yang mengalami “sampar” SPSK? Belum tuntas kasus megakorupsi e-KTPyang menyeret Ketua DPR-RI dientas, lantas kandas di “ritme” praperadilan, KPK diseyogiakan terusmenunjukkan kedigdayaannya menghadapi musuh NKRI: koruptor.

Kita semua menyaksikan bahwa aktor SPSK mayoritas berkedudukan “terhormat”, status sosial bergengsi, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi, lantas terpelanting akibat lemahnya integritas diri. Rasa geram sebagai warga negara atas penggarongan uang negara yang bersarang dalam gedung-gedung kedaulatan,sejatinya menyembulkan kekesalan paripurna. SPSK pada setiap segmennya, benar-benar mengancam daya tahannegara secara terencana. Laku SPSK oleh jajaran politisi, birokrasi serta aparatur penegak hukum, menjadikanmereka berjarak dengan makna negara yang berbilang negara hukum (rechtsstaat). Penggenggam daulat rakyatterlukis menghias wajahnya dalam bungkus kebijakan anggaran yang disantap berjamaah. Penstudi hukum yang memperkenalkan nilai-nilai good financial governance,terancam lelah dan mengalami kejumudan. Demokrasi diinjak dan dijarah para koruptor serta dijungkalkan dalam balutan arogansi nan serakah.

Langkah KPK membongkar korupsi maupun suaptelah menggelegarkan dentuman besar, karena aktornya “orang-orang top” yang menempuh jalan politik. Dalam lingkup demikian, benarlah apa yang diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik, serta “manajemen senyap” yang menggiringmereka memasuki lahan kekuasaan politik yang bernama korupsi. Terdapat narasi kultural seperti disindir oleh Pramoedya Ananta Toer sejak 1957 melalui novel Korupsi, bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik, sinyalemenyang membudaya. Korupsi hadir membudaya. Gila!

Negara yang berpancasila pantang menoleransiSPSK Sesungguhnya pejabat negara yang bernorma dasar Pancasila dan beragama tidaklah pantas dipameri tingkah pola korupsi berkelanjutan. Dalam Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa pun telah diamanatkan kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Betapa agungnya orientasi kolektif bernegara tersebut. Apabila sekarang, akhlak semakin terdegradasidengan SPSK, historiografi KPK hadir menyediakan ruang perbaikan sistem anti rasuah. Bagi para penempuh jalan SPSK, terdapat renungan yang dituliskan dalam Hikayat Arabia Abad Pertengahan (Tales of The Marverios) yang serupa legenda 1001 Malam (The Arabian Nights) seperti diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm C. Lyons (2014),berbunyi: “Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya”.

Saya berkeyakinan bahwa rute terakhir armada kehidupan manusia menuju kematian, antara penempuh jalur korupsi dan yang mengabdi, pastilah bersimpang jalan. Jangan pilih calon yang dalam dirimu menebarkan aura suka berjanji dengan dusta yang telah dipersaksikankembali maupun yang korupsi di 17 April 2019 nanti.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)