SECARA konstitusional berdasarkan UUD 1945 terdapat pernyataan fundamental bahwa Indonesia adalah negara hukum meski kini sedang dipertontonkan adegan kolosal adanya kekuasaan yang ”mengkolonisasi” hukum. Ragam fakta dapat diunggah dengan tampilan aparatur yang sudah sangat kentara bagaimana otoritas kewenangan digunakan untuk menggempur lawan politik. Pertandingan ini sangat terbuka dan persepsi dari realitas yang ada dapat dikonstruksi berupa pemanfaatan jabatan model pemeo ajaran leluhur: aji mumpung.

Sampai pada tingkatan soal pemilu yang penuh permasalahan dengan narasi kritik dianggap mendelegitimasi meski yang mendelegitimasi adalah mereka sang pengendali serta pengimput suara yang kerap salah. Kejahatan ditutupi dengan sebutan “itu soal teknis semata” yang mudah diperbaiki sambil tetap tampil percaya diri dengan senyum yang acap kali sinis sebagai penanda dialah pemenang sejati dalam setiap pertarungan. Giringan dan tampilan pongahnya kelihatan melalui deret ilmu yang dimanfaatkan sekadar hulubalang karena setiap ilmu telah didepartemenkan dengan pemimpin tertinggi yang harus mengawasi bawahannya.

Semua paham dan dia sendiri yang mengira bahwa rakyat tetap tidak pernah tahu tentangnya yang amat norak mempermainkan kedaulatan. Hal begini juga mendapatkan pendukung dan nyaris sempurna di mana tatanan hukum tergiring dalam kolaborasi yang membuka pintu rekonsiliasi, meski dengan penghilang kedaulatan sejati. Inilah tahapan hukum memasuki gerbang penghilangan jatidiri yang diunggah berantai sehingga pada akhirnya semua menerima itulah kebenaran hukum dengan perangkat-perangkat hukumnya. Sudahlah, rakyat awam sudah sangat mengerti mengenai penelikungan hukum yang dijadikan ornamen kekuasaan dan terlihat perguruan tinggi hukum belum menyadarinya. Sebuah kenaifan yang semestinya menyesakkan pikiran - atau itu hanya dirasakan kaum yang dituduh pasukan pekalah, kalah di belanga adapihak yang ”menggangsir suara” dengan terang tanpa malu. Kampus lantas bergerak dan meski hanya beringsut sesaat dalam memberikan solusi atas berbagai problematika bangsa.

Pendidikan hukum kini dipertanyakan rakyat meski pada dasarnya sebagai “endapan pikir” setelah “menjelajah” wilayah-wilayah (ilmu) hukum yang penuh “onak” dari beragam pemikiran-pemikiran.. Gagasan-gagasan dari buku Dogmatik Kritik karya Jean Paul Sartre (2004) yang diterjemahkan dari Critique de la Raison Dialectique, Precede de Question de Methode, Tome I, Theorie des Ensembles Pratiques terlihat “mewarnai” perkembangan hukum dewasa ini meski sebatas ada dalam kelas teori, bukan di pemilu yang diwarnai kesalahan input setiap hari.

Pada tingkatan ini terus saja menyuarakan bahwa dalam UUD 1945 terdapat pemaklumatan bahwa Indonesia adalah negara hukum (“rechtsstaat”).Kenyataan konstitusional ini merupakan indikator positivistik mengenai kesahihan profesi hukum dalam koridor UUD 1945. Para juristenrecht atau lawyer’s lawalias “pengembang ilmu hukum” harus berkontribusi mengembangkan ilmu hukum yang tidak mengisolasi diri dari bentara global sciences. Selama belum difalsifikasi model Karl Popper, para penstudi hukumsemestinya tetap memposisikan ilmu hukum dalam kredo universal “the unity of knowledge” ala Edward O. Wilson.

Pembelajaran hukum tidak berotasi linier tanpa diskursus epistimologi, ontologi dan aksiologi yang sinergis dengan tradisi natural sciences maupun social sciences. Hukum jangan “dikerangkeng” dalam space ketersendiriannya yang vacum, tidak bersentuhan dengan segmen kehidupan lainnya. Apa yang kemudian terjadi? Hukum dibidik sebagai hukum – “rule of law” (bukan “rule of man”) yang mengabaikan kepatutan sosialnya (“social reasonableness”) dan pada “ritme tertentu” ilmu hukum kehilangan orientasi sebagai bagian utama “humanistic studies”.

Indonesia sebagai negara hukum sedang dipertaruhkan kredibilitas substantifnya. Terdapat public consciousness bahwa negara hukum Indonesia tengah kehilangan maknanya. Mencuatlah pertanyaan “fragmental” yang aksesif: mengapa hukum di negeri ini menebarkan fenomena “bersimpuh di kaki kekuasaan” dan aparaturnya (“law enforcer”) dinilai “suka mempermainkan” hukum? Simak dan saksikanlah: bagaimana kasus-kasus hukum yang melintasi para pengkritik pengendali di negeri ini dituntaskan? Tindakan mereduksi negara hukum sebatas “negara undang-undang” (bahkan lebih tragis lagi “negara prosedur”) yang menafikkan keadilan dapat dibaca publik dengan gamblangnya. Terhadap hal ini kami teringat Jula-Juli Zaman Edan di buku Air Kata-katatulisan Sindhunata: Bale bunder gawange bolong/Rakyate mblenger janji sing kosong.

Ini hanyalah “titik kecil” dari “penampakan” tindakan mereduksi konsepsi negara hukum yang dalam kritik Charles Sampford: “the disorder of law”. Hal ini dalam pandangan Roberd C. Ellickson merupakan cermin ajaib “order without law”. Hukum digerogoti maknanya oleh produk pendidikan tinggi (hukum) yang fragmental dengan mengaksentuasikan pada “legal form”, bukan pada “legal content” atau “law in context” menurut Stephen Bottomley cs. Meminjam kata dari Peter Rijpkema: hukum semata-mata dianggit oleh “rechtersrecht” sebagai “peraturan” (“gesetz”/“wet”/“rule”) yang imun dan terbebaskan dari ranah sosialnya. Hukum dicerabut dari akar sosiologisnya. Hukum sedang dikonstruksi dalam paradigma “gesetz ist gesetz” yang terlepas dari keragaman dimensinya.

Pembuatan hukum (“rechtsvorming”) yang berporos pada sistematika logika hukum positif (“the rule-systematizing logic of legal science”) semisal dari J.W. Harris dapat melahirkan praktik “rechtsautoriteiten” yang kolusif dan jauh dari nilai-nilai keadilan humanis, ekologis, apalagi Illahiyah. Bergulirlah hukum dijadilan alat politik tentu saja tidak menciptakan kepastian usaha, terlebih lagi rasa keadilan dan perlindungan hukum di areal yang kaya sumber daya tambangnya. Konsekuensi hakikiah “episode” ini kiranya cukup terwakili dalam improvisasi gurindam Taufik Ismail yang disunting oleh Eko Budiharjo:

Harimau mati meninggalkan belang,

konglomerat hitam mati meninggalkan utang,

wakil rakyat mati meninggalkan undang-undang,

rakyat jelata mati tinggal tulang-belulang.

Karya rupa yang berkata-kata dalam Jula-Juli Zaman Edan dari Sindhunata relevan dikemukakan:

Zamane zaman edan

Munggah mbulan numpake dokar

Politik saiki dadi dangdhutan

Rakyate kere enthek digoyang

Mangan tempe iwake tahu

Uteke memble morale kleru

Mestinya para akademisi terbangun atas indikator-indikator sedemikian ini di samping sibuk dengan tugas-tugas perjurnalan yang sangat penting itu. Pendidikan tinggi hukum musti bertanggung jawab terhadap “paradigma kekuasaan sebagai imam” bagi penelaahan ilmu hukum (“rechtsonderzoek”) dan praktek hukum yang mendistorsi substrat keadilan dari “hukum”. Sebagai kompleks kaidah kata D.H.M. Meuwissen, hukum bukanlah gejala netral, hukum ada dalam “atmosfer sosial” yang sarat interest. Ronald A. Anderson cs menandaskan: “law changes as society change” mengingat “change the law, in turn, may be a reflection of a social change”. Lawrence M. Friedmanjuga mengungkapkan secara tepat adanya: “the effect of law on society, and society on law” yang secara tematik meneguhkan maksim “ubi societas ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Hukum jelas bukan “bejana kosong”. Para yuris tidak elok apabila hanya asyik dengan jargon-jargon dogmatiek: “hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh jua”. Banyak kelas-kelas pembelajaran di fakultas-fakultas hukum (“rechtsstudenten”) yang sibuk mendeskripsikan pasal-pasal dan ayat-ayat secara literal dengan mencampakkan relasi ideologisnya. Dalam konteks demikian fakultas-fakultas hukum masuk dalam olok-olok Jean-Paul Sartre dan juga Paolo Freire: “pendidikan yang (tidak) membebaskan”.

Hukum yang dipelajari ada yang menyindir sedangmenjadi “alam ghaib” yang tidak berkoherensi dengan fakta empiris. Kejanggalan demi kejanggalan terus bergulir. Di gedung hukum ramai dibicarakan tentang “hukum” yang seteril dari rasa keadilan dan kualitas moral, sementara di “lahan kehidupan” sedang tergelar: kemiskinan, mafia peradilan, aparat yang nakal, penggusuran, dan korupsi serta penodaan agama terus-menerus, termasuk kenyataan tentang kriminalisasi sekarang ini.

Saatnya hukum sebagai “a set of rule or norm”(hukum normatif-dogmatik) dikembangkan dengan mengelaborasi hukum “ke alam” “social order” yang bermuatan keadilan. Mahasiswa hukum harus diajak berstudi dan mendialogkan hukum dalam konteks moral dan keadilan. Dengan demikian, mahasiswa hukum (termasuk para yuris) memiliki sensitivitas individual dan kolektif untuk mengkaji hukum secara normatif-empiris. Hal ini berarti antara kajian-kajian hukum normatif dan hukum empiris yang selama ini kontroversial (bahkan berhadap-harapan) untuk saling “menyerang” (atau saling menghujat) musti diakhiri dengan jalinan “simbiosis mutualisme”. Antara paradigma hukum normatif dan empirik kini seyogianya integrated karena dengan meminjam kata dari Joseph E. Pattison: antar keduanya sungguh sudah tidak berbatas (“breaking boundaries”).

Sebagai kekuatan moral dan intelektual, saya mengajak sejawat ilmuwan hukum dan ilmuwan lainnyauntuk melakukan permenungan dengan saling bekerja sama. Ajakan ini bukanlah “game of language”melainkan pembebasan dari keterkungkungan masing-masing “items” ilmu. Rekonstruksi ilmu hukum dari bersifat parsial ke arah integral semoga menjadi “starting point” atau “entry point” kelahiran bangunan bahwa hukum itu mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang “mempermainkan hukum”.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)