SURABAYAPAGI.com, Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur bakal menggelontorkan sebanyak 63.248 ton pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk para petani. Bahkan, saat ini pabrik pupuk milik Pemkab mampu memproduksi 160 ton pupuk organik yang disalurkan secara gratis untuk petani.
Hal itu tentu untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas para petani di wilayah Jember. Namun, meski banyaknya bantuan pupuk yang sudah digalakkan, nyatanya upaya penambahan alokasi pupuk bersubsidi belum dapat menanggulangi keluhan petani secara menyeluruh.
Baca juga: Musim Tanam 2026, Pemkab Sampang Tambah Kuota Pupuk Bersubsidi Dorong Produktivitas Pangan
“Faktanya, masih banyak kami temukan masalah-masalah terkait dengan tata niaga pupuk bersubsidi,” ujar Tabroni, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (11/06/2024).
Sehingga, kedepan untuk menanggulangi masalah tersebut, perlunya upaya pendampingan dan revitalisasi kelompok tani oleh petugas penyuluh pertanian seharusnya dilakukan lebih serius dengan seadil-adilnya.
“Termasuk perlunya penguatan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi. Jangan sampai terjadi marginalisasi kelompok tertentu, karena alasan kepentingan apapun,” kata Tabroni.
Baca juga: Manfaatkan Momentum Harga Cabai Melonjak Naik, Petani di Jember Pilih Panen Lebih Awal
Sehingga dengan hal itu, nantinya wilayah Jember dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu daerah penyanggah ketahanan pangan, yang bukan hanya untuk wilayah Jatim tapi juga secara nasional.
Sementara itu, diketahui jika saat ini Jember telah ditetapkan sebagai daerah swasembada dan ketahanan pangan oleh gubernur Jatim.
Oleh karenanya, selain pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat, Pemkab Jember juga menjalin kemitraan dengan kelompok tani untuk pemanfaatan pupuk organik. Kelompok tani menyediakan kotoran hewan sebagai bahan produksi Si Jempol dan akan dikembalikan ke kelompok dalam bentuk pupuk organik siap pakai.
Tak hanya itu, Bupati akan terus mengoptimalkan sumber air melalui pendampingan pompanisasi dan peningkatan intensitas pertanaman. “Seharusnya kebijakan itu juga diikuti dengan upaya penanggulangan sumber air, terutama saat musim kemarau,” kata Tabroni. jbr-01/dsy
Editor : Desy Ayu