SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyiapkan regulasi untuk melaksanakan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi 57.311 warga tak mampu yang akan diberlakukan pada 2026.
Sedangkan untuk calon penerima manfaat program tersebut adalah warga yang memiliki nilai PBB maksimal Rp30 ribu. Sedangkan keputusan membebaskan 57.311 warga dari kewajiban membayarkan PBB juga melihat pada sisi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Sediakan Tujuh Bus, Dishub Kota Malang Jadwalkan Pemberangkatan Mudik Gratis 17 Maret
"Pak Wali Kota sudah memiliki kebijakan, di mana warga yang memiliki PBB Rp30 ribu akan digratiskan. Otomatis mereka adalah masyarakat kecil dan regulasinya dalam bentuk peraturan wali kota sedang kami siapkan," jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto, Minggu (24/08/2025).
Pihaknya juga telah menghitung dampak jika kebijakan ini diterapkan. Pasalnya, dibebaskannya puluh ribu warga tidak mampu dari tanggungan PBB tak berdampak besar kepada pendapatan asli daerah (PAD). Dan potensi kehilangan pemasukan imbas kebijakan itu hanya sebesar Rp1 miliar.
Baca juga: Jadi Perhatian Serius Pemkot Malang, Menu MBG Berbelatung Viral di Medsos
"Secara nominal kecil, kami bisa menebus itu dari pajak restoran dan hotel. Jadi, kondisinya masih aman," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan pembebasan PBB bagi yang warga dengan nilai tagihan maksimal Rp30 ribu merupakan inisiatif dirinya dan akan dilakukan pembahasan lanjutan, agar penerapannya berjalan maksimal.
Baca juga: Jelang Mudik Lebaran 2026, Pemkot Malang Imbau ASN Tak Gunakan Mobil Dinas
"Saya mengambil langkah ini untuk meringankan beban masyarakat," ujar dia.
Lebih lanjut, Walikota menyebut pembebasan pembayaran PBB kepada 57.311 warga akan terus berlaku selama masa kepemimpinannya. "Tidak akan dipungut biaya, nol rupiah," katanya. ml-02/dsy
Editor : Desy Ayu